Problem-Problem Pasca Bencana 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Problem-Problem Pasca Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
sebuah catatan lapangan: advokasi korban gempa

Oleh: Joe Marbun

Pengantar
Pagi itu tepat pukul 05.00 wib tanggal 27 Mei 2006, saya terbangun dari tidur. Saya dibangunkan oleh seorang teman yang bertugas sebagai tenaga medis untuk pengungsi merapi di daerah Keputran, Kemalang – Klaten yang berencana pagi itu akan pulang ke Jogja dan digantikan tim medis yang lain tentunya. Selang beberapa waktu kemudian saya kembali tertidur.
Tidak di sangka dan tidak di duga pada pukul 05.55 wib terjadi guncangan yang sangat hebat. Sontak membangunkanku dari tidur. Yang saya pikirkan pada waktu itu adalah merapi meletus dan posisi kami semua baik yang masih tinggal di rumah sekitar gunung merapi maupun di pengungsian dalam keadaan bahaya. Hal ini wajar karena mendengar suara gemuruh yang sangat keras yang saya pikir adalah batu yang berhamburan dari gunung hingga mencapai daerah pengungsian (+ 10 km dari merapi). Berdoa sekitar dua puluh detik meminta pengampunan dosa dari Tuhan, kemudian saya langsung keluar dari tenda untuk melihat keadaan di luar tenda. Saya melihat banyak orang sudah berdiri di luar tenda dan melihat ke arah merapi. Tidak sedikit di antara mereka menangis menjerit-jerit mengingat keluarga mereka (umumnya suami/ bapak dan saudara/ anak lelaki dewasa) yang tidak ikut mengungsi. Yang kami lakukan pada waktu itu mencoba mengecek ruang-ruang pengungsian, dan keadaan aman. Setelah itu, kami berusaha mencari informasi baik dari petugas radio orari di lokasi pengungsian maupun mencoba menghubungi teman satu sama lainnya melalui HP/Telpon. Di saat yang sama kami juga mencoba mengaktifkan radio FM, dan dari radio tersebutlah kami mendengar kabar bahwa gempa yang baru saja terjadi bukanlah dari merapi, tetapi dari daerah Bantul. Selang tidak berapa lama dari info yang kami dengar, tiba-tiba dari arah bawah (Klaten) banyak warga berbondong-bondong ingin pergi ke atas sambil berteriak Tsunami dan mengatakan air sudah sampai di wilayah Prambanan. Begitu juga sebaliknya, orang yang tinggal di pengunungan yang tidak mengungsi turun ke bawah, dengan isu bahwa merapi akan segera meletus. Jadilah tempat pengungsian yang selama ini dijadikan tempat mengungsi penduduk sekitar kawasan merapi sejak dua bulan lalu itu dijadikan tempat mengungsi sementara masyarakat dari bawah yang ketakutan karena Tsunami begitu juga masyarakat sekitar merapi yang ketakutan karena Gunung Merapi akan segera meletus. Kacau balau…!!! mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kekacauan serta kepanikan warga terhadap situasi yang ada. Banyak warga yang hanya mengenakan pakaian seadanya datang ke lokasi pengungsian di Keputran, bahkan ada juga di antaranya yang membawa harta bendanya untuk mengungsi.
Sambil memantau perkembangan yang terjadi dari SMS/Telpon maupun radio, kami melihat rumah penduduk dekat pengungsian yang pada umumnya retak-retak dan bahkan ada beberapa yang ambruk. Tidak lama kemudian kami juga mendengar di Puskesmas Kemalang ada beberapa orang terluka parah akibat tertimpa bangunan. Kemudian korban terluka dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah Klaten. Setelah semua pengungsi tenang dan mengetahui bahwa gempa yang terjadi bukanlah dari merapi dan mengetahui banyak korban meninggal di daerah Bantul dan Klaten wilayah selatan, akhirnya saya meninggalkan mereka untuk mengecek keadaan adik dan teman-teman saya. Setelah itu saya ke Rumah Sakit Bethesda membantu menangani para korban bencana untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sama sekali hal ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya menolong korban terluka parah dan patah tulang hingga korban yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Peran yang kemudian saya ambil adalah mengorganisir sekitar seratusan relawan untuk membantu pihak rumah sakit dalam menangani pasien hingga satu minggu.

Bantuan Mulai Berdatangan….
Dari informasi teman-teman yang terjun langsung ke lapangan, sesaat setelah terjadinya gempa, warga di Bantul sibuk mencari sanak keluarga, kerabat, dan tetangga yang tertimpa bangunan. Masih sangat sedikit relawan yang tiba di lokasi bencana. Kegiatan yang dilakukan saat itu adalah evakuasi terhadap korban. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain seperti tenda, makanan dan lain sebagainya belum terpikirkan. Relawan-relawan yang berdatangan pun tidak bisa maksimal membantu warga korban bencana. Masih banyak warga yang belum menerima logistik makanan yang cukup, begitu juga tempat naungan sementara dan kebutuhan lainnya untuk menyambung hidup.
Warga mencoba membongkar reruntuhan-reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan sanak saudaranya yang tertimpa reruntuhan. Nyawa yang tidak terselamatkan kemudian pada sore harinya langsung dikubur. Sementara yang terluka parah dan patah tulang, langsung di bawa ke rumah sakit-rumah sakit. Dari pemantauan saya yang kebetulan membantu di Rumah Sakit, kedatangan korban-korban berlangsung hingga 3 – 4 hari. Belum lagi di saat sabtu hingga senin, 27-29 Mei 2007, di malam harinya selalu turun hujan. Tentu bisa dibayangkan para korban yang selama sangat kesulitan tidur, karena bantuan tenda dan terpal serta alas tidur tidak ada, karena basah.
Di tengah kondisi bencana tersebut, Wakil Presiden, Moh. Jusuf Kalla (MJK) yang juga sebagai Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsiaan (PBP) mengeluarkan pernyataan di media elektronik dan media massa akan membantu perbaikan rumah korban dengan rincian sebesar 10 juta rupiah untuk rumah yang rusak ringan, 20 juta rupiah untuk rumah yang rusak sedang, dan 30 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat. Di samping itu pemerintah juga akan memberi bantuan jatah hidup selama tiga bulan sebesar Rp 3.000/ orang/ hari. Pemerintah juga akan memberikan bantuan uang untuk peralatan rumah tangga senilai Rp 100.000,-/ kepala keluarga. Begitu juga Bantuan uang untuk keperluan pakaian warga senilai Rp 100.000,-/ orang. Pernyataan ini tentunya membawa angin segar bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Paling tidak ini memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat, bahwa pemerintah sangat memperhatikan masalah yang dihadapi warga. Bahkan Presiden RI sempat mengendalikan pemerintahannya beberapa hari di Jogja.
Hari demi hari dilalui oleh warga ditenda darurat, sambil harap-harap cemas tentang bantuan yang akan mereka terima dari pemerintah. Sekitar kurang lebih satu bulan, ternyata pernyataan yang pernah di ucapkan seorang pejabat negara, yang juga wakil presiden, tidak kunjung terealisir. Banyak pengamat dan warga yang kemudian mulai meragukan ucapan sang wapres tersebut.
Pada bagian lain, selang beberapa hari wakil presiden mengeluarkan pernyataan tersebut di hadapan publik, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah untuk meminjam dana (utang) kepada negara donor atau pihak swasta asing yang memiliki dana seperti IMF dan Bank Dunia. Rencana utang yang hendak dilakukan oleh pemerintah mendapat reaksi keras dari LSM dan Ormas. Langkah penolakan juga datang dari warga Bantul. Sudah mendapat musibah, kok masih ada orang atau kelompok yang tega-teganya mengambil keuntungan bisnis di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah hanya menjadikan bencana sebagai alat untuk melakukan utang yang lebih besar kepada Bank Dunia dan IMF serta negara lainnya.

Demo di Musim Bencana…
Kegiatan advokasi kebijakan dan hak-hak dasar warga korban gempa yang dilakukan oleh LSM maupun Ormas di Yogyakarta baru di mulai dua minggu setelah bencana. Yang pertama adalah mengenai kapan berakhirnya masa tanggap darurat. Ada dua perkembangan yang mengemuka diantaranya adalah yang pertama kelompok kepentingan yang menginginkan agar segera mengakhiri masa tanggap darurat satu bulan setelah gempa. Dan yang kedua adalah kelompok kepentingan yang menginginkan masa tanggap darurat di perpanjang. Beberapa Pertimbangan dari kelompok yang menginginkan tanggap darurat segera diakhiri adalah 1). bahwa masyarakat sudah mulai bangkit dan bekerja memulihkan diri dan lingkungannya, 2). Agar tanggap darurat tidak dijadikan sebagai ladang mencari ‘keuntungan’ yang justru menimbulkan ketergantungan di masyarakat dan berdampak lebih jauh pada rusahnya modal sosial di masyarakatnya. Sementara itu kelompok kepentingan yang menginginkan masa tanggap darurat diperpanjang memiliki pertimbangan utama, bahwa masih banyak korban yang masih belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Dari dua perdebatan di atas, dan juga belajar dari pengalaman yang ada di Aceh dan Nias yang proses pemulihannya berjalan lambat, maka akhirnya pemerintah memutuskan mengakhiri tanggap darurat sebulan setelah terjadinya bencana di DIY dan Jateng.
Berlanjut kemudian ke masalah pernyataan yang disampaikan Moh. Jusuf Kalla selaku kepala Bakornas Pusat, di hadapan publik tentang dana jatah hidup (jadup) dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), yang hanya bersifat retorika dan hanya menyenangkan psikologis warga, maka tepat pada tanggal 19 Juli 2007 berkumpul teman-teman aktivis kemanusiaan bersama-sama masyarakat korban bencana dan melakukan aksi tagih janji yang di kenal dengan Gerakan Aksi Tagih Janji (GANTI). Adapun yang menjadi dasar tuntutan yaitu pertama banyaknya korban yang belum mendapatkan dana jadup, dan yang kedua adalah menagih janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan pembangunan rumah sebesar 10 – 30 juta (sumber: Dok. Pribadi). Hasil dari aksi ini adalah perwakilan dari masyarakat sekitar 15 orang diajak berdialog dihadapan wapres. Dan setelahnya Sultan menjelaskan tuntutan-tuntutan tersebut dihadapan peserta pengunjuk rasa. Namun ternyata hasil pertemuan dengan Jusuf Kalla, Sultan tidak bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan warga. Hanya memang untuk pemenuhan jadup akan diusahakan pemerintah daerah melalui anggaran APBD.
Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2006, Sultan Hamengku Buwono X mengundang korban gempa untuk diajak berdialog tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi korban gempa. Masyarakat Yogya, menyampaikan satu persatu uneg-unegnya. Dalam pertemuan tersebut bahwa raja Keraton tersebut sangat setuju dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam mengoptimalkan kearifan lokal setempat. Itu dilakukan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan modal sosial yang ada di masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah pemerintah pusat tidak ingin repot harus mengkalkulasikan potensi masyarakat Yogyakarta dalam upaya membangun kembali rumah warga yang rusak. Pemerintah pusat hanya melihat perbaikan tersebut dengan nilai uang, yaitu berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah rumah tahan gempa, terus bagaimana sistematika pelaporannya, dan banyak prosedur lainnya. Pemerintah pusat tidak melihat jikalau batu bata yang masih utuh dari reruntuhan bangunan masih bisa dimanfaatkan. Jelas, bahwa dari hasil pertemuan antara Raja Keraton dengan warganya di Keraton Kilen mengisyaratkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan Raja Keraton Yogyakarta (bukan sebagai pemerintah propinsi DIY, karena pertemuannya di keraton dan diluar acara pemerintahan). Pertemuan tidak menghasilkan satu kesepakatan yang kemudian bisa di bawa ke jalur birokrasi.
Ketidakjelasan serta carut marutnya penanganan korban bencana yang dilakukan oleh pemerintah, membuat masyarakat korban gempa tidak tinggal diam, kemudian melakukan aksi demo dengan menganggap pemerintah tidak konsisten dan hanya bisa membuat janji-janji palsu yang akan menambah beban masyarakat. Dampak dengan adanya janji yang dibuat oleh pemerintah, banyak rumah yang harus nya rusaknya tidak terlalu parah, akhirnya dirobohkan dengan alasan bahwa rumah tersebut juga tidak layak huni dan jikalaupun diperbaiki tidak akan memenuhi standar rumah tahan gempa.
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang terbaru tentang dana rehabilitasi dan rekonstruksi paling besar 15 juta rupiah untuk rumah skala rusak berat atau roboh dan untuk rumah yang rusak sedang serta ringan belum diketahui besarannya (bahkan sempat muncul indikasi tidak akan di bantu) jelas membuat masyarakat korban semakin apatis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan masyarakat tidak peduli lagi dengan ada atau tidaknya bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah. Modal sosial masyarakat yang masih hidup dan tinggal di masyarakat setempat merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk tidak menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah.
Kekecewaan berlanjut pada mekanisme pembagian dana rehabilitasi maupun rekonstruksi. Pemerintah pusat mengumpulkan kedua Gubernur yaitu gubernur Jateng dan Gubernur DIY untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang layak bagi masing-masing wilayah dalam menyalurkan bantuan dana rekonstruksi di masyarakat. Pemerintah Propinsi DIY lebih menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan pembagian dengan skala prioritas/ adil (Bagidil). Sedangkan pemerintah propinsi Jateng menginginkan dana tersebut dibagi berdasarkan pembagian secara merata (bagita) ke seluruh warga. Tentu perbedaan mekanisme yang di ambil, memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam pelaksanaannya. Pemerintah Jateng memakai jasa kontraktor, sementara pemerintah propinsi DIY membagi langsung dana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan mekanisme yaitu Petunjuk Operasional (PO) yang ditetapkan oleh Gubernur dengan SK no. 23 tahun 2006. Kesepakatan yang di buat oleh pemerintah propinsi DIY ini mendapat reaksi keras dari warga korban Di wilayah DIY khususnya Bantul. Warga masyarakat menolak jikalau dana rehabilitasi dan rekonstruksi dibagikan berdasarkan skala prioritas (Bagidil/bagitas). Ada beberapa pertimbangan dan alasan dari warga menolak pembagian dana dengan skala prioritas misalnya dari Paguyuban Korban Gempa Jogjakarta (sumber: dok. Pribadi), diantaranya:
1. Pendekatan bagidil jelas rentan dengan konflik. Bila mayoritas rumah roboh, tetapi yang dapat hanya sebagian, pasti akan memicu konflik.
2. Pilihan bagidil didasarkan pada ketidakpercayaan pemerintah bahwa warga akan benar-benar menggunakan dana ini untuk pembangunan rumah. Karena itu pula, pemerintah mengharuskan ada pendampingan dengan dana sebesar Rp 20 Miliar untuk mengawal implementasi anggaran rumah ini.
3. Walaupun skema pemerintah memprioritaskan bahwa yang akan mendapat dana dahulu adalah orang miskin, janda, keluarga dengan banyak lansia, apakah betul mereka ini akan didahulukan dalam keputusan pembagian rumah? Bukanlah sebagai orang kecil, bisa dipastikan bahwa Asu Gedhe Menang Kerahe?
4. Kriteria orang miskin, janda, keluarga dengan banyak lansia yang dijadikan skala prioritas oleh pemerintah justru akan menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial.

Dari alasan tersebut, kemudian warga mengeluarkan beberapa pernyataan yaitu:
1. Berkaitan dengan pemberian dana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat korban gempa, kami menolak kebijakan pengalokasian dana 749 M hanya untuk 47.000 rumah dengan nilai Rp 15.000.000 tiap rumah, sebab kebijakan tersebut mengandung potensi konflik dan mengingkari semangat gotong royong ditengah masyarakat sebagai dampak dari rasa kecemburuan sosial.
2. Berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Paguyuban Korban Gempa Jogjakarta, dengan semangat kearifan lokal mendesak pemerintah propinsi untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 749 M dibagi sama rata kepada seluruh masyarakat korban yang rumahnya rusak berat/roboh dan diberikan dalam bentuk uang bukan bahan material. Untuk mengeliminasi kecemburuan pada masyarakat korban yang rumahnya rusak ringan mendesak kepada Pemerintah Propinsi untuk memberikan stimulan Rp. 1.000.000,- atau sesuai dengan kemampuan pemerintah.
3. Bahwa berpijak pada semangat kearifan lokal, kami menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dalam implementasinya tidak diikuti oleh biaya sosial yang tinggi, sehingga keterbatasan dana yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat korban, untuk itu kami mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan pemangkasan dana dampingan sebesar Rp. 20 M atau biaya administrasi sebesar 80 M.
4. Bahwa bersama dengan upaya rekonstruksi perumahan tersebut, pemerintah daerah kiranya juga secara serius mendorong proses pemulihan ekonomi, terutama pada sektor ekonomi real yang ada di tengah masyarakat korban. Dengan demikian dari kebijakan ini secara langsung dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat korban.
5. Bahwa berdasarkan beberapa kasus yang muncul terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan, pemerintah secara sungguh-sungguh mengawasi pelaksanaan kebijakan pada tingkat basis terutama yang berkaitan kebijakan keringanan biaya pendidikan bagi warga masyarakat korban gempa. Untuk itu kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk menindak tegas beberapa sekolah yang masih meminta sumbangan pendidikan dan sumbangan pembangunan.
6. Bahwa persoalan kesehatan masih menjadi persoalan dasar bagi masyarakat korban gempa. Apalagi dibawah tekanan psikologis yang dirasakan oleh masyarakat korban dan juga pengaruh alam oleh karena pergantian musim. Untuk itu pada sektor kesehatan kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperhatikan sektor kesehatan secara holistik dengan memprioritaskan pada rehabilitasi fasilitas layanan kesehatan serta mensubsidi masyarakat korban gempa yang harus menjalani perawatan lanjut dan intensif, baik di RS negeri maupun swasta.
7. Bahwa Paguyuban Korban Gempa Jogjakarta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan budaya lokal (Jawa) bagi percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan di tengah situasi yang terhimpit, masyarakat membutuhkan sentuhan “roh kultur” yang menghidupkan suasana kebatinan masyarakat.
Aksi serupa juga dilakukan oleh beberapa paguyuban masyarakat lain, diantaranya Forkob (Forum Rakyat Korban bencana) dan Gabungan Posko Rakyat (GPR).
Dengan adanya kesamaan tuntutan, maka pada tanggal 15 September 2006 ketiga paguyuban melakukan pertemuan dan menginventarisir masalah seputar ditetapkannya Peraturan Gubernur no. 23 tahun 2006 tentang petunjuk operasional (PO) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi DIY. Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal, yaitu: 1) menolak Peraturan Gubernur no. 23 tahun 2006, 2) menuntut untuk segera mengucurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi rata secara serentak, dan 3) meminta pemerintah untuk membantu warga yang rumahnya rusah sedang dan ringan (sumber: Bulletin Suara Korban Edisi 14, 25 Sept 2004).

Akhirnya Dana Rehab Rekon Turun Juga…..
Demo-demo yang dilakukan oleh warga untuk menuntut supaya dana rehab rekon dibagi rata, akhirnya dikembalikan lagi ke warga masyarakat. Artinya dalam pelaksanaannya Pemerintah Propinsi mengembalikan hal tersebut ke Bupati masing-masing. Bupati Bantul menetapkan untuk kebijakan di wilayah Bantul tetap dengan skala prioritas. Untuk aksi-aksi demo yang selama ini dilakukan, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul mengatakan bahwa tindakan memprovokasi warga dengan aksi-aksi demo merupakan satu tindakan destruktif (notulen 17 Oktober 2006). Sangat disayangkan memang dengan adanya pernyataan ini, disambut reaktif oleh pemerintah setempat. Semakin reaktif lagi ketika Bupati Bantul mengeluarkan selebaran yang isinya mengancam warga yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan pemerintah akan dikenai sanksi hukuman penjara dan denda (Selebaran ini Penulis temui di rumah-rumah penduduk yang didampingi di dusun Gerselo – Patalan).
Sebelum dana rehab rekon turun, pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap warga korban bencana. Petugas dari pemerintah mendapat pengawalan dari polisi dan tentara. Bahkan sempat juga warga yang di tengarai ikut dalam aksi demo ditanyai identitas lengkapnya. Alasan yang disampaikan pemerintah adalah demi keamanan. Tetapi sekali lagi, tindakan tersebut hanyalah sebagai shock terapi pada masyarakat agar tidak terlalu banyak protes dan menuntut.
Verifikasi ulang yang dilakukan aparat pemerintah dan TNI/Polri yang mengajak dukuh/ RT ternyata menyisakan masalah. Banyak warga di berbagai dusun yang seharusnya masuk kategori rusak berat ternyata tidak dimasukkan. Sementara ada keluarga dari aparat pemerintah desa/ dusun yang rumahnya rusak sedang malah dikategorikan rusak berat dan berhak atas dana 15 juta rupiah dari pemerintah. Kembali lagi warga melakukan protes kepada pemerintah desa nya, seperti yang terjadi di salah satu dusun di Desa Patalan, dan juga di Desa Sidomulyo – Bambanglipuro.
Belum selesai masalah Verifikasi ulang rumah korban bencana, muncul masalah lainnya yaitu di sekitar pokmas; mulai dari masalah pembentukan pengurus pokmas, pengaturan tentang mekanisme pencairan dana, masalah di internal pokmas itu sendiri dan keberadaan pendamping yang tidak jelas dan tetap dipaksakan oleh pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya dari jadwal pengucuran dana rehab rekon yang seharusnya tahap I dan tahap II sudah selesai pada akhir tahun 2006 belum juga terlaksana. Pembagian dana rehab rekon baru dikucurkan pada pertengahan November 2006 berbarengan dengan pengucuran dana rehab rekon tahap II.

Masalah….dan masalah……..
Dari awal, sesaat setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 5,7 SR pada tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan masalah. Masalah pertama adalah terjadinya bencana. Dan masalah yang kedua adalah masalah yang timbul dari dampak terjadinya bencana. Barangkali untuk masalah yang pertama, manusia tidak memiliki kekuatan untuk memastikan kapan terjadi, dan tidak pula manusia dapat menghentikan bencana karena proses alam. Bencana alam hanya bisa diminimalkan dampak kerugiannya. Tetapi menyangkut masalah yang kedua yaitu masalah yang timbul dari dampak terjadinya bencana, seharusnya masih bisa kita hindari dan minimalisir. Tetapi dari realitas yang terjadi di lapangan barangkali yang ada hanya masalah dan masalah. Ironisnya, belum selesai masalah yang satu, sudah muncul masalah yang lain. Sayangnya setiap masalah tidak pernah selesai secara tuntas. Namun demikian rehabilitasi dan rekonstruksi gempa tetap jalan. Apakah itu karena budaya Jogja juga yang bisa nrimo? Mungkin iya dan mungkin juga tidak. Atau justru karena memang sudah apatis dengan semua maslah-masalah yang ada.
Untuk lebih jelasnya, masalah-masalah yang muncul sebenarnya tidak lepas dari beberapa hal, di antaranya:
1. Pemerintah sering kali tidak konsisten dengan pernyataan yang dikeluarkannya. Misalnya menyangkut dana jadup dan dana rehab rekon.
2. Kebijakan pemerintah yang seringkali tidak dipahami warga masyarakatnya. Warga seringkali dijadikan objek untuk menyetujui setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Lambatnya penanganan rehab rekon yang dilakukan oleh pemerintah

Dengan beberapa masalah di atas maka,
1. Menjadi wajar ketika masyarakat melakukan aksi massa untuk menuntut hak mereka
2. Memunculkan apatisme/ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah semua salah dimata warganya (masuk ke dalam alam bawah sadar)
3. Tidak mau tahu.

Tentu sikap warga tersebut apabila dibiarkan terus-menerus dan tidak ada upaya pembenahan dari aparat pemerintah maka akan berdampak tidak baik dalam perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keberlangsungan pemerintahan ke depannya. Masalah-masalah yang ada hendaknya harus diselesaikan dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat setempat.

Penutup
Kata orang pengalaman adalah guru yang paling bijak, barangkali kalimat tersebut tepat untuk menjelaskan tentang tulisan ini. Tulisan ini menggambarkan pengalaman penulis dalam kegiatan aksi kemanusiaan. Mulai di saat pengungsian merapi sampai kemudian ikut terlibat turun ke lapangan dalam pemulihan pasca gempa di daerah Bantul hingga akhir Desember 2006. Setelahnya penulis lebih banyak terlibat dalam kegiatan diskusi senenan untuk tetap mengetahui perkembangan di lapangan. Tulisan ini hanyalah gambaran tentang kejadian-kejadian dimana penulis terlibat di dalamnya. Dan ini adalah tulisan yang disengaja menceritakan gambaran dari pesrspektif penulis. Diharapkan dengan adanya tulisan ini akan semakin memacu pembaca untuk menggali lebih dalam lagi tentang gambaran pengalaman penulis di lapangan dan tentunya perlu dibandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya. Semakin banyaknya data yang didapatkan di lapangan tentunya semakin memperkuat dalam menganalisis persoalan-persoalan yang ada.

Catatan: Tulisan ini awalan (masih kasar/draft) dari sebuah artikel berjudul; “Habis Bencana Terbitlah Masalah: Catatan Advokasi Korban Gempa di Bantul” yang dimuat dalam sebuah buku: “Kisah Kisruh di Tanah Gempa” diterbitkan Bulan Agustus 2007 oleh Forum Suara.

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Sosial dan Kemasyarakatan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s