Michael Hatcher dan Konflik Kepentingan Pengelolaan BMKT di Indonesia

Hatcher meyelam sendiri,Geldermaison 2001Oleh Jhohannes Marbun

Michael Hatcher Tak Tersentuh Hukum
Pada bulan April – Mei 2010 lalu, Konsorsium Penyelamat Aset Bangsa (KPAB) dan Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) pernah mengungkapkan MAFIA LAUT, yaitu perburuan harta karun secara illegal dari perairan Blanakan, Cirebon oleh seorang penyelam internasional, Michael Hatcher. Mike sebutan Hatcher telah berulangkali melakukan penjarahan di Perairan Indonesia, baik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, namun tidak pernah disentuh oleh aparat penegak hukum di republik ini, atau sebaliknya bekerjasama dengan oknum pejabat tinggi penegakan hukum. Dugaan masuknya kembali Michael Hatcher ke wilayah Hukum Republik Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 ini. Padahal, pada tahun 2010 lalu, pihak Kepolisian RI melalui media menyatakan bahwa Michael Hatcher telah di Cekal (Cegah dan Tangkal) atas kasusnya di Perairan Blanakan . Pencekalan ini sebenarnya pernah juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akibat pencurian (pengangkatan secara illegal) Barang Muatan atas Kapal Tenggelam (BMKT) di Perairan Riau beberapa kali. Bahkan aksi Hatcher ini, telah menguras banyak dana, tenaga, maupun pikiran dari Pihak Pemerintah mengejar barang jarahan ke Australia maupun Jerman sampai terakhir pada April – Mei 2010 terungkap kembali peran Pengangkatan Illegal yang dilakukan oleh Michael Hatcher di Perairan Blanakan, Cirebon.
Berkali-kali di Cekal, namun tetap bebas keluar masuk Indonesia, termasuk sepanjang tahun 2014 – 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sistem intelijen kita “sangat lemah” dalam mendeteksi keberadaan seorang Michael Hatcher. Ada tiga kemungkinan pertama, Kualitas Intelijen maupun aparat penegak hukum kita rendah, yang kedua Inteligen maupun aparat penegak hukum kita bermain dalam mengamankan keberadaan Michael Hatcher di Indonesia, atau yang ketiga, aparat penegak hukum memberikan informasi yang keliru alias telah terjadi pembohongan publik atas status Michael Hacther yang dicekal. Pembohongan publik yang dimaksud yaitu, informasi kepada publik dikatakan dicekal, tetapi secara factual dan dejure, tindakan tersebut sesungguhnya tidaklah dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Tidak tahu persis mana yang mendekati kebenaran, tetapi kenyataannya MICHAEL HATCHER bebas keluar masuk Indonesia sepanjang tahun 2014 -2015 ini, tanpa ada diketahui oleh aparat penegak hukum, apalagi sampai dilakukan penangkapan kepada pencuri harta karun tersebut yang masih melakukan aksinya hingga detik ini.
Berdasarkan laporan yang masuk kepada MADYA, diduga Michael Hatcher telah beberapa kali masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2015 ini. Adapun kronologi yang dihimpun sebagai berikut.
1. Pada tanggal 3 Agustus 2014 lalu didapatkan informasi bahwa Michael Hatcher sedang mencari investor untuk melanjutkan pengangkatan Kapal Tenggelam dari Dinasti Ming di Perairan Blanakan. Video di website (terlampir) membuktikan bahwa Michael Hatcher masih memiliki keramik yang di setor ke Indonesia. Dalam tulisan disebut bahwa Michael Hatcher membutuhkan uang myogok Pemerintah supaya urusan proyek berjalan lancar.(dapat dilihat: http://www.asiastreasures.com/ ; http://www.youtube.com/watch?v=WC7R2sWdy8Y)
2. Michael Hatcher, keluar masuk Indonesia baik ke Karimata – Jakarta terus ke Batam (Juni 2015). Posisi saat ini melakukan survey terhadap lokasi baru di Karimata, ke Jakarta untuk meeting, langsung pulang ke Singapura melalui Batam. Informasi lain menyebutkan bahwa Michael Hatcher telah sering menginap di Bali dan juga sering ke Batam. Pada tanggal 25 Juni 2015 lalu, Mike dilaporkan melakukan pertemuan dengan salah seorang Jepang di Pulau Batam, untuk kemudian dilanjutkan meeting di Medan. (lihat tautan: http://www.botconsultancy.com/australian-asking-p10-million-vm-duterte/).
Kisah perburuan Hatcher menarik untuk terus dikaji. Kisah tersebut mempertontonkan kepada masyarakat tentang sandiwara yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan mafia laut internasional tersebut. Penegak Hukum republik ini maupun aparat pertahanan yang menjaga kedaulatan republik ini seakan tidak berdaya ketika menghadapi seorang Michael Hatcher, justru sebaliknya ‘bersahabat’. Kedekatan Michael Hatcher dengan oknum pensiunan petinggi Negara, menyebabkan kemandulan fungsi dari aparat penegak hukum maupun alat pertahanan Negara. Ditambah lagi, ketidakjelasan dalam pengelolaan BMKT dan Tupoksi masing-masing institusi yang ada dalam Kepanitiaan Nasional BMKT. Hal yang tidak lazim sekaligus menyalahi ‘kodratnya’, apabila instansi yang berfungsi melakukan penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan pertahanan Negara, justu menjadi eksekutor atau pelaksana kegiatan Pannas BMKT. Seharusnya fungsi aparat penegak hukum mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum serta alat pertahanan Negara mengawasi agar tidak terjadi tindakan pelanggaran kedaulatan Negara, apalagi sampai ‘di obok-obok oleh mafia internasional, sekelas Michael Hatcher. Seketika itu juga kepercayaan publik runtuh, akibat kedaulatan Negara diusik tanpa ada penegakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan Negara. Konon, MADYA kembali memperoleh informasi (25/08/2015) bahwa Hatcher akan kembali melanjutkan ‘proyek’ di Pantai Cermin, Medan.

Ubah Kebijakan Pengelolaan BMKT
Pengangkatan secara illegal adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan KUHP maupun Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lebih jauh dari itu, saat ini setiap Kepanitiaan Nasional BMKT, masih menggunakan Keputusan Presiden RI nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam atau disingkat Pannas BMKT, yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2010 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam. Lahirnya Keppres ini merujuk pada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pada tahun 2010, Undang-undang RI nomor 5 tahun 1992 tersebut diganti dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 dengan menjadikan Institusi Kebudayaan sebagai leading sector sebagai pengelola warisan (cagar) budaya baik di darat maupun air. Barang asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang saat ini tersebar di sejumlah perairan nusantara merupakan benda arkeologi yang masuk kategori warisan atau cagar budaya. Namun kenyataannya Keppres RI nomor 19 tahun 2007 jo. Keppres RI nomor 12 tahun 2009 sampai saat ini masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan survey dan pengangkatan BMKT dengan menjadikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang menjadi Ketua Pannas BMKT dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Wakil Ketua Pannas BMKT. Sedangkan 14 institusi lainnya termasuk Kepolisian RI dan Angkatan Laut sebagai Anggota Pannas BMKT.

Tarik menarik kepentingan antar instansi anggota Pannas BMKT seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI ini sudah berlangsung sejak tahun 1990 ketika pertama kali dikeluarkannya Kepres BMKT, dan direvisi beberapa kali dan terakhir Keppres RI nomor 12 tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, seharusnya dijadikan dasar untuk mengevaluasi kembali keberadaan Keppres RI nomor 19 tahun 2007 jo. Keppres RI nomor 12 tahun 2009 tersebut. Tarik menarik kepentingan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi antara 3 (tiga) instansi tersebut, ternyata TNI Angkatan Laut selama ini memiliki kepentingan terhadap BMKT, dan pada kenyataannya memang selama ini setiap kasus-kasus di laut sering diungkap oleh Gugus Keamanan Laut atau GUSKAMLA TNI Angkatan Laut. Tetapi jikalau merujuk pada kasus-kasus BMKT yang ada, justru melibatkan oknum petinggi (atau pensiunan) TNI Angkatan Laut maupun oknum Kepolisian RI, terutama yang melibatkan mafia laut internasional, Michael Hatcher. Tarik-menarik kepentingan ini sudah saatnya diakhiri dan penanganan terhadap BMKT sudah seharusnya diperkuat dan dibagi dalam tim yang sifatnya koordinatif karena sesungguhnya masing-masing sudah memiliki kekhasan spesifik dalam menangani isu-isu BMKT. Misalnya Kemendikbud RI mengurusi pengelolaan BMKT. Sedangkan Kementerian KKP RI, Kepolisian RI, maupun TNI Angkatan Laut berperan sebagai Pengawas Keamanan di laut termasuk mengawasi kegiatan survey dan Pengangkatan BMKT. Institusi pengelola harus dibedakan tupoksinya dengan pengawas, agar ada keseimbangan.
Saatnya melihat BMKT, tidak dilihat sebagai kekayaan yang ‘dipaksa’ untuk menghasilkan devisa Negara, tetapi sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, yang berarti harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, baik untuk kepentingan pengetahuan, penelitian, ekonomi dalam konteks destinasi pariwisata, maupun kegiatan lain yang relevan serta tidak meniadakan keberadaan warisan budaya tersebut. Beranikah kita berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? atau terus-menerus berkonflik merebut kekuasaan Pannas BMKT, sementara Michael Hatcher, Sang Pencuri Harta Karun, tetap bebas berkeliaran di perairan dan daratan di Indonesia.

Salam Budaya…!
Ibukota, 26 Agustus 2015

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Arkeologi, Kebijakan Pelestarian Warisan Budaya, Pencurian, Warisan Budaya dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s