Pengelolaan Warisan Budaya Amburadul

Memperingati Hari Purbakala Nasional 14 Juni

Carut-Marut Pengelolaan Warisan Budaya

Oleh: Joe Marbun*

Masih segar dalam ingatan kita kasus pengrusakan Situs Trowulan sebagai akibat dari pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM). Headline pada salah satu media harian nasional tanggal 5 Januari 2009 sangat menyentak publik dan mengundang reaksi di daerah-daerah. Atas nama pembangunan, pemerintah melakukan tindakan pengerusakan terhadap warisan budaya bangsa

Warisan Budaya merupakan dua kata terpisah yang menjadi satu, yaitu warisan dan budaya. Warisan berarti tinggalan (atau yang ditinggalkan) oleh yang sebelumnya untuk yang berikutnya. Sementara budaya, berasal dari kata budi dan daya, yang mempunyai arti hasil cipta, rasa dan karsa, yaitu suatu bentuk perwujudan ide yang diperoleh dari olah pikiran dan perasaan. Jika digabungkan, warisan budaya memiliki arti, tinggalan dari perwujudan ide (material) yang diperoleh dari olah pikiran maupun rasa. Jika disepadankan, maka warisan budaya sama halnya dengan ilmu pengetahuan, pemikiran, ide atau gagasan. Konteks kekinian, manusia biasanya menuangkan gagasan atau pikirannya melalui tulisan di buku. Tetapi bagaimana dengan zaman dahulu? Di zaman awal, buku tidak dikenal, manusia hanya dapat mengkomunikasikan atau menuangkan gagasannya dalam wujud kebendaan ataupun simbol-simbol tertentu. Dan manusia pada waktu itu sangat memahami simbol-simbol tersebut dan melekat pada keseharian mereka. Misalnya tulisan di daun lontar, relief pada canci, atau dinding goa di daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, warisan budaya juga merupakan representasi dari suatu keadaan pada masanya, dan memiliki makna tertentu.

Bagaimana dengan Warisan Budaya yang berkembang di Indonesia? Fakta menunjukkan bahwa kita mesti banyak lagi belajar memelihara dan mengembangkan warisan budaya yang ada di Nusantara. Banyak kejadian atau peristiwa menunjukkan rendahnya penghargaan kita terhadap warisan budaya. Kasus-kasus pengrusakan, pencurian, jual-beli (bisnis) bahkan pemalsuan terhadap warisan budaya masih ramai terjadi di negara kita. Pemerintah masih mengabaikan dan belum cukup serius membenahi sistem pendidikan dan kebudayaan, walau secara tegas dijamin dalam UUD 1945. Dari sisi anggaran juga tidak kalah memprihatinkan. Alokasi dana untuk kegiatan Kebudayan dan Pariwisata hanya sekitar 0,01 % dari total APBN 2009 untuk Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. Pada tahun 2009 dana yang diusulkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI hanya sebesar Rp 1,523 Triliun. Jikalau dibagi dalam dua bidang yaitu bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, maka angkanya sekitar 761 milyar rupiah. Angka yang sangat kecil untuk menggali aspek pengetahuan dari warisan budaya.

Kasus dan Pola Perusakan Pengelolaan Warisan Budaya

Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 sedikitnya ada beberapa motif dan contoh kasus yang mencuat ke publik. Motif pertama yaitu kasus pengrusakan diantaranya pengrusakan Situs Trowulan Akibat Pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Mojokerto awal Januari 2009; kasus pengrusakan tembok Klenteng Poncowinatan – Yogyakarta pada bulan Februari 2008; kasus pembongkaran bangunan Masjid Perak Kotagede – Yogyakarta sekitar Maret 2009 dengan alasan sudah tidak layak pakai; rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Situs Pegunungan Karst Kendeng – Pati yang mencuat sepanjang tahun 2009; rencana pembangunan waduk untuk PLTA di Kompleks Situs Jati Gede (berisi 25 Situs Arkeologi), masih berlangsung sampai tahun 2009; Lapangan Karebossi – Makassar (Alih Fungsi menjadi tempat bisnis) pada bulan Maret 2009; Pembongkaran Gedung PGI oleh Satpol PP pertengahan 2008; Terbakarnya Gedung UKI di Salemba, Jl. DiponegoroTawuran antar Mahasiswa yang berujung pelemparan bom Molotov pada bulan Juni 2009.

Motif kedua yaitu kasus Pencurian, diantaranya hilangnya arca buddha di Museum Balaputra Dewa Palembang pada bulan Maret 2009; dan pencurian patung Dewa Dapur “Cou Su Kong” di Cirebon pada bulan Mei 2009. Motif ketiga kasus jual – beli benda warisan budaya, diantaranya: Batu Kuya sebagai batu yang memiliki keterkaitan sejarah pada masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Haur Bentes – Bogor di jual pada seorang kolektor pengusaha di Korea Selatan dengan legitimasi surat dari pemkot (Disbudpar kota bogor), pada bulan Maret 2009; Jual Beli BCB di Kota Gede – Yogyakarta, dikarenakan ketidaksanggupan pemilik rumah Joglo untuk mengurus dan memelihara rumah mereka yang termasuk sebagai Benda Cagar Budaya. Dan motif yang keempat yaitu pemalsuan, misalnya pemalsuan Arca di Museum Radya Pustaka di Solo yang menyeret pegawai museum, Mbah Hadi masuk penjara. Tidak hanya itu, Lambang Babar Purnomo selaku saksi ahli pada kasus itu ditemukan meninggal pada tanggal 9 Februari 2008. Dari kasus-kasus maupun motif yang ada, ada tiga kelompok pelaku. Kelompok pertama yaitu pemerintah/diback up oleh Pemerintah misalnya pada kasus Trowulan, kasus Situs Jati Gede, kasus Pegunungan Karst Kendeng, kasus Lapangan Karebossi – Makassar, kasus Situs Batu Kuya Bogor, kasus pembongkaran Gedung PGI oleh Satpol PP; Kelompok kedua yaitu masyarakat, misalnya kasus Klenteng Poncowinatan, kasus pembongkaran Masjid Kota Gede, jual beli BCB di Kota Gede – Yogyakarta, Hilangnya arca Buddha di Museum Balaputra Dewa Palembang, pencurian Patung Dewa Dapur “Cou Su Kong” di Cirebon, terbakarnya gedung UKI Salemba. Dan kelompok ketiga yaitu Kolektor/ Pengusaha, yaitu: Pemalsuan Arca di Museum Radya Pustaka di Solo. Jikalau dilihat tujuan utama mereka  melakukan tindakan pelanggaran terhadap benda ataupun warisan budaya adalah motif ekonomi. Dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa kasus pengrusakan, pencurian, jual beli, dan pemalsuan warisan budaya, ada beberapa pola indikasi kasus diantaranya: pertama, adanya pembiaran aparat pemerintah dan jajarannya terhadap pelaku pengrusakan/pencurian/pemalsuan benda warisan budaya, karena pada umumnya tidak ada proses hukum terhadap pelakunya. Kedua, dilakukan oleh masyarakat sendiri karena ketidaktahuan, disengaja, dan untuk memperkaya diri sendiri, dan ketiga adanya kebijakan yang dilakukan institusi negara sendiri atas nama pembangunan. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang bisa membantu mengurai benang kusut carut-marut pengelolaan warisan budaya, diantaranya: pertama, melaksanakan proses hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap warisan budaya yang secara tegas diatur dalam UU no. 5 tahun 1992, agar ada efek jera bagi pelakunya. Kedua, membenahi dan mensosialisasikan kebijakan secara intens dengan melibatkan pemangku-pemangku kepentingan dalam konteks warisan budaya. Ketiga, mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap carut-marutnya pengelolaan warisan budaya.

Dalam momentum peringatan hari Purbakala ke-96, yang diperingati setiap tanggal 14 juni dan berdekatan dengan Pemilihan Presiden pada tanggal 8 Juli 2009, akankah warisan budaya tetap kita anggap sebagai benda mati yang tidak berguna?Atau kita perlu membuat inisiatif mengungkap setiap pesan-pesan yang ada dalam warisan budaya sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang hidup dan menjadi sumbangsih terbesar dalam membangun bangsa ini? Jadikanlah warisan budaya menjadi buku yang hidup di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selamat memilih pemimpin yang peduli terhadap warisan budaya bangsanya.

Yogyakarta, 15 Juni 2009

* Koordinator Nasional Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), tinggal di Yogyakarta

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Warisan Budaya dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s