Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelestarian Warisan Budaya Sebagai Living Monument Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata Budaya

Oleh: Jhohannes Marbun

Pengantar
Diskursus tentang istilah warisan budaya Living Monument sebenarnya sudah mengemuka dan menjadi persoalan yang diidentifikasi oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) saat pembahasan RUU Cagar Budaya tahun 2010 yang lalu. Permasalahan ini juga diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Cagar Budaya menyikapi adanya perubahan paradigma dalam pelestarian warisan budaya bangsa . Adapun persoalan yang dimaksud yaitu pertama tentang definisi dan kedua tentang pengelolaannya. Pengertian atau definisi living monument tidak ‘dibunyikan’ secara tegas dalam UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya dan tentunya ini berimplikasi pada pasal-pasal lainnya dalam pengelolaan warisan budaya living monument. Pada prakteknya, hal ini bisa menjadi perdebatan bagi masing-masing stakeholder karena latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, kendala apabila si pemilik atau pemerintah akan melakukan upaya perbaikan, pengembangan, dan kepentingan lainnya. Perbedaan sudut pandang di antara para stakeholder justru akan menjauhkan masing-masing pemangku kepentingan dari tujuan sebenarnya yaitu pelestarian warisan budaya. Hal ini akan berdampak buruk bagi warisan budaya bangsa ke depan. Berkurangnya jumlah warisan budaya perlahan-lahan tentu akan berdampak tidak baik bagi bangsa terutama dalam rangka membentuk karakter dan menguatkan jati diri bangsa. Setidaknya, dua modal penting yang harus dimiliki oleh masing-masing stakeholder dalam pelestarian warisan budaya bangsa, yaitu tanggung jawab dan komitmen yang melekat pada hak dan kewajiban setiap stakeholder . Disinilah letak permasalahan terbesar dalam pelestarian warisan budaya.
Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian warian budaya sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi keharusan dan diharapkan menjadi energi baru dalam pelestarian warisan budaya yang selama ini ‘didominasi’ oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan bagi pegiat pelestarian warisan budaya maupun pemerintah untuk memperjelas pengaturannya, setidaknya dalam peraturan lain di bawah Undang-Undang yang saat ini masih dalam pembahasan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dll. Harapannya, peraturan yang sifatnya mengatur kepentingan publik sebagaimana perubahan orientasi pelestarian, dapat benar-benar terwujud dan bermakna bagi pembangunan.

Pengertian Warisan (Cagar) Budaya
Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 pasal 1 point 1 dikatakan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Ada 4 (empat) hal penting yang melekat dan menjadi titik penekanan tentang cagar budaya sebagaimana terdapat dalam definisi cagar budaya yaitu: 1) warisan budaya yang bersifat kebendaan, 2) perlu dilestarikan, 3) memiliki nilai penting, dan 4) proses penetapan. Dari empat poin penting tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kategori yaitu pertama kategori yang melekat pada cagar budaya tersebut (menyangkut langsung terhadap benda tersebut) seperti a) bersifat kebendaan dan b) memiliki arti penting. Kategori yang kedua yaitu tindakan stakeholder (komitmen) atas cagar budaya yang dimaksud seperti a) perlunya dilestarikan dan b) proses penetapan .
Konvensi UNESCO 16 November 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia, mendefinisikan warisan (budaya) yaitu sebagai berikut, “Warisan dari masa lampau, yang kita nikmati saat ini dan akan kita teruskan kepada generasi yang akan datang” . Warisan budaya juga dapat digolongkan atas yang tangible (dapat disentuh) dan yang intangible (tak dapat disentuh, seperti musik, tari, konsep-konsep). Di antara warisan budaya yang tangible ada yang berupa “monumen”, artinya karya unggul manusia yang patut dihargai selamanya. Dalam hal ini diadakan pembedaan antara apa yang disebut living monument (monumen ‘hidup’) dan dead monument (monumen ‘mati’). Definisi dari “hidup” itu adalah masih berfungsi seperti semula dibuat. Hal ini dapat dicontohkan oleh Pura Besakih , Taman Ayun , Masjid Demak, dan lain-lain. Adapun yang didefinisikan sebagai “mati” adalah monumen yang bersangkutan sudah atau pernah tak berfungsi lagi seperti fungsi semula ketika diciptakan. Contohnya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang pernah ditinggalkan oleh pembuat dan pengguna awalnya.
Paradigma Pembangunan Berwawasan Pelestarian Warisan Budaya (Heritage Governance)
Perlunya pelestarian cagar budaya (baca: warisan budaya yang bersifat kebendaan atau bendawi/ragawi atau berwujud) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang hal ini tidak terlepas dari arti penting warisan budaya bangsa yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Sebagai rekaman dasar tentunya warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan menggali ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata. Sementara itu ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan dapat digunakan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa. Bangsa yang cerdas tentu akan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada dan mengembangkannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Atas dasar inilah maka cagar budaya penting untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana menjadi roh dalam UU CB 11/2010.

Pergantian ataupun revisi Undang-Undang dari UU Benda Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992 (UU BCB 5/1992) menjadi UU CB 11/2010, didasarkan pada realitas bahwa UU BCB 5/1992, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti . Berdasarkan klausul tersebut, dapat diuraikan bahwa masyarakat merupakan pihak yang aktif sekaligus menjadi penentu perubahan suatu kebijakan. Apabila masyarakat menganggap bahwa suatu produk perundang-undangan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan jaman, maka dimungkinkan terjadinya perubahan kebijakan, bahkan apabila Undang-Undang yang dikeluarkan masih belum memenuhi rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dapat dilakukan Judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Pemerintah (eksekutif) atau Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam setiap perubahan kebijakan. Kegiatan pelestarian warisan budaya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat inilah yang disebut Heritage Governance. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah mulai dari proses perencanaan (baik dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan, pendaftaran, penetapan, dan penegakan hukum), pelaksanaan, dan evaluasi.
Terjadinya perkembangan dan perubahan paradigma masyarakat dalam memahami warisan budaya, hal ini tidak terlepas dari era reformasi yang bergulir sejak 1998 yang mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di seluruh sektor pemerintahan. Situasi ini berdampak terhadap pemahaman masyarakat tentang upaya pelestarian warisan budaya. Beberapa perubahan paradigmatik di bidang pelestarian warisan budaya, diantaranya :
1) Perkembangan ilmu arkeologi dan pengetahuan masyarakat tentang tinggalan budaya. Hal ini dapat ditelusuri melalui latar belakang sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia seperti Monumenten Ordonantie Stbl, 238 tahun 1931. Sebelumnya. arkeologi lebih berorientasi pada penelitian, namun saat ini publik pun memiliki hak atau akses untuk mengetahui hasil penelitian arkeologi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya tersebut untuk kepentingan bersama (Arkeologi Publik).
2) Batasan tentang tinggalan budaya menjadi sangat luas tidak sekedar benda cagar budaya tetapi juga lingkungan disekitarnya yaitu bangunan, situs maupun kawasan, atau gabungan diantaranya.
3) Upaya pelestarian tidak lagi semata-mata menyelamatkan bendanya, tetapi menyelamatkan nilai-nilai atau pengetahuan di balik benda tersebut.
4) Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik dengan adanya UU No. 24 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 22 UU No. 32 tahun 2004 huruf m disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya”. Dengan penegasan ini, daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan yang ada di wilayahnya, menampung aspirasi lokal bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa, dan sekaligus menjadi bagian dari mozaik kebudayaan nasional Indonesia.
5) Perubahan paradigma/ pendekatan pembangunan, dimana masyarakat bukanlah objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
6) Pemanfaatan Benda cagar budaya yang tidak dibatasi hanya memahami masa lalu, tetapi juga bermanfaat sebagai kepentingan dimasa yang akan datang, seperti membentuk karakter dan memperkokoh jati diri bangsa.

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat
Belajar dari perkembangan advokasi Hak Asasi Manusia, dimana pada awalnya masyarakat apatis dan tidak tahu akan hak maupun kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga setiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim pemerintah yang berkuasa terhadap masyarakat (baca: rakyat) tidak pernah diproses hukum atau hukum hanya dijadikan sebagai lips service pemerintah untuk mengelabui masyarakatnya. Namun setelahnya, kasus tersebut dipeti-eskan. Reformasi 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa dan massa rakyat berhasil mengakhiri pemerintahan Soeharto dengan sejumlah tuntutan, yang salah satunya adalah reformasi hukum dan birokrasi. Kehadiran komunitas dan lembaga swadaya masyarakat, mencoba mengungkapkan kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan kemudian melakukan kampanye serta pendidikan di tingkat masyarakat.
Ilustrasi di atas, ingin menegaskan kepada kita tentang pelestarian warisan budaya dan juga kepemilikan terhadap bangunan cagar budaya. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikatakan bahwa Cagar Budaya dikuasai oleh negara. Namun demikian, masyarakat boleh atau dimungkinkan memiliki cagar budaya. dua hal ini berkorelasi dimana, sekalipun cagar budaya dapat dimiliki oleh masyarakat, namun dalam pengelolaannya harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah sebagai lembaga yang memegang kuasa atas pelestarian berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah di dalam hal ini adalah mewakili kepentingan masyarakat umum (publik) yang juga hak untuk mengakses terhadap nilai-nilai kesejarahan, pengetahuan, dan kebudayaan yang terdapat ‘di balik’ cagar budaya tersebut.
Cagar budaya pada dasarnya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat setempat. Sebagai milik dari masyarakat atau masuk dalam sistem budaya masyarakat, pelestarian cagar budaya seyogianya dikelola dan dianggap sebagai milik masyarakat.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di bidang pelestarian, ada salah kaprah. Masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya, “dipaksa” sebagai pengambil keputusan. Hal ini tentu bukan menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah, bagaimana masyarakat disadarkan akan pentingnya pelestarian warisan budaya bangsa. Disinilah peran dari orang yang “ahli cagar budaya”. BUKAN dipaksa mengambil keputusan terhadap sesuatu yang tidak dimengerti. Hal ini sama saja melempar tanggungjawab pelestarian kepada masyarakat secara bulat-bulat. Analogi serupa di sektor lain misalnya. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan HAM, kepentingan pekerja kemanusiaan adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat awam tersebut, didampingi, lalu kemudian dimandirikan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut HAMnya. Disinilah sejatinya dikatakan proses pemberdayaan atau pemandirian. Dan benarkah masyarakat kita sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mandiri terhadap pelestarian warisan budaya bangsa?

Pelestarian Warisan Budaya Merupakan Sebuah Cita-cita
Berdasarkan pantauan Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dua tahun terakhir ini dalam sejumlah kasus, ada beberapa fakta yang terungkap, diantaranya:
1. Penghancuran warisan budaya yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan digantikan dengan pusat perbelanjaan, hotel, serta bangunan bisnis lainnya. misalnya Pusat Perbelanjaan Bangka Trade Centre (2010) di Pangkal Pinang, Bale Mardi Wuto Dr. Yap (2010) di Yogyakarta, Benteng Somba Opu (2010) di Makassar – Sulsel, dan beberapa kasus lainnya.
2. Pengrusakan situs Trowulan (2008 – 2009) dengan mengabaikan kaidah arkeologi hanya untuk mengejar target proyek dan momentum kunjungan pejabat.
3. Rencana pembangunan Benteng Somba Opu (2010), pembangunan Bangka Trade Centre (2010) yang menghancurkan bangunan bersejarah eks Bioskop Banteng HEBE (Pangkal Pinang), perluasan lahan perumahan di lahan Situs Biting (2011) Lumajang.
Dari beberapa fakta tersebut, terungkap dua motif penghancuran warisan budaya, yaitu: motif ekonomi dan motif kekuasaan (pencitraan). Sedangkan alasan dilakukannya penghancuran warisan budaya, yaitu 1). tahu namun tindakan penghancuran tetap dilakukan, dan 2). Tidak tahu. Fakta-fakta di atas menegaskan kepada kita bahwa pelestarian warisan budaya masih sebatas cita-cita yang perlu diwujudkan.
Ekonomi merupakan hal penting yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja demi pelestarian warisan budaya bangsa adalah benar. Namun demikian, rasa nasionalisme yang menjadi bagian dari manifestasi pembentukan karakter dan memperkokoh jatidiri bangsa adalah penting untuk selalu dipupuk, dan inilah sebenarnya semangat dari pelestarian warisan budaya bangsa. Kasus disintegrasi bangsa, kekerasan atas nama SARA, dan banyak konflik kepentingan lainnya, hal ini karena kita memang belum menyadari sepenuhnya arti berbangsa dan menjadi bagian dari negara ini. Untuk itu, pembangunan ekonomi maupun pembangunan berwawasan budaya bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang, tetapi merupakan dua bidang yang saling terkait dan mendukung.
Pemanfaatan ekonomi seharusnya tidak dipahami secara sempit sehingga mengorbankan pemanfaatan nilai pengetahuan sejarah dan kebudayaan bangsa. Pengelolaan warisan budaya pada situs Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton, Kota Tua Jakarta ataupun Situs warisan budaya bawah laut di perairan Tulamben – Bali dapat menjadi pelajaran positif dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Manfaat riil ekonomi ini adalah sebagai objek pariwisata mendapatkan manfaat secara ekonomi, baik terhadap penyedia jasa penginapan, hotel, transportasi, rumah makan, guide dan juga menambah lapangan kerja . Kiranya kisah sukses pemanfaatan warisan budaya tersebut dijadikan sebagai tantangan dan dasar membangun sebuah komitmen untuk melestarikan warisan budaya. Perekonomian yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan peran negara yang dominan terutama masa ordebaru, terbukti gagal. Saat ini, perekonomian berwawasan budaya seperti pariwisata budaya maupun ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi solusi alternatif. Ekonomi kreatif juga merupakan fenomena global sebagai usaha untuk mengambil potensi budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai humanis, demokrasi, dan partisipasi masyarakat.

Penutup
Pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya untuk kepentingan pembangunan seperti pariwisata budaya, bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Konsenp pembangunan pariwisata budaya mulai dilakukan secara serius semenjak masa Orde Baru . Namun demikian, disadari bahwa realitasnya pembangunan pariwisata budaya hanya dilakukan ‘tebang pilih’ artinya pembangunan suatu objek warisan budaya hanya dilakukan jikalau sejak awal membawa keuntungan secara ekonomi. Pemerintah kurang berusaha untuk mengembangkannya. Saat ini, Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membenahi konsep yang keliru tersebut. Ke depannya antara kegiatan pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya harus sinergis dan berorientasi pada pelestarian. Sehingga kekhawatiran adanya ancaman terhadap hilangnya nilai orisinalitas warisan budaya dan bahkan berujung pada kerusakan yang parah akibat pemanfaatan warisan budaya yang tidak tepat, dapat dihindari. Setidaknya salah satu provinsi yaitu Sumatera Barat sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hasil penelitian dikatakan bahwa pemanfaatan warisan budaya untuk kepentingan pariwisata budaya, justru mengancam keberadaan warisan budaya setempat dan mengalami kehilangan nilai keorisinilan warisan sejarah dan budaya. Bahkan di antaranya sudah mengalami kehancuran, baik disengaja atau tidak karena pihak pelaksana tidak memahami dasar-dasar pemikiran dan teknis pemanfaatan warisan-warisan tersebut .
Adapun langkah atau rekomendasi yang dapat untuk dilakukan ke depan dalam rangka membangun sinergisitas pelestarian warisan budaya, yaitu:
1. melakukan penguatan kapasitas masing-masing stakeholder baik masyarakat, swasta (pengusaha), dan lembaga pemerintah maupun legislatif terkait pelestarian warisan budaya bangsa.
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk melestarikan warisan budaya bangsa, serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan serta mampu berperan sebagai fasilitator dalam pelestarian warisan budaya bangsa.
3. Melakukan penelitian secara intensif untuk mengungkap nilai yang terkandung dalam warisan budaya agar menambah pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
4. Taat pada norma hukum yang berlaku.

Kiranya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya bangsa dengan memperhatikan rekomendasi di atas, dapat menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan pariwisata budaya di Indonesia.

=== ooO Salam Budaya Ooo ===

Daftar Pustaka

Dr. MHD, Nur, M.S.
2009 Paper: “Manajemen Pengelolaan Warisan Sejarah di Sumatera Barat: Mencari Model yang Dapat Memelihara Pelestarian Nilai Keaslian”, Fak. Sastra Universitas Andalas: Padang.

Jhohannes Marbun
2010
Paper “Investigasi Situs Biting Paska Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya”, Disampaikan dalam Seminar Internasional “Urban Heritage 2011 UGM” A tribute to Prof. DR. Inajati Adrisijanti, 30 Maret 2010: Yogyakarta.

Jhohannes Marbun
2010 Kritisi dan Pandangan MADYA Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya: (tidak diterbitkan).

DPR RI
2010

Jhohannes Marbun
2010 Naskah Akademik RUU Cagar Budaya dalam Pembahasan Materi RUU Cagar Budaya di DPR RI: Jakarta.

Artikel “Warisan Budaya Sebagai Jati Diri Bangsa” dalam Majalah FUTURE Edisi Desember 2010: Bogor.

Edi Sedyawati
2011 “Warisan Budaya Indonesia” dalam Majalah Warisan Indonesia Vol.01 No.02, May 2, 2011: Jakarta.

 

Catatan:

Artikel ini dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang:”Optimalisasi Fungsi dan Peranan museum dalam Pembangunan Pariwisata Budaya”, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana – Denpasar Bali 20 September 2011

 

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Museum, Warisan Budaya dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s