Kemiskinan Akibat dari Ketidakadilan dalam Pandangan Organisasi Masyarakat Sipil

Pendahuluan

MDGs 2015 yang anggotanya terdiri atas 189 negara termasuk Indonesia merupakan suatu cita-cita menciptakan masyarakat dunia yang sejahtera bebas dari kemiskinan, terciptanya keadilan hukum dan penegakan hak asasi manusia, terciptanya lingkungan yang produktif, terjaga naturalistiknya, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Faktor kemiskinan, dehumanisasi, perusakan hutan dan lain-lain merupakan paradoks keseharian masyarakat bangsa ini yang mana harus terus menerus diperangi hingga akhirnya kita dapat menggapai Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan bermartabat.
Tidak bertentangan dengan pendapat di atas, lebih dari setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2005, PBB menerbitkan laporan khusus mengenai pengurangan kemiskinan yang berjudul ‘Investing in Development’. Di balik dokumen setebal 3000 halaman tersebut ada ambisi PBB untuk mewujudkan salah satu tujuan yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu mengurangi kemiskinan hingga setengah jumlah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 per hari. Untuk memperjelas tindak lanjut rencana strategis PBB tersebut, PBB mengeluarkan standarisasi batasan kemiskinan sesuai dengan standar yang di buat oleh Bank Dunia yaitu (B. Hari Juliawan, 2005):

1. Pendapatan kurang dari US$ 1 per hari untuk tiap-tiap orang masuk dalam kategori sangat miskin/ kemiskinan Ekstrem (absolute).
2. Pendapatan antara 1-2 USD per hari untuk tiap-tiap orang masuk ke dalam kategori kemiskinan moderat, dan
3. kemiskinan relatif, dimana tingkat penghasilan rumah tangga di bawah proporsi tertentu dari rata-rata nasional.
Hal ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang memakai standar batasan kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS yaitu pengeluaran per orang yang setara dengan harga makanan senilai 2.100 kalori per hari ditambah dengan kebutuhan minimal perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tapi di sini justru akan saya tambahkan bahwa kemiskinan tidak saja melulu berhubungan dengan ekonomi. Kemiskinan budaya dan kemiskinan struktural merupakan agenda yang perlu kita angkat dalam membicarakan persoala-persoalan kemiskinan.
Melihat data BPS pusat pada September 2006 terdapat sekitar 39,05 juta jiwa oragn miskin dari sekitar 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia. Berarti ada sekitar 20% lebih penduduk Indonesia yang miskin. Angka yang cukup fantastis. Belum lagi terdapat balita penderita gizi buruk mencapai sekitar 2,3 juta jiwa dan juga jumlah anak jalanan lebih dari 310.000 orang. Dalam kondisi demikian, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan? Bagaimana pula strategi dan tindakan yang dilakukan masyarakat sipil dalam perjuangan meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Indonesia?

Sumber Kemiskinan dan solusinya
Sumber kemiskinan di negara kita tidaklah semata-mata karena peran negara kapital (negara pemilik modal) yang buruk dan berusaha mendominasi harta kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Tetapi kita perlu juga kritis terhadap kinerja pemerintah yang tidak memiliki ’perasaan memiliki’ terhadap negara ini. Pemerintah merasa bahwa mereka hanya berkepentingan untuk mensejahterakan apa yang ada ”di sekitarnya”. Pemerintah dalam hal ini baru mampu berpikir ”jangka pendek”, belum sampai pada pemikiran ”jangka panjang”. Kebijakan pemerintah seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakatnya dan pembuatan program pembangunan tidak didasarkan atas kebutuhan masyarakat tetapi didasarkan atas kepentingan penguasa. Sistem dan struktur yang timpang di atas berdampak secara sosial, ekonomi, dan politik. Terjadi ketimpangan secara sosial, ekonomi, dan politik akibat kebijakan pemerintah, misalnya secara sosial terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dimana si kaya merasa bahwa mereka telah memiliki segala-galanya. Memang benar secara materi (baca uang) berkecukupan. Sementara si miskin secara materi tidak berkecukupan, namun demikian mereka memiliki kualitas hidup (kebahagiaan lahir dan bathin sebagai manusia yang mampu menikmati hidup). Dalam bidang ekonomi, ketimpangan yang terjadi adalah pengusaha berusaha melindungi pengusaha-pengusaha kelas kakap dan cenderung memarginalkan kelompok ekonomi menengah dan kecil. Sementara dalam bidang politik, salah satu contoh nyata adalah terjadinya diskriminasi terhadap hak. Dampak dari kebijakan dan struktur yang timpang di atas berimplikasi pada mental masyarakat. Mental masyarakat menjadi tidak sehat, tergantung atau tidak mandiri, tidak bisa berpikir, berkreasi, dan berimprovisasi, serta tidak bisa menentukan pilihan atas hidupnya.
Bahkan Etty Indriaty, seorang paleoantropolog UGM, membeberkan beberapa kasus sebagai potret ketidak-pedulian dan ketidak-pekaan pemerintah dalam memahami masyarakat dan lingkungannya didukung pada sejumlah kasus yang terjadi di tanah air, misalnya Privatisasi sumber daya air. Orang Klaten membeli air minum dari perusahaan Perancis yang mengambil airnya dari mata air sebelah rumahnya (Kompas edisi Jogja, Feb 2005). Penebangan pohon di wilayah Gunung Kidul dan kayunya dijual ke luar negeri. Ketiadaan akar-akar pepohonan yang mengikat dan menyimpan air hujan mengakibatkan kekeringan panjang di Gunung Kidul. Dan tentu banyak kasus lainnya yang terjadi di Indonesia yang merugikan warga masyarakat, tetapi menguntungkan sekelompok elit bangsa maupun pihak asing (baca: majikan elit). Kasus di atas menurut Etty merupakan manifestasi ketidakmampuan, kurangnya pendidikan dalam arti yang sesungguhnya (Pendidikan yang memerdekakan/ membebaskan – penulis), pemikiran jangka pendek, kebodohan, tiadanya sanksi yang berat, hilangnya jatidiri sebagai insan Indonesia, serta lemahnya hukum untuk memelihara habitatnya sendiri. Rakyat di negeri ini hanya akan makmur apabila dibentuk struktur sosiopolitik yang jujur dan efektif, pemerintah yang jujur dan berwibawa, warga yang pandai dan peduli, preservasi pengetahuan yang luhur, memiliki jati diri, memelihara dan menghargai habitat. Hal ini disampaikan juga oleh Gadis Arivia yang mengkolaborasi pendapat Iris Marion Young mengatakan bahwa persoalan ketidakadilan harus berangkat dari persoalan dominasi dan penindasan, dimana bentuk penindasan dapat berupa eksploitasi, ketidak berdayaan, marginalisasi, imperialisme kultural, dan kekerasan. Keadilan hanya akan tercapai apabila dominasi dan penindasan dapat di atasi.
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah pemahaman yang menguatkan pendapat saya bahwa Persoalan tentang kemiskinan sebenarnya tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang ada di tengah masyarakatnya yang dilegitimasikan oleh struktur dan kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Sehingga yang terjadi ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam menyelesaikan problem-problemnya serta ketiadaan keinginan untuk mengorganisir dirinya. Dalam konteks ini masyakarakat menjadi menderita akibat dari ketidakadilan.

Tindakan Yang dilakukan Gereja
Sebagai bagian dari warga Negara yang hidup di bumi Indonesia ini, gereja dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam rangka memerangi kemiskinan yang ada di lingkungan sekitarnya. Strategi gereja dalam mewujudkan tri tugas panggilannya bersaksi, bersekutu, dan melayani adalah dengan melakukan pemberdayaan ke dua arah yaitu, ke dalam dan ke luar. Pemberdayaan ke dalam mengandung pengertian mengembangkan semangat Gereja yang membangun dan membebaskan di antara jemaat gereja. Pemberdayaan ke luar dalam arti berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat di sekitar kita. Namun hambatan terbesar keterlibatan gereja ke dua arah tersebut justru berasal dari gereja sendiri, yaitu kuatnya semangat kelembagaan Gereja. Gereja diperkembangkan dalam segi kelembagaannya dan bukan dari segi pelayanannya. Sikap yang demikian tentunya menjadi hambatan bagi Gereja untuk ikut serta dalam proses perombakan sistem dan struktur yang kurang adil dan kurang membangun bersama masyarakat. Sudah saatnya Gereja mengembangkan konsep gereja yang melayani atau gereja tanpa dinding (meminjam istilah Paulus H. Santosa, mantan pimpinan UPKM/ CD RS Bethesda) sebagai bagian yang integral dari proses pembangunan yang dilakukan oleh Gereja (Santosa, Paulus H., tt; dalam bukunya Rumah Sakit Tanpa Dinding).

CD Bethesda di Wilayah Dampingannya
Secara historis, Masyarakat sipil (baca LSM) didirikan oleh suatu kesadaran sosial untuk membantu menyelesaikan problem penderitaan manusia. Ideologi LSM dibangun berdasarkan kacamata masing-masing LSM dalam melihat akar persoalan penderitaan manusia (Sigit Wijayanta, 2004). Begitu juga dengan CD Bethesda.
UPKM/ CD RS Bethesda terkenal dengan jargonnya rumah sakit tanpa dinding atau dalam istilah bahasa Inggris hospital without walls. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa eksistensi rumah sakit sebagai lembaga pelayanan harus lebih ditekankan dari pada lebih mengedepankan eksistensinya sebagai lembaga yang mapan. UPKM/ CD RS Bethesda merupakan unit dari Rumah Sakit Bethesda yang berdiri pada tahun 1974. Latar belakang berdirinya CD Bethesda karena ’kegelisahan’ pihak RS Bethesda melihat bahwa hampir sebagian besar pasien Rumah Sakit berasal dari kalangan yang kurang mampu (miskin), dan di sisi lain ketergantungan mereka terhadap rumah sakit tinggi. Atas dasar ingin mencari tahu dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itulah, maka pimpinan Rumah Sakit membentuk satu unit pelayanan kesehatan masyarakat. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah mencari tahu akar permasalahan yang mereka hadapi. Ternyata dari problem-problem kesehatan yang dikemukakan, persoalan kemiskinan menjadi dominan di dalamnya, selain persoalan akses baik jalan maupun informasi, persoalan struktur sosial dan politik, persoalan mental dan psikis masyarakat, dan beberapa persoalan lainnya.
Dari pengalaman yang ditemui dilapangan, CD Bethesda memiliki keyakinan yang kuat akan adanya kenyataan bahwa pada tingkat masyarakat secara sosial maupun secara individu, usaha perbaikan atau pembangunan satu sektor harus seiring dengan perbaikan ataupun pembangunan sektor lainnya. Atau dengan kata lain, pembangunan satu sektor berimplikasi pada sektor lainnya (Paulus H. Santosa: tt, 6). Hal ini juga senada dengan apa yang dihasilkan dalam konferensi tentang Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) yang diselenggarakan oleh WHO dan Unicef di Alma Ata (Rusia) pada tahun 1978. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Alma Ata. Deklarasi ini lahir dari keprihatinan-keprihatinan yang salah satu diantaranya adalah kesenjangan yang terjadi di bidang kesehatan ini juga disebabkan oleh adanya kesenjangan di sektor lain, khususnya kesenjangan di bidang ekonomi atau kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu perombakan struktur dalam bidang ekonomi merupakan pra-syarat utama untuk tercapainya pemerataan dalam bidang kesehatan.
Adapun strategi yang dilakukan CD Bethesda dalam membantu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yaitu pertama dengan melakukan strategi fasilitasi, dimana masyarakat jadi subjek dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat sendiri. Yang kedua yaitu strategi advokasi, baik menyangkut kebutuhan masyarakat maupun advokasi kebijakan publik. Sementara strategi yang ketiga adalah tidak merusak kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut, tetapi justru mengangkat kebudayaan unggul masyarakat sebagai bagian dari solusi menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sedangkan tindakan praksis di lapangan yang dilakukan CD Bethesda adalah pertama dengan melakukan pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat, dan yang kedua adalah melakukan pengorganisasian masyarakat. Dengan adanya pendidikan dan penyadaran pada masyarakat basis diharapkan mampu mentransformasikan pandangan dan tindakan masyarakat ke dalam sebuah kebutuhan bersama dalam sebuah wadah gerakan sosial. Dan dengan adanya kemampuan masyarakat mengorganisir diri memperjuangkan kebutuhan yang menjadi hak masyarakat, bukan tidak mustahil akan tercapai.
Saat ini CD Bethesda melayani beberapa wilayah di Indonesia Bagian timur, seperti Papua, Alor, Flores, dan Wilayah NTT daratan, Timor Leste, NTB, DIY-Jateng, hingga di Aceh. Tidak akan di jelaskan di sini pengalaman-pengalaman di daerah pelayanan di atas. Saya hanya akan memberikan contoh riil yaitu peristiwa gempa bumi yang terjadi di DIY – Jateng pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu, dimana saya ikut terjun langsung dan bergabung dengan CD Bethesda menangani korban gempa di 12 dusun dampingan yang ada di daerah Bantul dan Klaten. Di samping juga wilayah Gunung Kidul. Yang menarik adalah, kelompok masyarakat dampingan CD Bethesda di daerah Gunung Kidul yang dahulunya adalah tergolong ke dalam masyarakat kurang mampu (miskin) dan tidak berdaya, dalam peristiwa gempa bumi langsung mengorganisir diri untuk melakukan pertolongan kepada korban gempa bumi. Begitu juga kelompok urban perkotaan menolong korban dengan pelayanan kesehatan non medis, yaitu pijat akupresur. Sedangkan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan dan tidak memihak masyarakat, mereka melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Walhasil, beberapa kegiatan yang mereka lakukan adalah aksi di Gedung Agung, aksi di kepatihan, dan hearing ke DPRD DIY dan ke Gubernur.
Bagi warga korban di Bantul yang sebelum terjadi gempa sudah mapan dari segi pengorganisasian masyarakatnya, namun belum terbiasa mengeluarkan pendapat dan memberi masukan kepada Sultan akhirnya sejak peristiwa gempa dapat kita saksikan sendiri. Perjuangan-perjuangan mereka menuntut hak nya segera dipenuhi. Semantara LSM ataupun organisasi masyarakat sipil lainnya hanya menjadi teman bertukar pikiran bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya, sesuai dengan tema kemiskinan yang disodorkan oleh panitia, adalah problem mata pencaharian bagi korban gempa khususnya bagi korban yang bekerja pada sektor ekonomi informal. Apabila hal ini dibiarkan, tentu akan menjadi ancaman bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah yang terkena gempa. Sekali lagi strategi melakukan pendidikan dan penyadaran serta mengorganisir masyarakat merupakan strategi yang kami pakai untuk dusun wilayah dampingan kami. Saat ini mereka telah memiliki perencanaan strategis dusun, mereka memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi, kemudian mencoba menggali potensi-potensi yang mereka miliki, serta program kerja yang akan mereka laksanakan. Setiap bulan, mereka mengevaluasi program yang telah mereka buat.
Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan? Barangkali apa yang telah dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil yang telah lebih dahulu bekerja untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan bisa menjadi semangat bagi kita bersama untuk kemudian kita bisa terjun dalam kancah nyata memerangi kemiskinan di daerah-daerah lain, dan tidak hanya sekedar wacana kita dalam forum diskusi. Forum ini adalah momentum baik untuk kita memulai membuat komitmen nyata dalam rangka mencoba mengeluarkan masyarakat dari penderitaannya.
Dari pengalaman lapangan di atas, khususnya dalam penanganan dibidang Kesehatan, di sini perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa problem ketidak adilan struktur yang ada pada masyarakat yang berdampak pada sektor lainnya, dan bagaimana problem-problem tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya:
1. Kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan menyangkut juga persoalan struktur dan juga mekanisme dalam penanganan kesehatan. Dalam bidang ini komitmen pemerintah terhadap bidang kesehatan haruslah diperjelas. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, dan bukanlah kewajiban. Pemerintah sudah saatnya sekarang bisa mengeluarkan kebijakan yang menyangkut biaya kesehatan yang terjangkau untuk semua golongan masyarakat. Sudah bukan menjadi rahasia ketika masyarakat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah maka yang terjadi birokrasi yang bertele-tele, kondisi sangat berbeda jika yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan datang dari golongan masyarakat kaya.
2. Kesehatan seringkali dipahami hanya kesehatan fisik. Dan hal ini tidak benar, yang benar adalah Kesehatan merupakan satu kesatuan hidup manusia yang menyeluruh dan holistik, baik itu menyangkut kesehatan fisik, kesehatan sosial atau mental, maupun kesehatan spiritual. Selama ini tindakan kesehatan yang dilakukan hanya meliputi upaya kuratif atau fisik, tapi tidak pernah menyentuh pada aspek pencegahan dan pemeliharaan kesehatan.
3. Selama ini manusia seringkali dijadikan objek bagi kesehatan itu sendiri. Manusia seharusnya menjadi subjek kesehatan dan bukan objek. Dengan adanya manusia sebagai objek maka, selama itu pula akan terjadi eksploitasi terhadap kemanusiaan itu sendiri terjadi.
4. Pemerataan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan disini menyangkut akses, fasilitas dan wilayah. Akses kesehatan yang ada sekarang bisa dikatakan hanya bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu khususnya golongan masyarakat kaya dan di perkotaan. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan. Belum semua golongan masyarakat bisa menikmati dan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Wilayah Indonesia yang luas juga menjadi rintangan sendiri dengan pemerataan bidang kesehatan. Daerah-daerah pedesaan apalagi yang terpencil masih jauh dari standar kesehatan yang memadai.

Akhir
Tulisan saya di bawah ini merupakan penutup untuk menghantarkan diskusi yang dapat membangun kita yang hadir dalam diskusi pada hari ini. Kiranya melalui diskusi yang kita lakukan, kita dapat melakukan sesuatu bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini.
”Lihatlah di negara kita si kaya menindas si miskin, lihatlah betapa si miskin telah dirasuki pikiran-pikiran si penguasa dan si kaya dengan mengatakan bahwa rakyat (baca si miskin) bodoh dan akan lebih baik menerima setiap ajaran mereka. Biarlah si miskin belajar pada kami tentang kejayaan kami mengimpor produk-produk barat. Hei Engkau yang di miskinkan oleh penguasa bersiaplah engkau dikemudian hari menanggung beban yang dibuat oleh penguasamu saat ini. Persiapkanlah anak cucumu untuk membayar utang yang dibebankan kepada anak cucumu.
Huuhh..!!! sungguh merupakan realitas kalau negeri ini dibangun atas retorika penguasa. Dengan bangganya masyarakat dipaksa menerima janji-janji retoris penguasa. Masyarakatpun akhirnya latah ikut-ikutan penguasa berteriak-teriak menyampaikan retorikanya. Tanpa sadar bahwa si miskin menjadi semakin miskin, sementara si kaya akhirnya tertawa melihat kebodohan yang ada di negeri ini”

—-00—-

Tentang joemarbun

Dilahirkan di sebuah propinsi yang kaya minyak bumi, yaitu bumi lancang kuning Riau. 3 bulan setelah lahir, langsung dibawa ke kebun Sei Rokan Riau, di tempat dimana Bapak saya bekerja hingga pensiun. Sampai kelas 1 (satu) SMA, waktunya dihabiskan di Ujung Batu Rokan. Setelah itu Hijrah ke KOta Palembang smpe lulus SMA tahun 1998. Setelah itu ke Medan dan terus ke kota Jogja dan sekaligus studi di Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Hingga saat ini domisiliku di Jogja. Aktifitas selama ini berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Saat ini mendirikan Lembaga Transformasi dan Advokasi Kesehatan (LeTAK) pada 08 Agustus 2008 (08-08-08) yang berkantor di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu. pada awal bulan Januari 2009, saat terjadinya pengrusakan situs Majapahit Trowulan oleh oknum pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah organisasi yang bernama: Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) yang konsen untuk permasalahan-permasalahan Warisan Budaya di tanah air Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di Sosial dan Kemasyarakatan dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s