Implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA

DI SITUS BITING, LUMAJANG[1]

Oleh:

Jhohannes Marbun[2]

  1. 1.      Pendahuluan

Pada tanggal 23 Februari 2011 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/41/427.12/2011 tentang Tim Pelestarian dan Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (selaku Plt. Bupati Lumajang) Drs. H. As’at M.Ag. Adapun tugas tim yaitu:

  1. menyusun rencana kegiatan pelestarian dan perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang;
  2. melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset Benda Cagar Budaya;
  3. melakukan langkah-langkah upaya awal pelestarian dan perlindungan Benda Cagar Budaya dengan skala prioritas;
  4. melakukan koordinasi dan konfirmasi pelaksanaan kegiatan pada pihak terkait;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Keputusan tersebut merupakan realisasi pembicaraan yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2011 yang dihadiri oleh perwakilan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit (MPPM) Lumajang, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), BP3 Jawa Timur, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Lumajang, beberapa orang wartawan, dan juga Wakil Bupati Lumajang. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melestarikan (warisan) kebudayaan di wilayah otonomi (kewenangannya) sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[3] serta peraturan pelaksanaannya[4] dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Latar belakang pertemuan tersebut di atas tidak terlepas dari mencuatnya permasalahan tentang pembangunan perumahan di lahan Situs Biting pada akhir tahun 2010 lalu. Perum Perumnas berencana melakukan perluasan lahan perumahan di lokasi situs dengan menyiapkan alat berat. Rencana inilah yang kemudian menjadi pemicu penolakan dari organisasi pelestari dan juga komunitas spiritualis di Lumajang. Mereka menganggap bahwa tindakan Perum Perumnas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan situs yang lebih luas dan parah. Namun pihak pengembang tetap melanjutkan pembangunan di lahan situs dengan alasan telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sejak tahun 1995. Di sisi lain, hasil penelitian Balar Yogyakarta pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1991 justru menunjukkan bahwa Situs Biting merupakan suatu daerah yang memiliki warisan budaya yang cukup tinggi sehingga layak ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan harus dilindungi[5].

  1. 2.      Permasalahan Situs Biting: Di antara Peraturan masa lalu

Menurut catatan yang ada, penelitian Situs Biting paska kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pertama kali oleh Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta pada tahun 1982 sampai dengan 1991[6]. Saat itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya masih mengacu pada Monumenten Ordonantie (MO) nomor 19 tahun 1931 yang dibuat pada masa pra kemerdekaan. Sebagai produk di masa kolonial (pra kemerdekaan RI), peraturan tersebut tidak memiliki konsekuensi ataupun sanksi hukum baik pidana maupun administrasi menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendapat ini bisa kita runut atau buktikan melalui kejadian selama tahun 1945 sampai dengan tahun 1992. Permasalahan ketiadaan aturan main dalam bidang pelestarian warisan budaya, pernah mencuat pada tahun 1987, ketika itu Michael Hatcher pernah melakukan pencurian Barang Muatan asal Kapal yang Tenggelam di Perairan Riau. Bagi sebagian Arkeolog, Peraturan MO 1931 digunakan hanya sebagai rujukan/ referensi dalam pelestarian warisan budaya.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (baca: UU BCB 5/1992), merupakan kali pertama Indonesia memiliki peraturan dalam bidang pelestarian warisan budaya. Peraturan ini memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya. Lahirnya UU BCB 5/1992, terjadi setelah selesainya penelitian 11 (sebelas) tahap terhadap Situs Biting yang dilakukan oleh Balar Yogyakarta. Artinya, penelitian terhadap Situs Biting yang dilakukan oleh Balar Yogyakarta ketika itu, masih merujuk pada peraturan MO 1931. Sebagai dasar hukum, jelaslah bahwa MO 1931 tidak dapat dijadikan sebagai rujukan di bawah pemerintahan berdaulat NKRI. Namun demikian, hasil penelitian Balar Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Situs Biting merupakan Situs Cagar Budaya tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, sekalipun pada waktu itu penelitian Balar Yogyakarta dilakukan sebelum lahirnya UU BCB 5/1992. Sebab itu, penelitian ilmiah memiliki pakem tersendiri dan dijadikan dasar atau landasan bagi peraturan dalam pelestarian warisan budaya serta merupakan alat untuk membuktikan pelanggaran terhadap UU BCB 5/1992 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disinilah awal mula mencuatnya permasalahan Situs Biting.

Menurut UU BCB 5/1992, pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah pada huruf a dikatakan bahwa “Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan”. Pada huruf b dikatakan bahwa “Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan”. Sedangkan lingkup pengaturan dari UU BCB 5/1992 meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs[7].

Berdasarkan pengertian dan lingkup pengaturan BCB tersebut, Situs Biting dari sisi usia, sudah lebih dari 50 tahun atau diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun, dan mewakili masa gaya yang khas yaitu sisa bangunan peninggalan dari masa pemerintahan majapahit yang masih terlacak struktur dan bentuk (morfologi) bentengnya yang mengikuti alur sungai alami. Disamping itu, Situs Biting memiliki sangat membantu dan menjadi bukti dalam mengurai sejarah perkembangan kebudayaan yang terjadi saat itu serta dapat membantu rekonstruksi sejarah keberadaan Lumajang ketika itu dalam hubungannya dengan kerajaan majapahit maupun kerajaan lainnya di nusantara. Hasil penelitian dan rekomendasi Balar Yogyakarta untuk melindungi kawasan biting semakin melengkapi bahwa Biting merupakan Situs Cagar Budaya.

Namun demikian, hasil penelitian dan rekomendasi Balar Yogyakarta belum mampu “mengamankan” Situs Biting dari gangguan dan potensi kerusakan situs. Predikat biting sebagai situs[8] ternyata tidak mampu menggoyahkan niat Perum Perumnas[9] membangun perumahan di lahan situs. Sekalipun pada tahun 1996, Balar Yogyakarta telah memberikan dua alternatif rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Lumajang diantaranya: 1). mencabut ijin pembangunan perumahan, atau 2). Pihak pengembang melakukan studi AMDAL dan Kajian mendalam terhadap lokasi yang akan dibangun perumahan[10]. Rekomendasi tersebut tidak ditanggapi oleh Perum Perumnas dan tetap melakukan pembangunan. Perum Perumnas menganggap bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah Lumajang (Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor: 050/1055/434.51//1995 tanggal 22 Mei 1995) untuk membangun perumahan dan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang nomor: Kep/759/353.3 tahun 1995 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)[11].

Alhasil pembangunan perumahan pada tahun 1996, telah dilakukan pada lahan seluas 10 Ha dari total lahan 12,5 Ha. Disinilah akar mula persoalan pelestarian Situs Biting, dimana UU BCB 5/1992 tidak mampu ditegakkan secara baik dan bermartabat oleh aparat penegak hukum maupun aparat yang mengurusi pelestarian warisan budaya. Kejadian ini tidak terlepas dari sistem perpolitikan orde baru, dimana keputusan tertinggi adalah “restu” atau kebijakan presiden yang menguntungkan orang-orang dekatnya.Salah satu kebijakan yang mencerminkan hal ini adalah lahirnya Keppres tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan asal Kapal yang Tenggelam (Pannas BMKT) yang dikeluarkan pada tahun 1989. Keppres tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UU BCB 5/1992, tetapi  justru dijadikan rujukan utama dalam tingkat operasional penanganan BMKT. Ironisnya, hal tersebut masih berlanjut paska reformasi. Akumulasi permasalahan pelestarian warisan budaya, dan adanya paradigma baru dalam pelestarian warisan budaya sebagai akibat dari tuntutan reformasi, berdampak pula terhadap UU BCB 5/1992. Undang-Undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat[12] sehingga perlu diganti dengan UU baru, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (baca: UU CB 11/2010).

Sesaat setelah lahirnya UU CB 11/2011, Perum Perumnas berencana melanjutkan pembangunan perumahan di lahan sisa sebanyak 2,5 ha. Lahan seluas 2 hektar sedang dibangun kembali perumahan baru. Sedangkan 0,5 ha digunakan untuk kebutuhan jalan di area perumahan[13]. Tindakan inilah yang selanjutnya memicu protes dari komunitas pelestari warisan budaya maupun komunitas spiritualis yang ada di Lumajang. Kasus ini, memunculkan kesadaran baru di masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya, khususnya Situs Biting yang merupakan ‘KTP-nya Lumajang’[14].

  1. 3.      Implementasi UU Cagar Budaya di Situs Biting

Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 angka (1) yaitu “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari pengertian tersebut, ada 4 (empat) hal penting yang melekat dan menjadi titik penekanan tentang cagar budaya yaitu: 1) bersifat kebendaan, 2) perlu dilestarikan, 3) memiliki nilai penting, dan 4) proses penetapan. Dari ke empat poin penting tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kategori yaitu pertama kategori uraian dan identifikasi cagar budaya tersebut (menyangkut langsung terhadap benda tersebut) seperti a) bersifat kebendaan dan b) memiliki arti penting.  Kategori yang kedua yaitu tindakan stakeholder (komitmen) atas cagar budaya yang dimaksud seperti a) perlunya dilestarikan dan b) proses penetapan. Berdasarkan pengalaman advokasi lapangan yang dilakukan oleh penulis selama dua tahun terakhir (2009 – 2011), kategori kedua selalu menjadi perdebatan dan permasalahan, termasuk pada kasus Situs Biting.[15]

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa belum ada proses penetapan terhadap Situs Biting, sehingga tidak ada kewajiban pemerintah daerah menghentikan perluasan lahan perumahan yang dilakukan oleh Perum Perumnas, terlebih Perum Perumnas sudah mengantongi ijin. Di sisi lain, sejak awal sebelum pembangunan, Balar Yogyakarta telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk melindungi situs tersebut karena hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya.

Melihat persoalan yang ada, dalam UU CB 11/2010 pasal 1 angka 5, pengertian “Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”. Berdasarkan hasil penelitian Balar Yogyakarta sejak tahun 1982 – 1991 disimpulkan bahwa Biting merupakan Situs Cagar Budaya, sebab di lokasi tersebut ditemukan benda berupa keramik, gerabah, kepeng, dan artefak lainnya. Disamping benda, terdapat pula kompleks makam, pengungakan, maupun struktur bangunan benteng di lahan benteng seluas 135 ha. Dari sisi kesejarahan dan nilai penting juga memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai situs yang perlu mendapatkan proses penetapan. Bahkan Balar Yogyakarta telah menyampaikan hasil penelitiannya baik kepada pemerintah daerah setempat maupun ke pemerintah pusat untuk segera ditetapkan. Disamping itu, Tim Pelestarian dan Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang yang dibentuk oleh Pemkab Lumajang memiliki kesimpulan yang sama agar Situs Biting segera ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

Terkait proses penetapan, dalam pasal 1 angka 17 sebutkan bahwa: Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penjelasan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam pasal 33 UU CB 11/2010 ayat (1) yaitu: “Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya”. Faktanya, sejak berakhirnya penelitian Balar Yogyakarta pada tahun 1991 dan rekomendasi diberikan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah setempat, namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum atas situs tersebut yang seharusnya dikeluarkan oleh Bupati Lumajang. Bahkan pada tanggal 18 Oktober 2011 yang lalu, Tim Pelestarian dan Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang sudah melakukan kajian terhadap Situs Biting dan tim menyatakan bahwa Situs Biting layak ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Namun sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang belum menetapkan Biting sebagai Kawasan Cagar Budaya.

Berdasarkan hasil investigasi MADYA awal Februari 2011 serta Laporan dari Tim Pelestarian dan Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang pada tanggal 18 Oktober 2011 yang lalu, dikemukakan bahwa telah terjadi pembiaran dan pengabaian sehingga menyebabkan potensi kerusakan yang lebih parah terhadap Situs Biting, yaitu kerusakan dikarenakan ulah manusia maupun peristiwa alam. Tindakan ini telah berlangsung sudah cukup lama sampai dengan saat ini, tanpa ada langkah kongkrit dan antisipatif. Proses pengabaian dan pembiaran merupakan tindakan melanggar hukum di bidang Pelestarian Cagar Budaya dengan cara menghalang-halangi tindakan pelestarian serta melalaikan tugas dan tanggungjawab[16]. Di sisi lain Perum Perumnas tetap melanjutkan pembangunan walaupun belum mendapatkan ijin IMBB dan tidak memiliki AMDAL. Dalam UU CB 11/2010 Pasal 86 secara tegas mengatakan bahwa: “Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan”.

Pada UU 11/2010 Pasal 55 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya”, dan Pasal 66 ayat (1): Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pelarangan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang terdapat pada:

  1. Pasal 104 dikatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
  2. Pasal 105 dikatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur seharusnya juga memiliki kewenangan menghentikan kegiatan pembangunan di lahan situs, dengan alasan pihak pengembang Perum Perumnas tidak memiliki ijin (IMBB) dan juga tidak melakukan proses analisis AMDAL. BP3 memiliki anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan oleh UU CB 11/2010 untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan pada pasal 100, namun hal ini tidak dilakukan. BP3 Jawa Timur hanya melakukan tinjauan ke lapangan dan memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang[17]. Ironisnya, pada tanggal 28 April 2011, BP3 Jawa Timur mengeluarkan surat sangat yang kontroversial terkait keberlangsungan Situs Biting tersebut.

 

  1. 4.      Penutup: Beberapa Catatan dan Rekomendasi

Saat ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sedang menghadapi serangkaian ujian atas munculnya kasus-kasus pelestarian warisan budaya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Situs Biting Lumajang. Belajar dari implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, bak macan ompong memiliki wajah garang dan berwibawa namun tidak bisa“menggigit”. Peraturan perundang-undangan yang ideal, tidak memiliki arti jikalau tidak dapat diterapkan dan diimplementasikan. Implementasi sebuah peraturan perundang-undangan membutuhkan perangkat dan keseriusan dari para pihak secara bertanggung jawab dan berkomitmen.

Kasus Situs Biting kiranya dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki komitmen dan tanggungjawab dari para pihak dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Tindakan tersebut hanya bisa terwujud apabila:

  1. Masyarakat, Pemerintah/ Pemda, maupun pihak pengembang Perum Perumnas mematuhi UU yang berlaku, menjunjung tinggi upaya pelestarian warisan budaya, saling melakukan introspeksi, dan melepaskan ‘ego’ masing-masing.
  2. Pemerintah Kabupaten Lumajang konsisten atas komitmennya dalam melestarikan warisan budaya bangsa, berangkat dari keputusan membentuk Tim Pelestarian dan Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang. Mandat yang diberikan kepada tim serta respon tim terhadap mandat tersebut melalui laporan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Lumajang. Salah satunya adalah menetapkan tinggalan budaya di Situs Biting sebagai Kawasan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam UU CB 11/2010. Hasil penetapan perlu disampaikan pula kepada pemerintah provinsi maupun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk didaftarkan dalam Registrasi Nasional.
  3. Pemerintah Kabupaten Lumajang, masyarakat maupun pihak pengembang Perum Perumnas mau berdialog satu sama lainnya untuk menemukan solusi terbaik mengelola dan memanfaatkan situs sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya di wilayahnya. Salah satu solusi yang tepat adalah mengembangkan Situs Biting sebagai daerah tujuan wisata edukatif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Lumajang.

Kiranya melalui seminar ini, muncul kesadaran bersama melestarikan warisan budaya bangsanya. Selamat Hari Jadi Lumajang.

=== S.A.L.A.M…B.U.D.A.Y.A. ===

Daftar Pustaka

 

Anonim, (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

———–, (2010). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

———–, (2010). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

———-, (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Abbas, Novida. (tt), Benteng Biting:  Makalah

Abbas, Novida. (tt), Penelitian Arkeologi di Situs Biting: Makalah

Hidayat, Muhammad. (1996). Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang: Berkala Arkeologi Tahun XVI No. 2 November 1996.

Marbun, Jhohannes. (2011). Investigasi Situs Biting Paska Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Disampaikan dalam Seminar Internasional “Urban Heritage 2011 UGM” A Tribute to Prof. DR. Inajati Adrisijanti, Maret 2011: Yogyakarta.

Tim Pokja, (2011). Laporan Team Pokja Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Lumajang Skala Prioritas Situs Benteng Biting. Lumajang.


[1] Tulisan ini disampaikan dalam acara Seminar Nasional Hari Jadi Lumajang pada tanggal 17 Desember 2011.

[2] Merupakan pegiatan pelestari warisan budaya yang mengambil konsentrasi pada advokasi kebijakan maupun pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelestarian warisan budaya. Saat ini masih menjabat sebagai Koordinator di Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA).

[3] UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf m

[4] Dalam PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dipertegas bahwa pasal 2 ayat (4) huruf q tentang kebudayaan dan pariwisata; pada pasal 7 ayat (1) dan (2) juga dikatakan bahwa kebudayaan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

[5] Jhohannes Marbun, 2011: 2

[6] Bandingkan dengan makalah Novida Abbas Berjudul “Penelitian Arkeologi di Situs Biting”

[7] Baca UU BCB 5/1992 pasal 3

[8] Pengertian Situs menurut UU BCB 5/1992 pasal 1 ayat (2) yaitu: “Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya”.

[9] Perum Perumnas merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang bergerak di bidang properti. Perum ini dibawah Kementerian BUMN, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum telah memulai usaha pembangunan rumah sejak Juni 1996.

[10] Hasil wawancara dengan Novida Abbas, staf peneliti Balar Yogyakarta dan tulisan staf peneliti Balar Yogyakarta, Muhammad Hidayat “Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang” Berkala Arkeologi Tahun XVI No. 2 November 1996. Dapat dilihat juga dalam Jhohannes Marbun, 2011:5

[11] Lihat: Jhohannes Marbun, 2011:6

[12] Pada bagian Menimbang huruf e UU CB 11/2010

[13] Lihat: Jhohannes Marbun, 2011:6

[14] meminjam istilahnya Professor Mundarjito, seorang Arkeolog UI ketika melontarkan pernyataan bahwa Situs Trowulan merupakan KTP-nya Indonesia.

[15] Jhohannes Marbun, 2011: 9

[16] UU Nomor  5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang pada waktu itu masih berlaku dan juga terhadap UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang saat ini telah berlaku dan mengikat.

[17] Didasarkan pertemuan bersama antara Wakil Bupati (Plt. Bupati) Lumajang, Disparbud Kab. Lumajang, MPPM, MADYA, dan BP3 Jawa Timur

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s