Pesan Reflektif Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dalam Malam Refleksi Peringatan Hari Purbakala Nasional

Press Release
Pesan Reflektif Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dalam Malam Refleksi Peringatan Hari Purbakala Nasional
Ndalem Nototarunan, Pakualaman – Yogyakarta, 14 Juni 2010
“Dongeng Pelestarian Budaya di Negeri Kaya Budaya”

Warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal masyarakat belum menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Bahkan penanganan warisan budaya cenderung terkalahkan oleh pembangunan lainnya. Perusakan, penghancuran, pencurian, jual-beli illegal, dan pemalsuan benda warisan budaya terjadi di seluruh daerah di Indonesia tanpa adanya proses hukum bagi para pelakunya. Penanganan warisan budaya selalu saja menjadi pembahasan yang sayup sampai, pembahasan yang tidak pernah tuntas, dan cenderung menjadi dongeng pengantar tidur jutaan rakyat Indonesia.
Perjalanan tentang pelestarian warisan budaya sudah dimulai sejak akhir abad 19 sampai awal abad 20. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sudah berpikir tentang perlunya upaya penyelamatan warisan dan benda cagar budaya yang terkonsentrasi pada kegiatan penelitian dan perlindungan dengan membentuk lembaga pada tanggal 14 Juni 1913 dengan nama Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie yang dipimpin oleh N.J. Krom. Bahkan, pada masa kepemimpinan F.D.K. Bosch (tahun 1916 – 1936), Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan peninggalan purbakala, yaitu Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238. Dasar Hukum ini, sebagai jaminan perlindungan dan penyelamatan warisan budaya ketika itu.
Kini, sudah 97 tahun berlalu, Namun penanganan terhadap warisan budaya yang memiliki sejarah budaya dan ilmu pengetahuan tetap tertinggal jauh di belakang bahkan mengalami kemunduran, terutama dalam satu tahun belakangan ini. Sepanjang tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 terdapat banyak persoalan dalam pengelolaan warisan budaya. Sebut saja beberapa di antaranya: Penjualan rumah Joglo – Kotagede yang hampir terjadi setiap bulan bermula karena kejadian gempa bumi tahun 2006, dimana pemilik tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memperbaikinya. Bangunan Cagar Budaya yang rusak akibat gempa bumi ini juga terjadi di beberapa tempat lain seperti Wilayah Keraton, seperti Bangsal Traju Mas, Taman Sari, dan beberapa nDalem yang ada, wilayah Pakualaman, seperti Puro Pakualaman, nDalem Nototarunan (lokasi di tempat acara malam refleksi-red), dan beberapa nDalem lainnya. Pemberian dana rehabilitasi dan rekonstruksi tidaklah memadai untuk perbaikan bangunan-bangunan cagar budaya tersebut.
Klaim Malaysia terhadap Tari Pendet, yang merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Indonesia sempat menghebohkan dan mengundang kemarahan Pemerintah maupun masyarakat Indonesia pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009 yang lalu, namun pada sisi lain banyak warisan budaya yang dibiarkan terlantar tanpa ada niat untuk mengelolanya. Penemuan Candi UII yang rencana pengelolaannya akan berada di dalam bangunan perpustakaan UII yang sangat bertolak belakang dengan kaidah konservasi, saat ini dibiarkan terbengkalai dan berlumut. Pencurian dua patung yaitu patung Budha dan Dyani Budha dari Candi Plaosan Lor, namun kemudian yang ditemukan oleh Polda Jawa Tengah sekitar 34 item jenis BCB dimana dua diantaranya patung hilang yang dilaporkan oleh BP3 Jateng, ini menunjukkan lemahnya pengelolaan warisan budaya dari sisi keamanan. Pada tahun 2010, bahkan disuguhi dengan aksi mutilasi terhadap bangunan tua eks Kodim Salatiga (Jawa Tengah), dimana pemerintah kota Salatiga sudah mengamini bahwa bangunan itu merupakan Cagar Budaya.
Belum usai kasus Salatiga, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menghancurkan gedung seni pertunjukan dan bioskop tertua di Indonesia yaiu Bioskop Banteng HEBE persis di awal tahun yaitu 20 Januari 2010 hanya untuk memuluskan mega proyek Bangka Trade Centre (BTC) meskipun tanpa seijin pemilik dan tidak disertai AMDAL, bahkan sudah mendapat penolakan dari institusi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI karena bangunan tersebut sudah dikaji dan layak sebagai Benda Cagar Budaya. Kasus tersebut bukanlah kasus terakhir di Pangkal Pinang, pada tanggal 28 Februari 2010 bangunan tua berikut yaitu eks bioskop Garuda dan eks bioskop Surya juga mengalami nasib yang sama, yaitu dihancurkan (genosida) hanya untuk membangun gedung pertemuan. Apa peran Pemerintah Pusat dalam hal ini? Diam saja dan seakan membiarkan kasus ini, tanpa ada proses lanjut. Pelaporan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat Pangkal Pinang untuk memproses hukum bagi pelakunya sampai saat ini belum dilakukan. Bahkan hal serupa yaitu pelaporan secara tertulis terhadap penghancuran BCB di Pangkal Pinang kepada Kapolda Bangka Belitung oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) pada bulan Mei 2010 yang lalu sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Kasus lainnya, yaitu tragedi berdarah untuk mempertahankan kuburan kuno makam mbah Priok, Koja – Jakarta Utara yang diyakini masyarakat sebagai tempat bersejarah dan keramat. Dalam konflik tersebut, tiga orang korban meninggal dunia. Kejadian ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah (baca: Satpol PP) yang lebih mengedepankan kekerasan dari pada dialog, “korban dulu, baru dialog”. Itulah faktanya. Pada saat yang bersamaan muncul kasus penggusuran kampung tua Cina Benteng, Neglasari, Tangerang – Banten. Di daerah lain juga terjadi, mutilasi terhadap eks penjara Kalisosok Surabaya yang sudah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui Perda no. 11/ 2005 tentang Bangunan Cagar Budaya di kota Surabaya.
Kasus salah urus warisan budaya tidak hanya terjadi pada warisan budaya yang ada di darat saja, tetapi juga yang berada di perairan, yaitu warisan budaya bawah air yang sering disebut sebagai Barang asal Muatan Kapal yang Tenggelam atau BMKT. Kasus BMKT ini meliputi manajemen pengelolaannya, jual-beli (baca: lelang) warisan budaya bawah air yang dilegalkan oleh pemerintah, dan kegiatan survei dan pengangkatan yang melibatkan mafia perampok internasional Michael Hatcher. Sekali lagi, pemerintah pusat (baca: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI) seakan sengaja melakukan pembiaran, jikalau tidak bisa dikatakan tidak berdaya mengelola. Kasus yang terakhir di Yogyakarta adalah Bangunan dan kawasan Cagar Budaya DR. YAP, persisnya bangunan sisi barat rumah sakit yang lebih dikenal dengan Bale Mardi Wuto mendapat gugatan oleh pemiliknya, karena Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI salah menentukan batas-batas wilayah ketika bermaksud membangun pusat perbelanjaan YAP SQUARE. Menentukan batas wilayah bukan berarti menganulir suatu bangunan sebagai cagar budaya bukan? Tetapi itulah yang terjadi surat “sakti” Direktur Purbakala Kemenbudpar RI pada tanggal 8 Februari 2010 digunakan sebagai legitimasi penghancuran perpustakaan Braille Mardi Wuto maupun bangunan lainnya pada awal Mei 2010 hanya demi membangun pusat perbelanjaan YAP Square, yang merupakan strategi pemerintah untuk memicu peningkatan komsumtivisme di masyarakat. Terlepas ada beberapa keterbatasan dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi sebenarnya UU tersebut sangatlah tegas bagi upaya-upaya pelestarian Warisan Budaya, yang menjadi persoalan utama adalah ketiadaan visi pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya bangsa.
Sejauh ini, komitment pemerintah hanya sebatas pencitraan dan belum sampai pada tindakan nyata untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih “latah” dan tidak memiliki konsep yang jelas dalam pelestarian budaya. Kasus dihancurkannya bangunan bersejarah Bale Mardi Wuto adalah salah satu contoh nyata dari sekian banyak kasus yang ada. Pada satu sisi, pemerintah berlomba-lomba ingin menetapkan setiap bangunan tua sebagai Cagar Budaya berdasarkan masukan-masukan masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah berlomba-lomba pula menghancurkan warisan budaya bangsa sekalipun sudah ditetapkan oleh sebagai Cagar Budaya, hanya karena bisikan “material” yang dihembuskan oleh pemilik modal demi pembangunan pusat perbelanjaan, Mall, Plasa, atau sebutan lainnya. Kanan – Kiri Ok, menggambarkan suatu sikap bahwa Pemerintah RI maupun Pemerintah Daerah tidak memiliki visi yang jelas dalam pelestarian warisan budaya bangsa.
Harus diakui, andil dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan berhasil atau tidaknya bangsa ini melestarikan warisan sejarah dan budaya bangsanya, demi keberlangsungan hidup dan kehidupan umat manusia. Adanya kasus tersebut di atas terjadi karena ketidaksadaran seluruh komponen yang ada di negara ini akan arti penting warisan budaya bagi bangsanya. Hal ini cukup beralasan, karena memang perspektif kebijakan pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Hal ini pulalah yang terjadi di masyarakat; tindakan pencurian, penghancuran, pengrusakan, pemalsuan, dan jual-beli warisan budaya sebagaimana disampaikan diatas lebih banyak didasarkan pada motif ekonomi. Pemerintah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab dalam mengurusi kebudayaan bangsa, justru dengan tangan kirinya menunjuk berbagai warisan budaya untuk dilestarikan, namun pada saat yang sama tangan kanan sedang menghancurkan sebagian warisan budaya yang lain.
Kiranya momentum hari purbakala nasional yang diperingati setiap tanggal 14 Juni sebagai awal kelahiran organisasi pelestarian warisan budaya bisa menjadi momentum reflektif bersama sekaligus menjadi tonggak kesadaran bangsa ini dalam mengelola warisan budaya bangsanya, yang dapat menjadi sumbangsih utama dalam membangun karakter dan memperkokoh jati diri bangsa. Dari pemaparan di atas, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) menyatakan beberapa hal:
1. Perlunya mengakhiri komitment pemerintah yang hanya sebatas pencitraan dan belum sampai pada tindakan nyata untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Ketidakjelasan ini harus segera diakhiri dengan membangun sebuah konsepsi dan visi yang jelas, disertai perangkat kebijakan dan operasional yang memadai dalam mengelola kebudayaan nasional dan daerah.
2. Hari Purbakala merupakan satu moment yang tepat untuk merefleksikan parodi penanganan warisan budaya di negeri Indonesia tercinta.
3. Menjadikan Hari Purbakala Nasional diperingati sebagai Hari Warisan Budaya, sebagai langkah nyata dan media kampanye dalam rangka memasyarakatkan upaya pelestarian warisan budaya dan menjangkau pemahaman seluruh kalangan masyarakat. Sekaligus mengajak seluruh masyarakat Indonesia memperingati dan mengapresiasi Hari Warisan Budaya setiap tanggal 14 Juni, karena warisan budaya bukan hanya milik pribadi, bukan hanya milik pemerintah, tapi milik mereka yang merasa memiliki. Jangan sampai kembali terlambat menyadari kepemilikan saat sesuatu itu telah hilang dan menjadi dongeng pengantar tidur.

Salam Budaya,
Yogyakarta 14 Juni 2010
Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA)

Jhohannes Marbun
Koordinator

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Warisan Budaya. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s