Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Otonomi Daerah

Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-Undangan
Oleh : Jhohannes Marbun

I. Pendahuluan: Kebudayaan dalam Bingkai Otonomi Daerah
Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1999 membawa konsekuensi logis terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik (terpusat) menjadi desantralistik (otonomi). Undang-undang yang sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ini juga turut mendorong perubahan setiap undang-undang produk orde baru, termasuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU BCB No.5/1992). Perubahan UU BCB No.5/1992 terjadi karena dua hal yaitu pertama perubahan paradigma pelestarian cagar budaya dan yang kedua adalah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat .
Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai UU PD No.32/2004) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Sedangkan pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Adapun tujuan dari otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah .
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam hal hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya . Namun demikian, ada urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yaitu di bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama . Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan . Disamping itu, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah juga memiliki hak dan kewajiban . Melestarikan nilai sosial budaya merupakan salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi . Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai sosial budaya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PP No.38/2007. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU PD No.32/2004.
Peraturan Pemerintah No.38/2007 mempertegas bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan baik urusan pemerintah maupun urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar . Adapun pedoman penyelenggaraan urusan wajib yaitu berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap . Pada pasal 8 ayat (2) PP No.38/2007 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan . Namun demikian, sebelum pengambil-alihan penyelenggaraan tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut .

II. Semangat Otonomi Daerah Dalam Pelestarian Warisan Budaya
Perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem desentralistik sebagaimana termaktub dalam UU PD No.32/2004 membawa konsekuensi terjadinya perubahan terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bangsa. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menempatkan peran pemerintah yang semula merupakan operator tunggal dalam pelestarian warisan budaya, selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pelestarian warisan budaya. Disamping itu, Otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam upaya pelestarian warisan budaya, dengan harapan bahwa warisan budaya sebagai sumber daya budaya harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat . Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar perubahan kebijakan pelestarian warisan budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 (selanjutnya disebut UU CB No.11/2010) menggantikan Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992 (selanjutnya disebut UU BCB No.5/1992).
Perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya sebagai konsekuensi dari semangat otonomi daerah dapat kita lihat melalui UU CB Nomor 11 tahun 2010, sebagai berikut:
1. Mekanisme register nasional cagar budaya, mulai dari tahap pendaftaran , pengkajian , dan penetapan warisan budaya yang berwujud untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau tidak.
2. Pola hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil penetapan cagar budaya termasuk dalam hal penghapusan cagar budaya
3. Pengelolaan register nasional cagar budaya
4. Pemeringkatan status cagar budaya, dalam kaitannya dengan kriteria, intervensi penanganan, dan pengelolaan suatu cagar budaya di masing-masing tingkatan wilayah kewenangan .
5. Sistem zonasi dalam pelindungan cagar budaya sesuai dengan tingkatan kewenangannya
6. Melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan cagar budaya baik sebagai kelompok pendaftar maupun sebagai tim ahli cagar budaya. Disamping itu, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pelestarian secara aktif yaitu pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan, maupun pengawasan cagar budaya.
7. Masyarakat dapat memiliki dan menguasai cagar budaya
8. Warisan budaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak baik sebagai identitas, penguatan jati diri, dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, sebagaimana dikemukakan pada poin di atas, telah mencoba mengadopsi semangat otonomi daerah, melalui pasal-pasal yang diuraikan dalam UU CB No.11/2010. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata . Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi kewenangan tersebut akan berakhir dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator (Bratakusumah,tt:1).
III. Problematika dan tantangan Pelestarian Warisan Budaya di Era Otonomi Daerah
Hal-hal yang mendasar dalam UU PD No.32/2004 adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi pemerintah daerah maupun DPRD. UU PD No.32/2004 memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya (lihat Mardiasmo,2002). Namun penerapan otonomi daerah, tidak dapat dikatakan berjalan dengan mulus. Misalnya ketika Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut diundangkan (disahkan) justru menimbulkan permasalahan kedaerahan yang tinggi terutama semakin menguatnya ego kedaerahan (etnocentris), seperti munculnya wacana kepala daerah harus putera daerah, mengabaikan peran pemerintah maupun kebijakan nasional, dan juga membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain diatasnya.
Permasalahan otonomi daerah juga terjadi dalam aspek pelestarian warisan budaya. Kasus pabrik es Saripetojo di Solo merupakan salah satu contoh permasalahan yang lahir di era otonomi daerah. Permasalahan pabrik es saripetojo antara provinsi dengan kota solo sebenarnya adalah masalah kepentingan dan eksistensi dari kedua daerah. Diawali dengan niat Pemerintah Provinsi untuk mengolah lahan pabrik es milik Perusahaan Daerah (Perusda) Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) untuk dijadikan mall. Beberapa bagian bangunan sudah sempat dihancurkan. Namun kemudian muncul penolakan dari masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Kota Solo karena bangunan eks pabrik es Saripetojo dianggap sebagai bangunan warisan budaya sehingga harus dilindungi. Penolakan ini juga didasarkan hasil studi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah (BP3 Jateng) yang menyatakan bangunan tersebut layak dianggap sebagai cagar budaya. Masalah eks pabrik es Saripetojo adalah masalah nilai yaitu menyangkut nilai kesejarahan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Namun pemerintah daerah provinsi justru mencoba mengkerdilkan pengertian nilai dalam pelestarian warisan budaya menjadi hanya sebatas nilai ekonomi. Padahal dalam UU CB No.11/2010 dikatakan jelas bahwa pemanfaatan warisan (cagar) budaya dengan tetap memegang prinsip kelestarian cagar budaya.
Berbeda dengan kasus pabrik es Saripetojo, Di Lumajang Jawa Timur juga terjadi kasus pelestarian warisan budaya yaitu Situs Biting. Pemerintah daerah justru kebingungan mengambil peran dalam pelestarian warisan budaya yang telah jelas-jelas dilakukan penelitian oleh Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1991 yang menyatakan bahwa Situs Biting merupakan situs cagar budaya yang layak dilindungi. Perjuangan masyarakat untuk mempertahankan dan melindungi Situs Biting, sampai saat ini (Januari 2012) belum mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten lumajang. Hal menarik juga terjadi di kota Yogyakarta. Kasus Bale Mardiwuto, yang sudah mendapatkan surat penetapan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. BP3 Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kemenbudpar RI yang seharusnya melindungi keberadaan bangunan tersebut, justru tidak memiliki “kuasa” mempertahankan bangunan tersebut karena kalah dengan kekuatan pemodal.
Contoh lain yang berbeda yaitu bangunan eks Mess TNI AU di Jl. AM Sangaji nomor 16-18 Yogyakarta yang terjadi sekitar pertengahan Juni 2011. BP3 Yogyakarta telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa bangunan tersebut layak dijadikan bangunan cagar budaya. Tetapi pendapat tersebut dipatahkan oleh Dinas Kebudayaan DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) DIY dengan mengatakan bangunan tersebut bukanlah bangunan cagar budaya. Sepertinya Dinas Kebudayaan DIY lupa, bahwa bangunan tua tersebut berada pada kawasan yang layak (atau diduga) sebagai cagar budaya yaitu Kawasan (diduga) Cagar Budaya Jetis. Contoh kasus terakhir adalah penghancuran eks bioskop Banteng HEBE di Pangkal Pinang pada tanggal 20 Januari 2010. Bangunan eks bioskop yang bernilai sejarah sebagai hadiah dari Jenderal Lie Xie-He atas dukungan masyarakat Pangkal Pinang membantu gerakan revolusi DR Sun Yat Sen (pemimpin besar revolusi China), dihancurkan oleh Pemkot Pangkal Pinang untuk dijadikan lapangan parkir Bangka Trade Center (BTC). Bahkan perintah dari Direktorat Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, tidak dihiraukan. Masih banyak kasus lain yang menarik dan unik, dan menggambarkan realitas pengelolaan warisan budaya di era otonomi daerah.
Beberapa kasus diatas memberikan pemahaman bahwa pemanfaatan warisan budaya oleh sebagian besar pemerintah daerah masih dilihat hanya dari aspek ekonomi. Padahal aspek pendidikan dan pengetahuan serta aspek ideologis merupakan dasar yang tidak kalah pentingnya dalam pelestarian warisan budaya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, UU PD No. 32/2004 maupun UU CB No.11/2010. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum utuhnya pemahaman baik pemerintah yang mengurusi bidang kebudayaan maupun pemerintah daerah dalam memahami konsep otonomi daerah yang sesungguhnya. Disamping itu, upaya pelestarian warisan budaya belum didukung perangkat operasional yang lebih memadai sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang seharusnya menjadi pendamping bagi pemerintahan daerah dalam melestarikan warisan budaya belum didukung oleh perangkat kebijakan yang jelas.
IV. Mempersempit Kesenjangan
Beberapa kasus di atas, jikalau diuraikan lebih rinci, maka kita akan dapat memetakan beberapa persoalan mendasar yang diharapkan ke depannya dapat dijadikan acuan dalam menemukan solusi menjawab persoalan tersebut. Persoalan mendasar tersebut diantaranya mencakup:
1. Perbedaan persepsi para pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan mengabaikan aspek pelestarian warisan budaya.
2. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum jelas. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota yang mengakibatkan berbagai permasalahan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan. Disamping itu, Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga tidak lepas dari Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Cagar Budaya No.11/2010 belum terbit.
3. Masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan minimnya sumber daya manusia khususnya tenaga yang ahli dalam bidang pelestarian warisan budaya, sumber daya yang minim, kelembagaan pemerintah yang mengurusi warisan budaya belum efektif, sistem dan regulasi pelestarian warisan budaya di bawah Undang-Undang belum diatur secara jelas dan tegas baik di tingkat nasional maupun daerah, serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.
Persoalan di atas merupakan kesenjangan yang selama ini terjadi dalam pelestarian warisan budaya. Solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempersempit atau mengurangi kesenjangan yang ada paska penerapan desentralisasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dari tingkat pusat ke daerah, sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkompeten. Hal ini mencakup 2 (dua) strategi yaitu pertama menguatkan kapasitas dari aparat pemerintah daerah yang sudah ada atau yang kedua melakukan distribusi atau penyebaran tenaga ahli dalam bidang pelestarian warisan budaya di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan kegiatan pelestarian warisan budaya seperti arkeologi, arsitektur atau ilmu lainnya. Kedua, penataan dan pengembangan kelembagaan secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku untuk pemerintah maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian kebudayaan dan pariwisata RI (Saat ini berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah seperti BP3 maupun Balai Arkeologi (Balai Arkeologi) perlu dievaluasi dan dirancang kembali tupoksinya menyesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Salah satu tugas yang perlu ditambahkan misalnya memback-up kerja-kerja pelestarian warisan budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan asistensi teknis berdasarkan kurun waktu tertentu sampai pemerintah daerah mandiri dalam menyelenggarakan pelestarian warisan budaya. Untuk itu UPT Pemerintah Pusat di bidang kebudayaan harus diberi beban tanggungjawab dan inisiatif melakukan tindakan tersebut secara pro aktif. Sehingga otonomi daerah tidak dijadikan alasan bagi BP3 untuk tidak melakukan aktifitas apapun di daerah. Hal ini sejalan dengan PP No.38/2007 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya”. Dalam UU PD No.32/2004, pembinaan yang dilakukan Pemerintah dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Penataan dan pengembangan kelembagaan khususnya organisasi perangkat pemerintah daerah dapat juga dilakukan dengan membuat divisi pelestari warisan budaya. Divisi ini bisa dibawah dinas yang mengurusi kebudayaan atau dapat dibentuk baru setara dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Divisi atau organisasi yang akan dibentuk nantinya akan bermitra dan bekerjasama dengan Tim Ahli Cagar Budaya yang harus dibentuk di seluruh tingkat pemerintahan baik itu ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan mandate UU CB No.11/2010.
Ketiga, peningkatan anggaran pelestarian warisan budaya. Selama ini anggaran pelestarian warisan budaya sangatlah minim. Dengan adanya peningkatan aktivitas, jumlah personil pelestari, disertai dengan peningkatan tanggungjawab pelestarian serta kemanfaatan suatu cagar budaya menuntut adanya peningkatan anggaran di sector pelestarian warisan budaya. Keempat, pembuatan peraturan yang operasional di tingkat nasional dan perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Cagar Budaya telah memberikan mandat bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga menuntut tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi dan memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh kemandirian, kesejahteraan, dan kedaulatan. Untuk itu dibutuhkan perangkat peraturan dan kebijakan yang lebih operasional di tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan sesuai dengan tingkatannya. Dan yang Kelima adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah menjadi penting untuk menemukan solusi atas konflik-konflik yang selama ini terjadi antar daerah dalam mengelola warisan budaya di daerah perbatasan. Disamping itu, kerjasama ini bisa mencakup bidang lainnya misalnya tukar-menukar tenaga ahli atau yang lain sesuai dengan UU PD No.32/2004.
V. Penutup
Penerapan otonomi daerah di Indonesia, sudah tentu membawa konsekuensi perubahan terhadap cara pandang maupun perilaku kita dalam melihat pola hubungan pusat dengan daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu alasan perubahan UU BCB No. 5/1992 menjadi UU CB No. 11/2010. Sesuai tujuannya, otonomi daerah harus dipandang sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sayangnya, masih sedikit daerah yang menyadari arti penting warisan budaya dan berkomitmen melestarikannya. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan dserta kegiatan pemberdayaan lainnya .
Atas tujuan tersebut, penerapan otonomi daerah tentu akan membawa dampak positif bagi pelestarian warisan budaya. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah sangat mendukung gerakan pelestarian warisan budaya secara massal baik pada skala lokal maupun nasional apabila dilakukan dengan strategi implementasi yang tepat. Desentralisasi dan perluasan otonomi daerah adalah suatu kesempatan baik bagi penyelenggara pemerintahan di daerah maupun pusat dalam menunjukkan kinerjanya melayani masyarakat dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan diri dalam menghadapi pelaksanaannya (Bratakusumah,tt:7). Pemerintah harus terus mendorong secara bertahap maju penguatan desentralisasi dalam bidang pelestarian warisan budaya dengan memperkuat kapasitas daerah dan mengeluarkan kebijakan operasional terkait kriteria dan indikator kemampuan kelembagaan serta visi dan misi daerah. Di sisi lain, untuk dapat diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan warisan budaya, Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen dan kemampuannya mengurusi warisan budaya di wilayahnya untuk tujuan kelestarian, keberlanjutan dan keadilan melalui proses-proses yang partisipatif dan transparan. Bagi pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen untuk mengelola warisan budaya di wilayahnya perlu diberi kewenangan lebih luas oleh pemerintah untuk mengelola warisan budaya berbasis masyarakat.

REFERENSI
Anonim, (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
———-, (2010). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
———-, (2010). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
———-, (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Bratakusumah, Deddy Supriady. tt. “Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah”. Jakarta.

(Jikalau ingin mengcopy, harap mencantumkan sumbernya. Terimakasih)

<Makalah ini merupakan dokumentasi program Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, Januari 2012. tidak diterbitkan>

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Warisan Budaya dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s