Catatan Kritis terhadap Pembangunan Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dalam Perspektif Pelestarian Cagar Budaya

Oleh Jhohannes Marbun


1. Saya menyampaikan catatan kritis ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan disertai dengan jawaban maupun pernyataan-pernyataan sehingga memudahkan kita semua untuk “membongkar” pemahaman-pemahaman dan tindakan manipulatif demi melanggengkan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM). Adapun perspektif yang saya angkat sebagai basis pertanyaan, jawaban dan pernyataan adalah Kebijakan terkait pelestarian warisan budaya, pemajuan kebudayaan dan pengelolaan sumber daya budaya (Cultural Resource Management) menyesuaikan dengan latar belakang pengetahuan dan keilmuan saya. Pada dasarnya Cultural Resource Management (CRM) adalah suatu proses di mana perlindungan dan pengelolaan elemen warisan budaya yang beraneka ragam namun langka dipertimbangkan di dunia modern (saat ini) dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan yang terus berubah yang mencakup berbagai jenis properti seperti lanskap budaya, situs arkeologi, catatan sejarah, lembaga sosial, budaya ekspresif, bangunan tua, kepercayaan dan praktik keagamaan, warisan industri, kehidupan masyarakat, artefak dan tempat-tempat spiritual (King, 2002: 1). CRM menekankan pada upaya pelestarian dan juga pengelolaan yang memperhatikan kepentingan banyak pihak dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral atau tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan sumber daya budaya.

2. Apa motivasi dasar pentingnya melestarikan warisan/ cagar budaya?
yaitu untuk menyelamatkan nilai-nilai di balik obyek warisan budaya. Itulah yang menjadi dasar kenapa pengertian cagar budaya menyebutkan bahwa cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya atau UU CB No.11/2010).
Jadi kata kuncinya adalah NILAI PENTING.

3. Nilai penting ini menjadi syarat utama untuk menentukan suatu obyek Cagar Budaya atau bukan. Apabila masyarakat umum mengaitkan suatu obyek cagar budaya hanya didasarkan pada usia belaka, tentu itu tidak keliru, karena memang UU CB No. 11//2010 mengatakan demikian. Syarat usia itu hanya sebagai salah satu dasar acuan umum untuk melakukan tindakan lebih lanjut yaitu melakukan kajian yang didasarkan pada nilai penting obyek tersebut. Sebab ada 1 pasal, yaitu pasal 11 UU CB No.11/2010 menyebutkan bahwa Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
Arti khusus ini sama dengan nilai penting, sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 11 yaitu:
– Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.
– Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.
Contoh yang terkait dengan pasal 11 ini salah satunya Ibukota baru negara. Jika benar terjadi perpindahan dan pembangunan Ibu Kota baru Negara (IKN) di Kalimantan, maka konsep (intangible heritage) yang dihasilkan maupun yang diimplementasikan ke dalam bentuk produk pembangunan kawasan IKN tersebut (tangible heritage), sangat layak ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dan dapat diusulkan sebagai Warisan Dunia kedepannya karena Kawasan tersebut merupakan karya masterpiece yang memiliki nilai penting dan memadukan seluruh lintas keilmuan.

4. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Kawasan TIM?
Jika melihat sejarah pendiriannya baik didasarkan bukti-bukti tertulis seperti:
– SK Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor.Ib.3/2/2/68 tentang Pengesahan Penundjukan Formateur yang dilakukan dalam musyawarah antara Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta dengan para Seniman pada tanggal 9 Mei 1968;
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No.Ib.3/2/19/1968 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Djakarta; maupun
– Keterangan saksi sejarah yang masih hidup, salah satunya Bapak Ajip Rosidi,
Dijelaskan bahwa Kawasan PKJ TIM diperuntukkan sebagai kawah candradimuka, oase, etalase, laboratorium dan pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan yang tidak saja wilayah Jakarta tetapi daerah lain. Kata Jakarta merupakan tempat Dewan Kesenian itu beroperasi, bukan berarti bahwa dewan ini hanya mengurusi kesenian Jakarta saja. Ide ini kemudian menjadi kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dirjennya Prof. DR Ida Bagus Mantra) dalam kurun 1970an, yang selanjutnya pada tahun 1978, dengan masukan dari kalangan seniman dan cendekiawan, berdasarkan surat keputusan Mentreri Pendidikan dan Kebudayaan berdirilah pusat-pusat kebudayaan yang disebut Taman Budaya di beberapa provinsi di Indonesia.

5. Secara terperinci, dalam Pedoman Dasar Dewan Kesenian Djakarta (ejaan lama) sebagai ‘warisan non bendawi’ atau intangible heritage yang menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No.Ib.3/2/19/1968 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Djakarta disebutkan bahwa
– Pusat Kesenian Djakarta TIM, milik Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta adalah modal pertama sebagai kekayaan Dewan Kesenian Jakarta yang dikuasakan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Dewan Kesenian Jakarta. (pasal 4).
– Organisasi Dewan Kesenian Djakarta berdasarkan asas kebebasan manusia, khususnya di bidang penciptaan karya seni (pasal 2), dengan tujuannya ialah menumbuhkan dan mengembangkan pentjiptaan seni kreatif dalam arti yang seluas-luasnya, hingga terjadi keseimbangan yang wajar antara kegiatan Seni-Kreatif dan Seni-Hiburan (pasal 2). Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan adalah:
a) Mengadakan pendidikan baik bagi calon seniman dalam bentuk Lembaga Pendidikan, maupun bagi seniman profesional dalam bentuk diskusi, sanggar karya, dan sebagainya.
b) Menghargai serta menyalurkan karya seni yang bermutu kepada masyarakat dalam bentuk pameran, pergelaran serta juga mendirikan museum yang dengan begitu memberi contoh dari manifestasi kesenian terbaik Indonesia.
c) Mengadakan bimbingan apresiasi kepada masyarakat melalui mass-media, penerbitan khusus, ceramah, serta usaha lain yang dianggap perlu.
d) Segalam macam usaha lain yang sesuai untuk tujuan tersebut.
– Dewan Kesenian Djakarta bersifat otonom, berfungsi menggariskan dan melaksanakan kebijaksanaan atas dasar kriteria kesenian (pasal 3).
– Pada memori penjelasan disebutkan bahwa istilah dewan karena tugasnya yang hanya terbatas kepada “Policy Making”. Dalam menentukan “policy” atau kebijakannya, dewan merupakan himpunan dari para seniman yang representatif, tapi mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang seni, karena itulah lebih tepat dinamakan dewan, karena merupakan tempat pertemuan dari pelbagai titik pandangan yang akan membentuk suatu “Policy” kesenian. Tidak dinamakan badan karena badan mempunyai asosiasi kepada tugas eksekutif. Sehingga Dewan Kesenian Djakarta mempunyai pengertian sebuah dewan yang menentukan “policy” kesenian yang akan dijalankan di Djakarta, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesenian Indonesia.
– Pusat Kesenian Djakarta ini merupakan aparat langsung dari Dewan Kesenian Djakarta dalam melaksanakan programnya. Dinamakan pusat, karena Dewan Kesenian Djakarta tidak bermaksud untuk ikut campur kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang sudah ada. Kegiatan-kegiatan yang ada dibiarkan terus tumbuh dan bila ternyata kegiatan-kegiatan itu baik, maka Dewan Kesenian Djakarta mensponsorinya untuk dipertunjukkan di Pusat Kesenian Djakarta. Diusahakan melalui seleksinya terhadap kegiatan-kegiatan kesenian yang bermutu di Pusat Kesenian Djakarta, supaya dalam masyarakat terbentuk anggapan bahwa sebuah kegiatan seni yang berhasil disponsori oleh Dewan Kesenian Djakarta dan dipertunjukkan di Pusat Kesenian Djakarta, kegiatan itu adalah kegiatan yang baik. Jadi Pusat Kesenian Djakarta semacam “Pemberi Idjazah” atau barometer kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di luar Pusat Kesenian tersebut.

6. Pedoman Dasar sebagai konsepsi dan gagasan diatas, disebut sebagai nilai penting yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan kemudian menjadi bagian dalam pengelolaan kesenian yang diakui dan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu. Oleh karena menjadi gagasan baru dalam pengelolaan kesenian, maka TIM dengan stakeholder yang ada didalamnya menjadi inspirasi dan role model bagi daerah-daerah lainnya, bahkan tidak sekedar sebagai Taman ‘Kesenian’ tetapi ada juga menyebutnya Taman Budaya . Tidak hanya Dewan Kesenian, Tapi juga menjadi Dewan Kebudayaan di daerah lainnya. Itulah inspirasi sekaligus sumbangsih terbesar Pemerintah DKI Jakarta bersama seniman melalui keberadaan TIM yang kemudian menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Inilah sesungguhnya yang disebut warisan budaya tak benda atau intangible heritage.

7. Lalu bagaimana dengan bangunan yang ada didalamnya?
– Pemberian PKJ-TIM pada tahun 1968 sebagai modal dasar kekayaan Dewan Kesenian Jakarta dilengkapi dengan prasarana dan sarana berkesenian seperti gedung pertunjukan, galeri seni rupa, teater terbuka, dan ruangan lokakarya yang sangat terpadu sebagaimana menjadi kebutuhan dalam kegiatan kesenian pada umumnya. Bangunan-bangunan tersebut merepresentasikan kebutuhan seniman dalam melakukan kerja-kerja seninya. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan PKJ-TIM seperti
1) Graha Bhakti Budaya (Gedung ini dapat dipergunakan untuk gedung pertunjukan konser musik, teater baik tradisional maupun modern, tari, film, dan dilengkapi dengan tata cahaya, sound sistem akustik, serta pendingin ruangan)
2) Galeri Cipta II dan Galeri Cipta III (Kedua ruang tersebut dapat dipergunakan untuk pameran seni lukis, seni patung, diskusi dan seminar, dan pemutaran film pendek).
3) Teater Kecil/Teater Studio (gedung pertunjukan seni teater, musik, puisi, seminar, dll yang dipersiapkan untuk 200 orang).
4) Teater Halaman (Studio Pertunjukan Seni): Dipersiapkan untuk pertunjukan seni eksperimen bagi seniman muda teater dan puisi, mempunyai kapasitas penonton yang fleksibel.
5) Teater Jakarta: memiliki panggung dengan luas dan dapat menampung sampai 1200 orang.
6) Planetarium dan Observatorium (usianya lebih tua dari berdirinya Dewan Kesenian Jakarta)
7) Dan bangunan lainnya.
– Dalam melihat Status Cagar Budaya pada Kawasan PKJ-TIM dapat dilihat melalui 2 pendekatan yaitu usia bangunan dan yang kedua adalah arti khusus bagi para seniman. Jika merujuk pada usia bangunan, maka Planetarium dan Observatorium telah memenuhi syarat usia. Jika dilihat dari aspek arti khusus maka seniman memiliki sejarah yang dalam terhadap keberadaan Gedung Graha Bhakti Budaya yang telah melahirkan dan/atau mengangkat seniman-seniman besar keluaran TIM. Penilaian mengenai status Cagar Budaya menurut UU CB No.11/2010 dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Berdasarkan informasi baik yang telah dipublikasi secara meluas melalui media, Graha Bhakti Budaya dan Planetarium telah dilakukan kajian dan diusulkan sebagai cagar budaya.
– Beberapa poin dalam proses penetapan Cagar Budaya oleh TACB menurut UU CB No.11/2010 diantaranya:
1) pasal 31 ayat (5) menyebutkan selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
2) Pasal 33 ayat (1) berbunyi Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
3) Pasal 36 berbunyi: Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.
– UU CB No.11/2010 sebagaimana disebutkan diatas mengatur secara tegas bahwa dalam tahap pengkajian maupun pengusulan, maka semua obyek yang diduga sebagai cagar budaya, diperlakukan sebagai cagar budaya sampai ada rekomendasi dari TACB mengenai status cagar budaya atau bukan cagar budaya.
– TACB DKI Jakarta, Dr. Ir. Danang Priatmodjo M.Arch menyampaikan kepada publik dalam forum resmi Sarasehan 50 Tahun Planetarium dan Observatorium Jakarta pada tanggal 27 April 2019 menyatakan bahwa Planetarium dan Observatorium memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya. Planetarium dan Observatorium Jakarta mulai dibangun pada 9 September 1964. Pemancangan tiang pertamanya dilakukan oleh Presiden Sukarno. Pembangunannya sempat terhenti selama setahun sejak peristiwa G30S. Kemudian pemerintah daerah Jakarta mengambil alih tanggung jawab pembangunan sejak 1966. Pembangunan Planetarium dan Observatorium tuntas pada akhir 1968. Gubernur Ali Sadikin meresmikan Planetarium dan Observatorium Jakarta pada 10 November 1968. Nilai pentingnya yaitu, berdasarkan sejarahnya, planetarium merupakan visi besar Presiden Sukarno selaku penggagas Planetarium dan Observatorium Jakarta. Soekarno berpandangan bahwa Planetarium dan Observatorium Jakarta bakal menjadi wahana popularisasi sains dan tempat pengembangan ilmu astronomi untuk kemajuan bangsa Indonesia yaitu dalam rangka nation and character building sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Sukarno.
– Demikian pula dengan Graha Bhakti Budaya atau GBB. Dari sisi usia, tidak termasuk dalam pasal 5 UU CB No.11/2010, namun berdasarkan sejarah kediriannya dan juga keterikatan sejarah antara seniman dengan bangunan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh rekan-rekan Seniman TIM bahwa bangunan GBB memiliki sejarah tersendiri bagi para seniman. Di masa jayanya, Graha Bhakti Budaya menjadi lokasi bagi berlangsungnya drama ‘Be Bop’ dan ‘SSSTTT’ karangan WS Rendra. Dikutip dari situs tamanismailmarzuki.co.id, drama klasik Yunani ‘Oedipus Rez’, ‘Menunggu Godot’, ‘Hamlet’, dan pentas lainnya pernah digelar di Graha Bhakti Budaya. terakhir didapat informasi dari TACB DKI Jakarta, bahwa Graha Bhakti Budaya direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan perlu dipertahankan, namun kenyataannya pembongkaran mendahului kerja-kerja TACB DKI Jakarta.

8. Konsep dan latar belakang didirikannya PKJ-TIM dan fasilitas pendukung yang ada didalamnya merupakan suatu ekosistem kebudayaan dan merupakan warisan peradaban, warisan kebudayaan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Tindakan penghancuran (demolish) dan pemberangusan terhadap ruang budaya justru bertentangan dengan semangat mempertahankan dan mengembangkan ekosistem dan organisme kebudayaan.

9. Pemda DKI Jakarta telah memutus mata rantai komunikasi dengan seniman, demikian pula Pemda DKI memutus serangkaian konsepsi pikiran (baca: nilai) yang terwujud melalui pertumbuhan bangunan alami dan mengganti dengan yang baru. Memutus mata rantai organisme kebudayaan justru menciderai semangat pemerintahan yang harus berlandaskan pada asas keberlanjutan, kelestarian, dan/atau kesinambungan pembangunan (baca: pembangunan kebudayaan).

10. Jadi, ketika Pemda bicara Revitalisasi TIM, maka revitalisasi yang dimaksudkan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat baik secara filosofis, regulasi dan praktis.
– Dalam konteks kebudayaan, pengertian mengenai revitalisasi sudah diatur dalam UU CB 11/2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan atau disingkat UU PB 5/2017. Revitalisasi pada UU CB 11/2010 acuan dasarnya adalah obyek tangible heritage, sedangkan UU PB 5/2017 acuan dasarnya adalah obyek intangible heritage. Revitalisasi dalam kebudayaan meliputi 2 hal fisik (bangunan) dan non fisik (termasuk SDM).
– Pasal 1 angka 31 UU CB 11/2010 menyebutkan bahwa Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Selanjutnya pada pasal 80 UU CB 11/2010 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian (ayat 1) dan dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya (ayat 2). Revitalisasi juga diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokalnya (pasal 82 UU CB 11/2010).
– Pasal 26 ayat 3 huruf a UU PB 5/2017 pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:
a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

11. Sanksi hukum juga mengatur bahwa
– UU CB No.11/2010 Pasal 104 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 105: Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
– UU PB No.5/2017 pasal 53 menyebutkan larangan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan. Bagi yang melanggarnya, pasal 55 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 57 ayat ( 1): Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dan ayat (2): Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;
d. pemecatan pengurus; dan/ atau
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

12. Terakhir, kiranya teman-teman seniman tetap semangat dalam memperjuangkan Kedaulatan Kebudayaan sebagai benteng terakhir penjaga peradaban bangsa, dimana aspek lainnya seringkali diberangus atas nama kepentingan ekonomi.


catatan:

1. bila ingin mengutip, mohon hubungi email: joe_marbun@yahoo.com. saya akan kirimkan dalam bentuk dokumen pdf, karena pada dokumen tersebut disertakan pula referensi dan beberapa catatan kaki.

2. Disampaikan dalam Diskusi Publik “Pemberangusan Ruang Kreatif Kita” yang diselenggarakan oleh Forum Seniman Peduli TIM pada Jumat, 14 Februari 2020 di Gedung Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya 73, Jakarta.


Tentang joemarbun

arkeolog dan suka advokasi apa aja
Pos ini dipublikasikan di Seniman, Warisan Budaya dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s