Kasus Trowulan Menguap?

Kasus Trowulan Menguap?
Oleh: Joe Marbun*

Persis di saat masyarakat di seluruh dunia menikmati suasana awal tahun baru, terjadi tragedi warisan budaya di sebuah negara Indonesia yang sejak dahulu dikenal memiliki Budaya Luhur dan beraneka ragam. Pada tanggal 5 Januari 2009, di salah satu media massa nasional diberitakan kejadian pengrusakan situs Trowulan Majapahit, di Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur. Alhasil, pemberitaan ini mengundang reaksi dan kecaman dari berbagai pihak, tidak ketinggalan dari Institusi arkeologi. Konsolidasi di kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, lembaga-lembaga swasta, maupun individu gencar dilakukan. Situs kerajaan Majapahit yang sangat di kenal dunia internasional itu pun tidak luput dari aksi vandalisme yang dilakukan oknum aparat pemerintah.
Berawal dari rencana pemerintah RI melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI membangun sebuah museum sebagai pusat informasi terpadu kerajaan Majapahit, atau kemudian di kenal dengan Pusat Informasi Majapahit (PIM) dengan menelan biaya total sekitar 25 Milyar rupiah. Ada dua alasan mengemuka didirikannya PIM, yang pertama yaitu untuk mengkoleksi atau mengumpulkan seluruh benda-benda tinggalan Majapahit dalam satu kompleks bangunan yang disebut sebagai Pusat Informasi Majapahit yang tentunya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat vandalisme yang dilakukan masyarakat terhadap benda-benda tinggalan budaya yang ada di sekitar situs. Seringkali bata-bata sebagai bagian dari struktur bangunan dari kerajaan Majapahit diambil warga dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga benda-benda arkeologi lainnya tidak luput dari tindakan pencurian. Atas dua hal di atas, maka dilakukanlah pembangunan PIM.
Adapun dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut cerita, proyek tersebut telah ditenderkan melalui koran MEDIA INDONESIA sebagai media yang disepakati pemerintah untuk mengumumkan proyek pemerintahan ke publik. Namun ketika ditanyakan detail dari proses tender dalam proyek pembangunan PIM, sampai saat ini pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI sendiri tidak pernah menjelaskan terkait nomor publikasi tender, berikut siapa saja yang mengikuti proses tender, syarat-syarat maupun perusahaan pemenang tender. Dari pemantauan yang dilakukan tim MADYA di lapangan serta informasi dari masyarakat sekitar situs, diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan sangat tertutup dan seolah sengaja tidak di informasikan ke publik. Sebagai contoh, papan proyek sebagai media informasi kepada publik tidak didirikan. Papan proyek biasanya berisi informasi mengenai nama kegiatan/ proyek, lama proyek, jumlah anggaran, pelaksana proyek, sampai pada pengawasnya. Bahkan dalam pemberitaan media massa-pun tidak terungkap dan tidak diketahui siapa sebenarnya pelaksana proyek dan pengawasnya. Bahkan salah seorang staf BP3 Jawa Timur, Bapak Endro Waluyo, dimutasikan ke Daerah Trinil dengan alasan menyalahi kewenangannya sebagai staf. Seperti diketahui, Bapak Endro Waluyo mencoba menceritakan kecurangan dan manipulasi yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Lama pengerjaan pembangunan PIM kemudian diketahui tenggat waktunya sebelum pemilu April 2009, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam catatan kami, merujuk hasil evaluasi lapangan yang dilakukan oleh guru besar Arkeologi UI, Prof. DR. Mudardjito, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana proyek, khususnya tim arkeologi, pertama yaitu: proses pengungkapan benda-benda arkeologi di dalam tanah tidak dilakukan dengan cara ekskavasi (baca: teknik) yang bener tetapi menggali (baca: liar tidak beraturan), fakta ini terlihat dari banyaknya batu bata peninggalan Majapahit dibiarkan berserakan; yang ke-dua, bahwa benda-benda temuan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya (ditumpuk seperti barang yang tidak memiliki nilai guna); yang ke-tiga, benda temuan banyak yang terkena benda tajam sehingga tidak sesuai dengan bentuknya semula; ke-empat, kerusakan pada sumur tipe ”jobong” akibat pembuatan penahan kerangka cor tiang bangunan (merusak benda temuan lain di sekitar tiang pancang); ke-lima, sumur Majapahit tipe Jobong dirusak/ dipotong ketika meratakan dinding lubang untuk tiang bangunan; dan yang ke-enam bahwa digali lubang untuk pembuatan dinding/ fondasi bangunan dengan cara mengecor yang mana di bawah atau sampingnya masih ada benda-benda temuan (tumpang tindih).
Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Pengabaian terhadap prosedur dan kaidah standar dalam penelitian arkeologi, termasuk kegiatan ekskavasi, konservasi, pemugaran pada pembangunan PIM merupakan satu pengkhianatan terhadap sejarah budaya bangsa yang termanifestasi melalui tinggalan sejarah dan budaya yaitu kerajaan Majapahit. Dan yang sangat memprihatinkan bahwa pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan dalam dunia arkeologi yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin ilmu dan profesinya. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakberesan sistem, dan melihat polanya sepertinya sudah berlangsung turun-temurun. Dan bukan tidak mungkin di daerah-daerah lain terjadi hal demikian.
Kasus Trowulan ini mengundang perhatian dan protes dari individu maupun kelompok-kelompok pelestari dan penyelamat warisan budaya yang ada di tanah air, tidak ketinggalan mantan Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 09 Januari 2009, MADYA juga mengeluarkan pernyataan sikap penolakan terhadap pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di atas lahan yang ada saat ini dan menuntut pemerintah untuk beberapa hal di antaranya: 1). melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan PIM, 2). meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindakan perusakan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum pegawai Pemerintah di Situs Trowulan, sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan saksi ahli independen, 3). memberikan informasi secara terbuka (transparan) kepada publik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PIM, serta memberi ruang kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan PIM di masa depan, 4). pertanggungjawaban moral Jero Wacik selaku Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan PIM sekaligus pelaku perusakan sistematis Situs Trowulan, dan yang ke 5). Meminta penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teratur di masa depan terhadap konservasi setiap situs atau potensi Warisan Budaya (Gagasan, Perilaku, Artefak) yang lain.
Sebenarnya, Prof. DR. Mundarjito, dkk telah meminta Pembangunan PIM yang sudah dimulai sejak bulan November 2008 tersebut agar dihentikan. Pertimbangan tersebut disampaikan setelah mendengar informasi dan melihat fakta di lapangan bahwa pengerjaan proyek tersebut dilakukan dengan sistem kejar tayang, dan tidak didahului dengan penelitian arkeologi (menggunakan prinsip-prinsip, metodologi ataupun kode etik arkeologi). Bersama Tim Evaluator yang dibentuk atas inisiatif sendiri, pada tanggal 5 Desember 2008 Prof. DR. Mundarjito merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan PIM, namun ternyata rekomendasi tersebut diabaikan. Kegiatan tersebut masih tetap berlangsung, bahkan sampai seminggu kemudian di cek lagi ke lapangan. Sistem kejar tayang dalam pembangunan PIM atau boleh dikatakan proyek siluman, dikuatkan dengan beberapa pendapat lain di antaranya, pembangunan PIM dilakukan pemerintah tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak mempunyai kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tidak memiliki studi kelayakan, dan tidak melibatkan Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai pengemban tugas penelitian di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal tersebut tidak saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi juga tak sesuai dengan etika profesi arkeolog dan hati nurani (www.kompas.com, 09 Januari 2009).
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum sebagai narasumber pada diskusi tanggal 07 Februari 2009 dengan tema: ”Kajian Hukum Terhadap Kasus Proyek Pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Situs Trowulan”. Beliau mengatakan bahwa Kasus Trowulan bukan lagi masuk kategori pelanggaran, tetapi sebuah kejahatan kriminal dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Adapun Pelanggaran hukum pada pembangunan PIM di Situs Trowulan meliputi tiga kategori diantaranya, pertama Hukum Pidana, yaitu terjadinya pelanggaran berupa perusakan situs maupun benda hasil temuan. Yang kedua Hukum Perdata, dapat dilihat dari sisi hak dan kepemilikan. Trowulan merupakan milik Publik (bukan perorangan), dan siapapun (termasuk pemerintah) menurut undang-undang wajib memelihara, melestarikan, dan mengembangkannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah Hukum Tata Usaha Negara (TUN) berupa perijinan sebagai syarat untuk Pembangunan PIM belum dimiliki (diakui oleh Tim Evaluator, Bpk. Suroso pada diskusi tanggal 14 Maret 2009 di FIB UGM).
Adapun yang menjadi point pelanggaran hukum, menurut UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yaitu: pasal 15 ayat (1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Dan ayat (2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: pada point b). memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; d). mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; e). memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya. Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya juga dikatakan pada pasal 44, bahwa pasal (1). Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan: a). tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah, atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya; b). tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya, wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri. Pasal (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya. Pasal (3). Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut, Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain atau pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dapat menyatakan: a). Tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs; b). menyarankan perubahan rencana pembangunan; c). memindahkan benda cagar budaya dari situs; d). menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau, e). Menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.
Jika dilihat dari trend pelanggaran hukum terhadap BCB maupun situsnya, justru seringkali dilakukan oleh (atau melibatkan/bekerjasama dengan) arkeolog ataupun staf pemerintah sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang populernya kerja-kerja dalam bidang Benda Cagar Budaya (BCB) di masyarakat, kemudian dimanfaatkan bagi oknum-oknum pemerintah untuk melakukan praktek-praktek illegal yang merugikan dunia ilmu pengetahuan dan budaya. Ditambah lagi godaan materi (financial) sebagai tuntutan dari gaya hidup konsumtif (lebih suka pada kepentingan sesaat) yang sengaja dikembangbiakkan melalui sistem pendidikan yang ada, menjadi awal dari tindakan manipulasi dan kecurangan-kecurangan. Bahkan dalam dunia pendidikan juga demikian; banyak siswa setelah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) masuk ke Pendidikan Tinggi dan mengambil jurusan yang potensial menyerap lapangan kerja lebih banyak. Sangat sedikit mahasiswa yang tertarik mengambil jurusan arkeologi dengan alasan tidak jelas lapangan kerjanya. Dengan sedikitnya minat terhadap dunia ilmu ini, berdampak pula terhadap kinerja aparat hukum (kepolisian) yang tidak memahami pelanggaran apa yang terjadi pada situs Trowulan. Jelas bahwa kelemahan selama ini adalah dalam hal SOSIALISASI dan penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku pengrusakan, pencurian, dan pemalsuan sehingga kasus-kasus lain. Bahkan seringkali penanganan kasus-kasus yang seharusnya menjadi domain publik, dibawakan ke domain internal institusi arkeologi. Ini satu tindakan yang konyol, karena jelas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan merupakan dana publik yang ditarik dari masyarakat melalui pajak nasional maupun daerah. Untuk itu publik juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana-dana masyarakat melalui pajak tersebut.
Pembentukan TIM Evaluator yang terdiri dari 9 (sembilan) orang oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik, hanya sebagai alasan pemerintah untuk menutup kasus pelanggaran hukum yang ada. Sebab sampai saat ini Pemerintah tidak pernah menyampaikan secara resmi ke publik apa yang menjadi hasil temuan dari TIM Evaluator serta tindak lanjutnya. Bahkan MADYA pernah melayangkan surat kepada TIM Evaluator berupa rekomendasi untuk disampaikan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. Salah satunya yaitu meminta Tim Evaluator agar setelah melakukan pengkajian secara arkeologis tentang kerusakan di Situs Trowulan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengkajian dari aspek hukum dengan melibatkan saksi ahli arkeologi dari unsur Perguruan Tinggi, saksi ahli hukum lingkungan, saksi ahli hukum dalam menyelidiki kasus ini. Dan kemudian hasilnya diserahkan ke polisi, agar bisa ditindaklanjuti penanganan perkara hukum dari proses penyelidikan ke proses penyidikan.
Sudah 5 (lima) bulan kasus Trowulan berlalu, dan pada tanggal 14 Juni 2009, merupakan peringatan HARI PURBAKALA yang ke-96, dimana pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sudah berpikir terhadap upaya penyelamatan warisan dan benda cagar budaya dengan membentuk lembaga pada tahun 1913 dengan nama Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie dipimpin oleh N.J Krom. Bahkan pada masa kepemimpinan F.D.K. Bosch (tahun 1916 – 1936), Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan peninggalan purbakala, yaitu Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum. Kini, sudah 96 tahun berlalu, tetapi penanganan terhadap warisan budaya yang memiliki sejarah budaya dan ilmu pengetahuan tetap saja tertinggal jauh di belakang bahkan mengalami kemunduran. Perusakan, pencurian, dan pemalsuan benda warisan budaya masih saja terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tanpa adanya proses hukum bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam bidang warisan budaya. Banyak kasus dibiarkan menguap begitu saja. Trowulan merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran terhadap warisan budaya bangsa dan kasusnya mencuat menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Akankah kandidat capres dan cawapres sebagai calon pemimpin negeri ini yang akan dipilih langsung oleh rakyat pada tanggal 08 Juli 2009 peduli terhadap warisan budaya bangsanya? Atau tetap membiarkan pelaku-pelaku kejahatan bebas berkeliaran menjarah warisan budaya bangsa yang tersisa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Yogyakarta, 06 Juni 2009

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s