“Runtuhnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Pasar Cinde”

Jakarta – Walikota Palembang, Harnojoyo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 179.a/KPTS/DISBUD/2017 Tentang Penetapan Pasar Cinde sebagai Bangunan Cagar Budaya tertanggal 31 Maret 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, konsekuensi atas penetapan status tersebut adalah melestarikan cagar budaya tersebut dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan baik pengetahuan, sejarah, kebudayaan, ekonomi, maupun kepentingan lainnya.

Penghancuran Bangunan Cagar Budaya Pasar Cinde (Dok. Komunitas Save Cinde)

Namun minggu pertama bulan September 2017, terjadi pengrusakan dan penghancuran terhadap Pasar Cinde yang baru 6 (enam) bulan ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya. Beberapa bagian dari Pasar Cinde – Palembang hancur di beberapa bagian terluar dan sebagian di bagian dalam pasar cinde. Peristiwa tersebut mengundang reaksi dari komunitas #SaveCinde dengan melakukan aksi dan melibatkan komunitas seni dan diskusi.

 

Pada awalnya tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya sampai kemudian Drs. K. Sulaiman Amin selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang mengatas-namakan Walikota Palembang mengeluarkan Surat (Biasa) Nomor 511.2/001744/VI tanggal 4 Oktober 2017 ditujukan kepada Pimpinan CV. Bayu Pratama selaku Kontraktor Pembongkaran perihal Penghentian Pembongkaran Pasar Cinde, sampai dengan dikeluarkannya hasil rekomendasi dari Tim Kajian Pelestarian Pasar Cinde. Demikian pula Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengeluarkan surat penolakan pembongkaran Pasar Cinde. Namun demikian, baik Pemerintah Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI seakan tidak berdaya dan terkesan membiarkan tindakan penghancuran terhadap Pasar Cinde.

 

Jejak Gubernur Sumatera Selatan dalam silang sengkarut permasalahan Pasar Cinde telah dihendus. Bukannya menyelesaikan, namun diduga justru menjadi bagian dari permasalahan itu tersendiri. Jejak Gubernur Sumatera Selatan terungkap dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 382/KPTS/BPKAD/2016 tentang Pembentukan Survei Penentuan Harga Kios di Bangunan Baru Pasar Modern “Pasar Cinde” untuk Pedagang Lama Pasar Cinde tertanggal 17 Juni 2016. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa Gubernur Sumatera Selatan punya kepentingan dalam mengamankan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 231/PKS/BPKAD/2016 dengan PT. Magna Beatum nomor MB/014/PKS/DIRUT/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 terkait rencana BoT Pembangunan ‘Mall’ di lahan Pasar Cinde. Pada sisi lain Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 612/KPTS/DISBUDPAR/2016 Tentang Pembentukan Tim Kajian Pelestarian Pasar Cinde tertanggal 05 Oktober 2016 (Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebelumnya nomor 400/KPTS/DISBUDPAR/2016). Tim ini pulalah yang memfasilitasi lahirnya rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Palembang pada Februari 2017 untuk menetapkan Pasar Cinde sebagai cagar budaya. Rekomendasi dari tim bentukan Provinsi inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi Walikota Palembang untuk menetapkan Pasar Cinde sebagai Bangunan Cagar Budaya.

 

Selanjutnya jejak Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI di Pasar Cinde diketahui dengan kedatangannya ke Palembang atas undangan Komunitas #SaveCinde pada tanggal 15 Agustus 2016. Usai mengunjungi lokasi dan bertemu dengan komunitas, Dirjen Kebudayaan juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan yang diduga pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar Gubernur Sumatera Selatan membentuk tim kajian pelestarian sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, Penetapan sebagai Cagar Budaya terhadap Pasar Cinde, ternyata tidak diikuti konsekuensi melestarikan bangunan tersebut.

 

Berdasarkan informasi Komunitas #SaveCinde, komunitas yang sejak awal mengawal kasus ini, yang disampaikan kepada Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), sampai Kamis (16/11/2017) malam, para pekerja yang diduga suruhan CV. Bayu Pratama melakukan aksi pembongkaran terhadap bangunan Pasar Cinde yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut. Peristiwa tersebut sudah berlangsung selama satu bulan pasca dikeluarkannya surat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Palembang. Pekerjaan dilakukan pada malam hari mulai pukul 22.00 WIB untuk melakukan persiapan, dan mulai bekerja pukul 23.00 WIB sampai menjelang subuh. Pekerjaan tersebut diduga melibatkan para preman  yang berjaga di sekitar lokasi sejumlah 8 orang, dan selain itu ada pula yang tersebar di daerah sekitar pasar.

Pembiaran terjadinya penghancuran terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sendiri oleh Walikota Palembang menunjukkan betapa tidak berwibawa, tidak cakap, tidak jujur, dan tidak berintegritasnya Walikota Palembang dalam mengamankan keputusannya. Kami menduga Walikota Palembang melakukan standar ganda menyikapi pelestarian Bangunan Cagar Budaya Pasar Cinde. Di satu sisi mengeluarkan SK Penetapan Cagar Budaya yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kelestarian Pasar Cinde, tetapi di sisi lain membiarkan para pekerja pembongkaran melakukan aksinya. Tindakan demikian diduga merupakan tindakan korup memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun menguntungkan kelompok lain dengan cara mempermainkan keputusan yang telah dikeluarkannya. Selain itu, Walikota Palembang telah mengabaikan tugas dan kewenangannya.

 

MADYA menduga bahwa hancurnya kewibawaan Walikota Palembang tidak terlepas dari tanggung jawab Gubernur Sumatera Selatan yang sudah terlanjur melakukan MoU dengan pihak Investor PT. Magna Beatum, tanpa menelusuri terlebih dahulu nilai penting Pasar Cinde sebagai Cagar Budaya. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian Gubernur Sumatera Selatan terhadap kelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan tidak memiliki sense of heritage mainstream (rasa dalam pengarusutamaan pelestarian warisan budaya). Kesalahan ini tidak diselesaikan, namun justru menjadi batu sandungan terhadap upaya pelestarian Pasar Cinde.

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan tugas Pemerintah dan/atau Pemda (Pasal 95) diantaranya melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya (ayat 1) dengan cara 1). mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya (ayat 2 huruf a); 2). mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya (ayat 2 huruf b); 3). melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya (ayat 2 huruf h); dan 4). mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya (ayat 2 huruf i).

 

Sedangkan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 96 ayat 1) yaitu 1). mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah (huruf b); 2). menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya (huruf g); 3). melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum (huruf h); 4). mengelola Kawasan Cagar Budaya (huruf i); dan 5). menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya (huruf p).

 

Ketidak-mampuan Walikota Palembang mengatasi permasalahan yang ada dan adanya kepentingan Gubernur Sumatera Selatan untuk memaksakan MoU dengan pihak investor seharusnya tidak membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melepaskan diri dari tanggungjawab mengawal Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui penyidiknya bekerjasama dengan Kepolisian RI harus mengusut dan memproses secara hukum pelaku pengrusakan yang diduga dilakukan oleh orang suruhan CV. Bayu Pratama. Kejadian serupa pernah terjadi terhadap Bangunan Cagar Budaya eks markas besar Tentara Pelajar pada tahun 2013 lalu, dimana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten melakukan upaya penegakan hukum tidak hanya terhadap pelaku pengrusakan bangunan, tetapi juga terhadap otak pelaku pengrusakan dengan menyeret ke Pengadilan. Gubernur Sumatera Selatan, maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Kepolisian RI bisa belajar dari langkah hukum tersebut.

MADYA juga meminta Menteri Dalam Negeri RI selaku penanggungjawab pemerintahan di dalam negeri, seharusnya mengambil langkah-langkah menegur Gubernur Sumatera Selatan sebagai batu sandungan dalam pelestarin Pasar Cinde selama belum mencabut keputusan Gubernur dengan obyek pasar cinde. Jikalau Gubernur Sumatera Selatan tetap bertahan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya yang diindikasikan bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, maka patut diduga bahwa ada kesepakatan tidak tertulis yang tidak diketahui dapat oleh publik. Oleh karenanya, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut.

 

Catatan: Tulisan ini merupakan materi Siaran Pers dengan judul: “Penghancuran Bangunan Cagar budaya Pasar Cinde di Palembang: Runtuhnya Kewibawaan Pemerintah dalam Melestarikan Pasar Cinde” tertanggal 17 November 2017. ditulis oleh Jhohannes Marbun, S.S., M.A.

 

Iklan

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke Kota Palembang sampai lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan menetap disana sampai dengan Januari 2015. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia. Sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang, saya hijrah ke Ibukota Jakarta dan bergabung di Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).
Pos ini dipublikasikan di Warisan Budaya dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s