Catatan Kritis terhadap Pembangunan Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dalam Perspektif Pelestarian Cagar Budaya

Oleh Jhohannes Marbun


1. Saya menyampaikan catatan kritis ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan disertai dengan jawaban maupun pernyataan-pernyataan sehingga memudahkan kita semua untuk “membongkar” pemahaman-pemahaman dan tindakan manipulatif demi melanggengkan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM). Adapun perspektif yang saya angkat sebagai basis pertanyaan, jawaban dan pernyataan adalah Kebijakan terkait pelestarian warisan budaya, pemajuan kebudayaan dan pengelolaan sumber daya budaya (Cultural Resource Management) menyesuaikan dengan latar belakang pengetahuan dan keilmuan saya. Pada dasarnya Cultural Resource Management (CRM) adalah suatu proses di mana perlindungan dan pengelolaan elemen warisan budaya yang beraneka ragam namun langka dipertimbangkan di dunia modern (saat ini) dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan yang terus berubah yang mencakup berbagai jenis properti seperti lanskap budaya, situs arkeologi, catatan sejarah, lembaga sosial, budaya ekspresif, bangunan tua, kepercayaan dan praktik keagamaan, warisan industri, kehidupan masyarakat, artefak dan tempat-tempat spiritual (King, 2002: 1). CRM menekankan pada upaya pelestarian dan juga pengelolaan yang memperhatikan kepentingan banyak pihak dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral atau tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan sumber daya budaya.

2. Apa motivasi dasar pentingnya melestarikan warisan/ cagar budaya?
yaitu untuk menyelamatkan nilai-nilai di balik obyek warisan budaya. Itulah yang menjadi dasar kenapa pengertian cagar budaya menyebutkan bahwa cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya atau UU CB No.11/2010).
Jadi kata kuncinya adalah NILAI PENTING.

3. Nilai penting ini menjadi syarat utama untuk menentukan suatu obyek Cagar Budaya atau bukan. Apabila masyarakat umum mengaitkan suatu obyek cagar budaya hanya didasarkan pada usia belaka, tentu itu tidak keliru, karena memang UU CB No. 11//2010 mengatakan demikian. Syarat usia itu hanya sebagai salah satu dasar acuan umum untuk melakukan tindakan lebih lanjut yaitu melakukan kajian yang didasarkan pada nilai penting obyek tersebut. Sebab ada 1 pasal, yaitu pasal 11 UU CB No.11/2010 menyebutkan bahwa Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
Arti khusus ini sama dengan nilai penting, sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 11 yaitu:
– Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.
– Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.
Contoh yang terkait dengan pasal 11 ini salah satunya Ibukota baru negara. Jika benar terjadi perpindahan dan pembangunan Ibu Kota baru Negara (IKN) di Kalimantan, maka konsep (intangible heritage) yang dihasilkan maupun yang diimplementasikan ke dalam bentuk produk pembangunan kawasan IKN tersebut (tangible heritage), sangat layak ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dan dapat diusulkan sebagai Warisan Dunia kedepannya karena Kawasan tersebut merupakan karya masterpiece yang memiliki nilai penting dan memadukan seluruh lintas keilmuan.

4. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Kawasan TIM?
Jika melihat sejarah pendiriannya baik didasarkan bukti-bukti tertulis seperti:
– SK Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Nomor.Ib.3/2/2/68 tentang Pengesahan Penundjukan Formateur yang dilakukan dalam musyawarah antara Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta dengan para Seniman pada tanggal 9 Mei 1968;
– Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No.Ib.3/2/19/1968 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Djakarta; maupun
– Keterangan saksi sejarah yang masih hidup, salah satunya Bapak Ajip Rosidi,
Dijelaskan bahwa Kawasan PKJ TIM diperuntukkan sebagai kawah candradimuka, oase, etalase, laboratorium dan pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan yang tidak saja wilayah Jakarta tetapi daerah lain. Kata Jakarta merupakan tempat Dewan Kesenian itu beroperasi, bukan berarti bahwa dewan ini hanya mengurusi kesenian Jakarta saja. Ide ini kemudian menjadi kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dirjennya Prof. DR Ida Bagus Mantra) dalam kurun 1970an, yang selanjutnya pada tahun 1978, dengan masukan dari kalangan seniman dan cendekiawan, berdasarkan surat keputusan Mentreri Pendidikan dan Kebudayaan berdirilah pusat-pusat kebudayaan yang disebut Taman Budaya di beberapa provinsi di Indonesia.

5. Secara terperinci, dalam Pedoman Dasar Dewan Kesenian Djakarta (ejaan lama) sebagai ‘warisan non bendawi’ atau intangible heritage yang menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No.Ib.3/2/19/1968 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Djakarta disebutkan bahwa
– Pusat Kesenian Djakarta TIM, milik Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta adalah modal pertama sebagai kekayaan Dewan Kesenian Jakarta yang dikuasakan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Dewan Kesenian Jakarta. (pasal 4).
– Organisasi Dewan Kesenian Djakarta berdasarkan asas kebebasan manusia, khususnya di bidang penciptaan karya seni (pasal 2), dengan tujuannya ialah menumbuhkan dan mengembangkan pentjiptaan seni kreatif dalam arti yang seluas-luasnya, hingga terjadi keseimbangan yang wajar antara kegiatan Seni-Kreatif dan Seni-Hiburan (pasal 2). Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan adalah:
a) Mengadakan pendidikan baik bagi calon seniman dalam bentuk Lembaga Pendidikan, maupun bagi seniman profesional dalam bentuk diskusi, sanggar karya, dan sebagainya.
b) Menghargai serta menyalurkan karya seni yang bermutu kepada masyarakat dalam bentuk pameran, pergelaran serta juga mendirikan museum yang dengan begitu memberi contoh dari manifestasi kesenian terbaik Indonesia.
c) Mengadakan bimbingan apresiasi kepada masyarakat melalui mass-media, penerbitan khusus, ceramah, serta usaha lain yang dianggap perlu.
d) Segalam macam usaha lain yang sesuai untuk tujuan tersebut.
– Dewan Kesenian Djakarta bersifat otonom, berfungsi menggariskan dan melaksanakan kebijaksanaan atas dasar kriteria kesenian (pasal 3).
– Pada memori penjelasan disebutkan bahwa istilah dewan karena tugasnya yang hanya terbatas kepada “Policy Making”. Dalam menentukan “policy” atau kebijakannya, dewan merupakan himpunan dari para seniman yang representatif, tapi mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang seni, karena itulah lebih tepat dinamakan dewan, karena merupakan tempat pertemuan dari pelbagai titik pandangan yang akan membentuk suatu “Policy” kesenian. Tidak dinamakan badan karena badan mempunyai asosiasi kepada tugas eksekutif. Sehingga Dewan Kesenian Djakarta mempunyai pengertian sebuah dewan yang menentukan “policy” kesenian yang akan dijalankan di Djakarta, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesenian Indonesia.
– Pusat Kesenian Djakarta ini merupakan aparat langsung dari Dewan Kesenian Djakarta dalam melaksanakan programnya. Dinamakan pusat, karena Dewan Kesenian Djakarta tidak bermaksud untuk ikut campur kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang sudah ada. Kegiatan-kegiatan yang ada dibiarkan terus tumbuh dan bila ternyata kegiatan-kegiatan itu baik, maka Dewan Kesenian Djakarta mensponsorinya untuk dipertunjukkan di Pusat Kesenian Djakarta. Diusahakan melalui seleksinya terhadap kegiatan-kegiatan kesenian yang bermutu di Pusat Kesenian Djakarta, supaya dalam masyarakat terbentuk anggapan bahwa sebuah kegiatan seni yang berhasil disponsori oleh Dewan Kesenian Djakarta dan dipertunjukkan di Pusat Kesenian Djakarta, kegiatan itu adalah kegiatan yang baik. Jadi Pusat Kesenian Djakarta semacam “Pemberi Idjazah” atau barometer kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di luar Pusat Kesenian tersebut.

6. Pedoman Dasar sebagai konsepsi dan gagasan diatas, disebut sebagai nilai penting yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan kemudian menjadi bagian dalam pengelolaan kesenian yang diakui dan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu. Oleh karena menjadi gagasan baru dalam pengelolaan kesenian, maka TIM dengan stakeholder yang ada didalamnya menjadi inspirasi dan role model bagi daerah-daerah lainnya, bahkan tidak sekedar sebagai Taman ‘Kesenian’ tetapi ada juga menyebutnya Taman Budaya . Tidak hanya Dewan Kesenian, Tapi juga menjadi Dewan Kebudayaan di daerah lainnya. Itulah inspirasi sekaligus sumbangsih terbesar Pemerintah DKI Jakarta bersama seniman melalui keberadaan TIM yang kemudian menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Inilah sesungguhnya yang disebut warisan budaya tak benda atau intangible heritage.

7. Lalu bagaimana dengan bangunan yang ada didalamnya?
– Pemberian PKJ-TIM pada tahun 1968 sebagai modal dasar kekayaan Dewan Kesenian Jakarta dilengkapi dengan prasarana dan sarana berkesenian seperti gedung pertunjukan, galeri seni rupa, teater terbuka, dan ruangan lokakarya yang sangat terpadu sebagaimana menjadi kebutuhan dalam kegiatan kesenian pada umumnya. Bangunan-bangunan tersebut merepresentasikan kebutuhan seniman dalam melakukan kerja-kerja seninya. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan PKJ-TIM seperti
1) Graha Bhakti Budaya (Gedung ini dapat dipergunakan untuk gedung pertunjukan konser musik, teater baik tradisional maupun modern, tari, film, dan dilengkapi dengan tata cahaya, sound sistem akustik, serta pendingin ruangan)
2) Galeri Cipta II dan Galeri Cipta III (Kedua ruang tersebut dapat dipergunakan untuk pameran seni lukis, seni patung, diskusi dan seminar, dan pemutaran film pendek).
3) Teater Kecil/Teater Studio (gedung pertunjukan seni teater, musik, puisi, seminar, dll yang dipersiapkan untuk 200 orang).
4) Teater Halaman (Studio Pertunjukan Seni): Dipersiapkan untuk pertunjukan seni eksperimen bagi seniman muda teater dan puisi, mempunyai kapasitas penonton yang fleksibel.
5) Teater Jakarta: memiliki panggung dengan luas dan dapat menampung sampai 1200 orang.
6) Planetarium dan Observatorium (usianya lebih tua dari berdirinya Dewan Kesenian Jakarta)
7) Dan bangunan lainnya.
– Dalam melihat Status Cagar Budaya pada Kawasan PKJ-TIM dapat dilihat melalui 2 pendekatan yaitu usia bangunan dan yang kedua adalah arti khusus bagi para seniman. Jika merujuk pada usia bangunan, maka Planetarium dan Observatorium telah memenuhi syarat usia. Jika dilihat dari aspek arti khusus maka seniman memiliki sejarah yang dalam terhadap keberadaan Gedung Graha Bhakti Budaya yang telah melahirkan dan/atau mengangkat seniman-seniman besar keluaran TIM. Penilaian mengenai status Cagar Budaya menurut UU CB No.11/2010 dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Berdasarkan informasi baik yang telah dipublikasi secara meluas melalui media, Graha Bhakti Budaya dan Planetarium telah dilakukan kajian dan diusulkan sebagai cagar budaya.
– Beberapa poin dalam proses penetapan Cagar Budaya oleh TACB menurut UU CB No.11/2010 diantaranya:
1) pasal 31 ayat (5) menyebutkan selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
2) Pasal 33 ayat (1) berbunyi Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
3) Pasal 36 berbunyi: Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.
– UU CB No.11/2010 sebagaimana disebutkan diatas mengatur secara tegas bahwa dalam tahap pengkajian maupun pengusulan, maka semua obyek yang diduga sebagai cagar budaya, diperlakukan sebagai cagar budaya sampai ada rekomendasi dari TACB mengenai status cagar budaya atau bukan cagar budaya.
– TACB DKI Jakarta, Dr. Ir. Danang Priatmodjo M.Arch menyampaikan kepada publik dalam forum resmi Sarasehan 50 Tahun Planetarium dan Observatorium Jakarta pada tanggal 27 April 2019 menyatakan bahwa Planetarium dan Observatorium memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya. Planetarium dan Observatorium Jakarta mulai dibangun pada 9 September 1964. Pemancangan tiang pertamanya dilakukan oleh Presiden Sukarno. Pembangunannya sempat terhenti selama setahun sejak peristiwa G30S. Kemudian pemerintah daerah Jakarta mengambil alih tanggung jawab pembangunan sejak 1966. Pembangunan Planetarium dan Observatorium tuntas pada akhir 1968. Gubernur Ali Sadikin meresmikan Planetarium dan Observatorium Jakarta pada 10 November 1968. Nilai pentingnya yaitu, berdasarkan sejarahnya, planetarium merupakan visi besar Presiden Sukarno selaku penggagas Planetarium dan Observatorium Jakarta. Soekarno berpandangan bahwa Planetarium dan Observatorium Jakarta bakal menjadi wahana popularisasi sains dan tempat pengembangan ilmu astronomi untuk kemajuan bangsa Indonesia yaitu dalam rangka nation and character building sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Sukarno.
– Demikian pula dengan Graha Bhakti Budaya atau GBB. Dari sisi usia, tidak termasuk dalam pasal 5 UU CB No.11/2010, namun berdasarkan sejarah kediriannya dan juga keterikatan sejarah antara seniman dengan bangunan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh rekan-rekan Seniman TIM bahwa bangunan GBB memiliki sejarah tersendiri bagi para seniman. Di masa jayanya, Graha Bhakti Budaya menjadi lokasi bagi berlangsungnya drama ‘Be Bop’ dan ‘SSSTTT’ karangan WS Rendra. Dikutip dari situs tamanismailmarzuki.co.id, drama klasik Yunani ‘Oedipus Rez’, ‘Menunggu Godot’, ‘Hamlet’, dan pentas lainnya pernah digelar di Graha Bhakti Budaya. terakhir didapat informasi dari TACB DKI Jakarta, bahwa Graha Bhakti Budaya direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan perlu dipertahankan, namun kenyataannya pembongkaran mendahului kerja-kerja TACB DKI Jakarta.

8. Konsep dan latar belakang didirikannya PKJ-TIM dan fasilitas pendukung yang ada didalamnya merupakan suatu ekosistem kebudayaan dan merupakan warisan peradaban, warisan kebudayaan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Tindakan penghancuran (demolish) dan pemberangusan terhadap ruang budaya justru bertentangan dengan semangat mempertahankan dan mengembangkan ekosistem dan organisme kebudayaan.

9. Pemda DKI Jakarta telah memutus mata rantai komunikasi dengan seniman, demikian pula Pemda DKI memutus serangkaian konsepsi pikiran (baca: nilai) yang terwujud melalui pertumbuhan bangunan alami dan mengganti dengan yang baru. Memutus mata rantai organisme kebudayaan justru menciderai semangat pemerintahan yang harus berlandaskan pada asas keberlanjutan, kelestarian, dan/atau kesinambungan pembangunan (baca: pembangunan kebudayaan).

10. Jadi, ketika Pemda bicara Revitalisasi TIM, maka revitalisasi yang dimaksudkan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat baik secara filosofis, regulasi dan praktis.
– Dalam konteks kebudayaan, pengertian mengenai revitalisasi sudah diatur dalam UU CB 11/2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan atau disingkat UU PB 5/2017. Revitalisasi pada UU CB 11/2010 acuan dasarnya adalah obyek tangible heritage, sedangkan UU PB 5/2017 acuan dasarnya adalah obyek intangible heritage. Revitalisasi dalam kebudayaan meliputi 2 hal fisik (bangunan) dan non fisik (termasuk SDM).
– Pasal 1 angka 31 UU CB 11/2010 menyebutkan bahwa Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Selanjutnya pada pasal 80 UU CB 11/2010 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian (ayat 1) dan dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya (ayat 2). Revitalisasi juga diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokalnya (pasal 82 UU CB 11/2010).
– Pasal 26 ayat 3 huruf a UU PB 5/2017 pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:
a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

11. Sanksi hukum juga mengatur bahwa
– UU CB No.11/2010 Pasal 104 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 105: Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
– UU PB No.5/2017 pasal 53 menyebutkan larangan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan. Bagi yang melanggarnya, pasal 55 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 57 ayat ( 1): Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dan ayat (2): Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;
d. pemecatan pengurus; dan/ atau
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

12. Terakhir, kiranya teman-teman seniman tetap semangat dalam memperjuangkan Kedaulatan Kebudayaan sebagai benteng terakhir penjaga peradaban bangsa, dimana aspek lainnya seringkali diberangus atas nama kepentingan ekonomi.


catatan:

1. bila ingin mengutip, mohon hubungi email: joe_marbun@yahoo.com. saya akan kirimkan dalam bentuk dokumen pdf, karena pada dokumen tersebut disertakan pula referensi dan beberapa catatan kaki.

2. Disampaikan dalam Diskusi Publik “Pemberangusan Ruang Kreatif Kita” yang diselenggarakan oleh Forum Seniman Peduli TIM pada Jumat, 14 Februari 2020 di Gedung Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya 73, Jakarta.


Dipublikasi di Seniman, Warisan Budaya | Tag , , , | Meninggalkan komentar

T.B. Simatupang Merupakan Sosok Yang Cerdas, Pejuang Yang Teguh, dan Berintegritas

Testimoni Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A. Mengenang (haul) #100TahunTBSimatupang
(28 Januari 1920 – 2020) di Grha Oikoumene, Salemba 10, Jakarta

Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia…
Salam sejahtera kami ucapkan bagi kita semua..!

Saya ucapkan terimakasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk turut memberi sambutan pada acara mengenang 100 Tahun Pak T.B. Simatupang.
Saya lantas bertanya. Jika seorang telah meninggal dan yakini dihitung 100 tahun. Apa yang sebaiknya kita ingatkan dari dan tentang beliau? Maka setelah mengikuti langkah tindak beliau, tampak saya tertarik pada beberapa ciri dari beliau.

Pertama adalah yang menonjol Manusia Cerdas. Beliau begitu cerdasnya ketika di sekolah sampai berani mendebat gurunya, sehingga gurunya mengusir dia keluar saking marahnya itu. Beliau cerdas tamat sekolah menengah sampai ke Koninlijke Militaire Academie (KMA). Sedikit manusia Indonesia yang masuk KMA karena seleksinya tajam. Pak Jendral (A.H.) Nasution, Alex Kawilarang, Rahmat Kartakusuma adalah beberapa dari yang terbatas itu. Tetapi beliau masuk. Dan karena kecerdasannya, pada usia yang sangat muda, beliau lulus/ tamat dari sekolah itu. Saya kira tidak sampai 3 tahun. Ketika saya bandingkan usia beliau tamat KMA dan diri saya, saya merasa jauh tertinggal dengan prestasi beliau. Dan kecerdasannya pun menyebabkan, ketika menjadi perwira di TNI, waktu itu pangkatnya masih kecil, ketika Muhammad Hatta mengadakan rasionalisasi Angkatan Bersenjata, beliau menonjol sehingga melejit beliau punya karier menjadi ke jajaran Pimpinan ABRI/TNI. Sehingga pada ketika Jenderal Sudirman meninggal, Tim Rasionalisasi ABRI dibawah pimpinan Hatta menjatuhkan pilihan agar yang menggantikan Jendral Sudirman Yang wafat adalah TB Simatupang.

Ingat Bapak (Ibu) sekalian, tahun 50 (baca: 1950), usia beliau belum ada 30 tahun, sudah memikul jabatan dan tanggungjawab yang tinggi. Hal itu hanya dimungkinkan karena beliau cerdas dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata kita semua. Itu yang pertama, yang menonjol.

Ciri kedua adalah ini adalah KSAP ABRI (berada) di masa yang sulit. Ada peristiwa-peristiwa Darul Islam, Andi Aziz, Westerling, macam-macam hal. Dalam keadaan demikian, bersama dengan sahabat beliau Jendral Nasution, mereka mengatasi hal ini dengan semangat juang yang tinggi. Perhatikan saudara sekalian, dipermulaan tahun 50an Republik Indonesia belum stabil. Pemberontakan terjadi, Andi Azis, Darul Islam, bahkan Westerling masih ikut mengacau. Dalam keadaan yang demikian tumpuan harapan untuk republik adalah hanya pada Tentara Nasional Indonesia atau ABRI yang ketika itu dipimpin Jendral TB Simatupang. Dan beliau berhasil dengan semangat juangnya menjaga keutuhan Republik Indonesia dari berbagai cobaan-cobaan para pemberontak. Berhasil karena ciri kedua semangat juang – a Fighter, orang yang berjuang.

Ketiga, Bapak Ibu sekalian… dalam perjalanan hidup beliau, banyak yang beliau dihadapi. Beliau berhadapan dengan tokoh-tokoh besar, Presiden Soekarno – Bung Karno, Bapak Hamengku Buwono dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, bagaimana memelihara integritas sebagai manusia? Jika kita berada pada lingkungan kekuasaan, kemungkinan besar kita tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan kita bagi diri pribadi. Namun di zaman itu, Bapak TB Simatupang tegar berdiri menegakkan integritas bahwa sipil – the civilian harus berada di atas the military. Maka kalau saya hormati ke atas, Pak Simatupang, ‘hormati Bung Karno…!’, Saya berpakaian Jenderal, yang saya hormati bukan pakaian Bung Karno, yang ketika itu juga pakai pakaian dingin. Kalaupun bukan pakai pakaian sipil, saya Jendral Simatupang tetap menghormati pemimpin sipil Republik Indonesia. Maka dominasi kekuasaan sipil hidup di dalam diri beliau, sungguhpun beliau adalah tokoh pemimpin ABRI.

Jadi bapak (ibu) sekalian, integrity bahwa ya saya pejabat, betul saya berpangkat tinggi, namun saya tahu diri bahwa saya adalah kepala staf dan tetap hormat kepada presiden yang walaupun adalah sipil. Dan ada ketikanya perbedaan pendapat dengan presiden yang tidak bisa dihindari, sehingga atas dasar keadaan demikian beliau tetap memegang teguh posisi beliau sebagai manusia yang tunduk kepada atasannya. Kita mengenai history 17 Oktober 1952, kita kenal berbagai rentetan-rentetan kejadian tatkala kepala perwira berhadapan dengan perwira atasannya, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution diberhentikan dan sebagainya. Ini bagian dari sejarah gelap tanah air kita. Namun benang merah disana saudara-saudara adalah bahwa pak TB Simatupang tetap bertahan bahwa hirarki ABRi harus berlaku. Tidak banyak kalau kolonel memberi usaha-usaha untuk memberhentikan atasannya seperti kejadian 17 Oktober 1952.

Dampak dari sikap beliau yang tegas itu, history mencatat bahwa baik Jabatan KSAP di masa setelah itu dihapus dan beliau tidak berada pada posisi di hirarki ABRI. Teman beliau, Jendral (A.H.) Nasution juga dihentikan di masa itu. Sejarah berkembang terus, beliau tidak melepaskan prinsip, sebab memegang teguh integritasnya, meninggalkan jabatan yang tinggi tanpa rasa dendam, menjadi penasehat militer, kemudian menjadi macam-macam, tetapi dengan tenang beliau mengangkhiri tugas beliau di militer dengan terhormat tanpa dendam apa-apa. The integrity of the man, manusia berkarakter melebihi kehausan akan pangkat dan kedudukan.

Ciri keempat, Bapak sekalian adalah TB Simatupang sebagai pengabdi bangsa, beliau berhenti dari ABRI tidak lagi jenderal, tetapi perjuangan beliau tidak berhenti. Beliau menerjunkan diri di dalam agama, (pertama) menjadi ketua Perserikatan Gereja-gereja nasional Indonesia. Kedua, kesan demikian besar sehingga beliau naik menjadi ketua perserikatan gereja Asia, dan seluruh Asia dan seluruh gereja di Asia, T.B. Simatupang di pilih menjadi Ketua. Tidak berhenti di sana. Ketika dunia bertemu, maka Ketua Perserikatan gereja duniapun memilih T. B. Simatupang. Penghormatan pada putra Indonesia dari gereja-gereja seluruh dunia adalah penghormatan pada (TB) Simatupang sebagai manusia yang berintegritas, manusia pejuang, manusia yang berkarakter dan manusia putera bangsa.

Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang memperingati 100th T.B. Simatupang andai kata beliau masih hidup. Pesan utama yang saya tarik dari peristiwa itu adalah belajar dari karakter pribadi beliau sebagai orang yang cerdas dan mengharuskan kita belajar terus, belajar tak habis-habisnya, karena itu beliau membentuk sekolah pendidikan manajemen Indonesia itu. Pesannya adalah “hai anak-anak muda belajar terus”. Pesan kedua adalah kau belajar untuk apa? Tidak untuk kaya material tetapi untuk berjiwa sebagai bangsa dan tanah air. Ketiga, karakter ketiga pesan dari kehadiran beliau adalah integritas, bukan pangkat yang dikejar, bukan kedudukan yang dikejar. Jika beliau berbeda pendapat dengan presiden sekalipun, beliau tidak akan mundur dari sikap beliau. Demi harkat, biarlah pangkat hilang, but (tetapi) integritas beliau tegak berdiri, mulia di atas segala-galanya. Dan semua itu pada masa hari-hari terakhir adalah mengabdi untuk tanah air.

Jadi Bapak (Ibu) sekalian kalau kita memperingati 100th Bapak Tahi Bonar Simatupang, Saya menarik pelajaran penting menjadikan diri kita manusia yang cerdas, pejuang berintegritas, dan pejuang kesejahteraan bangsa dan tanah air. Semoga contoh yang beliau tunjukkan bisa bergema di hati kita masing-masing. Terimakasih.

Ditulis kembali oleh Jhohannes Marbun

Tonton videonya: https://www.youtube.com/watch?v=O3Pb013rBiI&t=207s

Dipublikasi di Warisan Budaya | Meninggalkan komentar

Kronologi Pengusiran Paksa Buruh Harian Lepas di PTPN V Sei Rokan Riau

UjungBatuRokan – Dihari Kamis 22 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB, persis 5 hari setelah perayaan Kemerdekaan RI yg ke – 74 tahun, telah terjadi tindakan refresif yg dilakukan oleh pihak manajemen Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau terhadap para Buruh Harian Lepas ( BHL), melalui aparat keamanan (Polisi & TNI), Satpam, beserta Askep (Asisten Kepala) -Asum (Asisten Umum) dan seluruh jajarannya. Melakukan tindakan pengusiran dan pengosongan rumah dengan paksa. Tanpa ada konfirmasi yg jelas. Adapun alasan pengusiran tersebut bermula pada keterlibatan para Buruh dalam sebuah organisasi serikat buruh, Yakni Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI). Yang dipimpin oleh Bapak SF. Sitanggang selaku ketua DPC Kabupaten Rokan Hulu – Riau.

Melalui tindakan refresif dan pengintimidasian terhadap buruh tersebut, mengakibatkan para buruh tidak memiliki tempat tinggal, dan menjadi trauma. Sehingga mereka saat ini tinggal dan berteduh di tenda seadaanya dipinggir jalan, yg jauh dari layak sebagai tempat tinggal manusia. Adapun korban dari tindakan refresif tersebut rata-rata para buruh yg masih produktif dan masih memiliki tanggung jawab kebutuhan hidup terhadap isteri dan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan untuk makan, juga kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak.

Dalam tempat terpisah juga, para buruh dilakukan hal yg sama diluar perikemanusiaan. Salah satu buruh atas nama Feriyanto mengatakan pada saat itu akan dilakukan Wirid (Berdoa) dirumahnya. Beliau sebagai salah satu buruh yang terdampak meminta tolong agar tidak dilakukan pengosongan rumah tersebut, untuk satu malam saja, agar bisa melakukan kegiatan Wirid. Namun, tindakan refresif dari pihak keamanan semakin menjadi jadi, dengan melakukan pemutusan aliran listrik dirumahnya, serta mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam rumah dengan paksa. Keluarga Bapak Mula Joni Sihotang juga mengalami hal yang serupa atas tindakan refresif dan intimidasi dari pihak perusaahan. Akibat pengosongan rumah secara paksa, tanpa adanya penghuni rumah disaat itu. Beliau mengalami kehilangan beberapa barang berharga seperti Emas dan Uang kurang lebih sebesar Rp.7 juta. Ketika beliau pulang bekerja, ditemui barang-barang keseluruhan sudah berada diluar rumah. Sementara uang yang hilang tersebut, selama ini sudah bersusah payah dia cari dan dikumpuli. Dan yang tadinya direncanakan untuk biaya rumah sakit anaknya di medan, pupus sudah.

Saat ini buruh sangat mengaharapkan bantuan dari setiap stakeholder, agar kiranya perusahaan bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Karena selama ini parah buruh sudah merasa sangat berjasa terhadap perusahaan, rata-rata 5 – 20 tahun bekerja di perusahaan. Dengan jam kerja mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB, kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Mereka juga tidak pernah menerima THR, maupun BPJS sebagai hak nya. Dan menurut pengakuan para buruh bahwasannya mereka juga menerima upah jauh dari upah rata-rata minimum yg telah ditentukan oleh UU. Yakni mereka menerima hanya sebesar Rp.35 rb/hari. Dan 70rb/Ton, jika memanen Buah Kelapa Sawit.

Adapun tuntutan kami, akibat pengusiran dan pengosongan rumah secara paksa oleh perusahaan tersebut:
1. Perusahaan harus bertanggung jawab dan memberikan THR kami yang selama ini, sebagai pengganti kerugiaan kami.
2. Perusahaan harus bersedia mengganti uang sebagai ganti rugi, agar kami bisa mendapat layanan BPJS, dimanapun nanti kami akan bekerja.
3. Perusahaan juga harus mengganti dan membayar seluruh upah minum kami selama ini, berdasarkan upah yang telah ditentukan oleh negara.
4. Perusahaan harus bertanggungjawab atas Pesangon kami para buruh. Atas akibat tindakan refresif yg telah dilakukan perusahaan kepada kami. Agar kami bisa mencari pekerjaan lain.

Dalam hal ini juga kami sebagai buruh yang sedang berjuang, dalam mendapatkan hak-hak dan segala tuntutan kami. Memohon dengan sangat kepada segenap stakeholder agar bisa membantu dan meringankan beban yang sedang kami alami saat ini. Kami juga berharap kehadiran Bapak/Ibu KOMNAS HAM, baik itu Komnas Perempuan dan juga Komnas Anak. Agar sudi kiranya mendampingi kami ditenda-tenda pengungsian. Hingga saat ini kami masih trauma akibat tindakan refresif, dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap keluarga kami para buruh. Kami takut, jika sewaktu-waktu pada malam hari tiba, kami akan di intimidasi kembali oleh pihak-pihak suruhan perusahaan.

Buat Bapak Jokowi juga, kami berharap kepada Bapak selaku Presiden RI agar memerintahkan anak buah bapak untuk mendampingi dan bisa mempercepat proses hukum yg sedang kami tempuh terhadap pihak perusahaan. KPK juga tolong agar dihadirkan, khusus untuk Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau. Karena disinyalir banyak kongkalikong yg mengarah pada praktik-praktik KKN. Kami tidak mau KKN berkembang biak di Rokan Hulu, khususnya di PTPN V Sei Rokan Riau. Karena kami masih punya saudara-saudara yg sedang aktif bekerja diperusahaan tersebut.

Ttd Sekjend FSBSI

Alter Situmeang

No kontak/informasi Pejuang Buruh:

– Alter Situmeang
(081275328370)

– Henry Sihombing
(081275550341)

– Indra Pasaribu
(082174647119)

– Sabar. F Sitanggang
(082384982346)

Catatan Data Korban:
– Afdeling V jumlah 22 KK,
– Afdeling IV jumlah 4 KK,
– Afd I jumlah 9 KK.
– Afd X jumlah 26 KK.
– Afd III jumlah 2 KK.
– Afd IIB jumlah 1 KK. Jumlah 64 KK yg masih bertahan di Camp Pengungsian.

Jumlah total korban keseluruhan yg mendapat intimidasi dan tekanan oleh pihak perusahaan sebanyak 150 KK.

Dipublikasi di Warisan Budaya | Meninggalkan komentar

UjungBatuRokan – Dihari Kamis 22 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB, persis 5 hari setelah perayaan Kemerdekaan RI yg ke – 74 tahun, telah terjadi tindakan refresif yg dilakukan oleh pihak manajemen Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau terhadap para Buruh Harian Lepas ( BHL), melalui aparat keamanan (Polisi & TNI), Satpam, beserta Askep (Asisten Kepala) -Asum (Asisten Umum) dan seluruh jajarannya. Melakukan tindakan pengusiran dan pengosongan rumah dengan paksa. Tanpa ada konfirmasi yg jelas. Adapun alasan pengusiran tersebut bermula pada keterlibatan para Buruh dalam sebuah organisasi serikat buruh, Yakni Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI). Yang dipimpin oleh Bapak SF. Sitanggang selaku ketua DPC Kabupaten Rokan Hulu – Riau.

Melalui tindakan refresif dan pengintimidasian terhadap buruh tersebut, mengakibatkan para buruh tidak memiliki tempat tinggal, dan menjadi trauma. Sehingga mereka saat ini tinggal dan berteduh di tenda seadaanya dipinggir jalan, yg jauh dari layak sebagai tempat tinggal manusia. Adapun korban dari tindakan refresif tersebut rata-rata para buruh yg masih produktif dan masih memiliki tanggung jawab kebutuhan hidup terhadap isteri dan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan untuk makan, juga kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak.

Dalam tempat terpisah juga, para buruh dilakukan hal yg sama diluar perikemanusiaan. Salah satu buruh atas nama Feriyanto mengatakan pada saat itu akan dilakukan Wirid (Berdoa) dirumahnya. Beliau sebagai salah satu buruh yang terdampak meminta tolong agar tidak dilakukan pengosongan rumah tersebut, untuk satu malam saja, agar bisa melakukan kegiatan Wirid. Namun, tindakan refresif dari pihak keamanan semakin menjadi jadi, dengan melakukan pemutusan aliran listrik dirumahnya, serta mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam rumah dengan paksa. Keluarga Bapak Mula Joni Sihotang juga mengalami hal yang serupa atas tindakan refresif dan intimidasi dari pihak perusaahan. Akibat pengosongan rumah secara paksa, tanpa adanya penghuni rumah disaat itu. Beliau mengalami kehilangan beberapa barang berharga seperti Emas dan Uang kurang lebih sebesar Rp.7 juta. Ketika beliau pulang bekerja, ditemui barang-barang keseluruhan sudah berada diluar rumah. Sementara uang yang hilang tersebut, selama ini sudah bersusah payah dia cari dan dikumpuli. Dan yang tadinya direncanakan untuk biaya rumah sakit anaknya di medan, pupus sudah.

Saat ini buruh sangat mengaharapkan bantuan dari setiap stakeholder, agar kiranya perusahaan bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Karena selama ini parah buruh sudah merasa sangat berjasa terhadap perusahaan, rata-rata 5 – 20 tahun bekerja di perusahaan. Dengan jam kerja mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB, kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Mereka juga tidak pernah menerima THR, maupun BPJS sebagai hak nya. Dan menurut pengakuan para buruh bahwasannya mereka juga menerima upah jauh dari upah rata-rata minimum yg telah ditentukan oleh UU. Yakni mereka menerima hanya sebesar Rp.35 rb/hari. Dan 70rb/Ton, jika memanen Buah Kelapa Sawit.

Adapun tuntutan kami, akibat pengusiran dan pengosongan rumah secara paksa oleh perusahaan tersebut:
1. Perusahaan harus bertanggung jawab dan memberikan THR kami yang selama ini, sebagai pengganti kerugiaan kami.
2. Perusahaan harus bersedia mengganti uang sebagai ganti rugi, agar kami bisa mendapat layanan BPJS, dimanapun nanti kami akan bekerja.
3. Perusahaan juga harus mengganti dan membayar seluruh upah minum kami selama ini, berdasarkan upah yang telah ditentukan oleh negara.
4. Perusahaan harus bertanggungjawab atas Pesangon kami para buruh. Atas akibat tindakan refresif yg telah dilakukan perusahaan kepada kami. Agar kami bisa mencari pekerjaan lain.

Dalam hal ini juga kami sebagai buruh yang sedang berjuang, dalam mendapatkan hak-hak dan segala tuntutan kami. Memohon dengan sangat kepada segenap stakeholder agar bisa membantu dan meringankan beban yang sedang kami alami saat ini. Kami juga berharap kehadiran Bapak/Ibu KOMNAS HAM, baik itu Komnas Perempuan dan juga Komnas Anak. Agar sudi kiranya mendampingi kami ditenda-tenda pengungsian. Hingga saat ini kami masih trauma akibat tindakan refresif, dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap keluarga kami para buruh. Kami takut, jika sewaktu-waktu pada malam hari tiba, kami akan di intimidasi kembali oleh pihak-pihak suruhan perusahaan.

Buat Bapak Jokowi juga, kami berharap kepada Bapak selaku Presiden RI agar memerintahkan anak buah bapak untuk mendampingi dan bisa mempercepat proses hukum yg sedang kami tempuh terhadap pihak perusahaan. KPK juga tolong agar dihadirkan, khusus untuk Perusahaan PTPN V Sei Rokan Riau. Karena disinyalir banyak kongkalikong yg mengarah pada praktik-praktik KKN. Kami tidak mau KKN berkembang biak di Rokan Hulu, khususnya di PTPN V Sei Rokan Riau. Karena kami masih punya saudara-saudara yg sedang aktif bekerja diperusahaan tersebut.

Ttd Sekjend FSBSI

Alter Situmeang

No kontak/informasi Pejuang Buruh:

– Alter Situmeang
(081275328370)

– Henry Sihombing
(081275550341)

– Indra Pasaribu
(082174647119)

– Sabar. F Sitanggang
(082384982346)

Catatan Data Korban:
– Afdeling V jumlah 22 KK,
– Afdeling IV jumlah 4 KK,
– Afd I jumlah 9 KK.
– Afd X jumlah 26 KK.
– Afd III jumlah 2 KK.
– Afd IIB jumlah 1 KK. Jumlah 64 KK yg masih bertahan di Camp Pengungsian.

Jumlah total korban keseluruhan yg mendapat intimidasi dan tekanan oleh pihak perusahaan sebanyak 150 KK.

Taut | Posted on by | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Batak Center dan Prinsip Budaya Respek dalam Melestarikan Nilai Habatakon

IMG-20190322-WA0246

Kehadiran Batak Center diperlukan tidak saja dalam melestarikan bahasa, kesenian, maupun budaya, tetapi juga tumpah darah maupun keseluruhan aspek kehidupannya. Kelahiran Batak Center tidak terlepas dari upaya memperjuangkan keadilan dalam perspektif kebudayaan sebagaimana tertuang dalam konstitusi RI yaitu negara memajukan kebudayaan nasional. Demikian diungkapkan oleh Laksma TNI (Purn) Drs. Ir. Bonar L. Simangunsong, SE., MSc. mengawali pembicaraan dalam Diskusi Terbatas Batak Center bekerjasama dengan Forum Diskusi dan Seminar Perpustakaan Nasional RI pada Jumat, 22 Maret 2019 lalu.

Diskusi tersebut dimoderatori oleh Drs. Jerry RH Sirait (tokoh pendidikan dan kebudayaan, mantan Sekjen Badan Musyawarah Perguruan Swasta – BMPS) dengan tema “Brainstorming: Problematika Budaya Batak di Era Informasi” dan dihadiri oleh 14 orang peserta mewakili tokoh, pengamat, pegiat, maupun praktisi kebudayaan. 

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di BERITA, Warisan Budaya | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Penemuan Benda Purbakala dari Era Kerajaan Majapahit Pada Proyek Tol Malang – Pandaan dan Dugaan Pembiaran Penjarahan

Temuan benda-benda purbakala di lokasi proyek tol Malang – Pandaan (sumber foto: surya-tribunnewsdotcom)

Pada Senin (11/3/2019), masuk informasi ke grup whatsapp Heritage Watch atau https://chat.whatsapp.com/29dfWxrRHII7CDgIGZAOOB yaitu berita tentang adanya warga menjual temuan benda kuno di Proyek Tol Mapan (Malang – Pandaan) Seksi V, Jawa Timur. Lokasi temuan benda purbakala tersebut di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Diinformasikan lebih lanjut bahwa temuan benda kuno tersebut diantaranya emas 8 Penjuru Mata Angin yang diduga berasal dari Dinasti Majapahit. Selain itu, di lokasi proyek ditemukan berupa struktur bangunan yang ditemukan mirip susunan anak tangga rumah tinggal, setumpuk koin, guci dan pusaka emas. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di SIARAN PERS, Warisan Budaya | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Potensi Warisan Budaya (Sejarah) Pekabaran Injil di Tanah Batak dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba[1]

Oleh: Jhohannes Marbun, S.S., M.A.[2]

IMG-20180316-WA0220

 

Pendahuluan: Danau Toba Sebagai Daya Tarik Utama

Presiden Jokowi telah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Nasional pada tahun 2015 lalu. Jika melihat perjalanannya, Dalam 20 besar pengembangan Bali baru, Danau Toba nyaris tidak diajukan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai 10 besar destinasi pariwisata prioritas nasional karena Menteri Pariwisata RI kurang berminat mengangkat pariwisata Danau Toba yang belum jadi atau masih berkembang. Alasan lain yaitu ketidaksiapan masyarakat setempat menyambut program pengembangan pariwisata prioritas nasional tersebut.[3] Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Dr. Rizal Ramli mengumumkan Danau Toba masuk dalam 10 prioritas pariwisata nasional[4] pada awal November 2015[5]. Tentu keputusan pemerintah tersebut akan membawa dampak perubahan besar bagi kawasan Danau Toba. Di satu sisi, perubahan bisa terjadi ke arah positif, namun di sisi lain perubahan bisa terjadi ke arah negatif. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di ARTIKEL | Tag , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

“Runtuhnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Pasar Cinde”

Jakarta – Walikota Palembang, Harnojoyo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 179.a/KPTS/DISBUD/2017 Tentang Penetapan Pasar Cinde sebagai Bangunan Cagar Budaya tertanggal 31 Maret 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, konsekuensi atas penetapan status tersebut adalah melestarikan cagar budaya tersebut dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan baik pengetahuan, sejarah, kebudayaan, ekonomi, maupun kepentingan lainnya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Warisan Budaya | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Tiga Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Sektor Kebudayaan Masih Terabaikan

Jakarta -Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) menilai, selama tiga tahun memerintah, rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum memberikan perhatian terhadap sektor kebudayaan. “pembangunan di sektor kebudayaan masih terabaikan,” kata Koordinator MADYA, Jhohannes Marbun dalam keterangan resminya, (29/10).

Padahal dalam nawacita, Jokowi pernah berjanji bahwa kebudayaan merupakan penjabaran Tri Sakti yang harus ditingkatkan. “Menjadi sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur sekaligus dimanfaatkan sebagai simbol kebangkitan kebudayaan nasional,” ujarnya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Warisan Budaya | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Menyoal Cagar Budaya Makam Mbah Priuk

17510541-MG-4311-kompasdotcom

Pintu masuk Makam Mbah Priok (Dok.kompasdotcom)

Oleh: Jhohannes Marbun*

Langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 438 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Maqom Habib Hasan Bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priuk) Sebagai Lokasi Yang Dilindungi dan Diperlakukan Sebagai Situs Cagar Budaya menuai kecaman dari sebagian politisi, sejarahwan, dan budayawan. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di OPINI | Tag , , , , , , , | 3 Komentar

Ketuhanan Johannes Leimena

 

Saudaraku, pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki seorang dokter religius yang memiliki kepedulian besar pada usaha kesejahteraan sosial, terutama menyangkut kesehatan masyarakat. Dokter itu bernama Johannes Leimena (biasa disapa Oom Jo), Putra Ambon (Maluku), kelahiran 6 Maret 1905. Ia kerap disebut sebagai dokter serba bisa karena selain menjadi dokter yang menguasai berbagai urusan kesehatan, ia juga seorang politisi dan diplomat dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Leimena merupakan satu-satunya tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat Menteri (termasuk menteri muda, wakil menteri dan wakil Perdana Menteri) dalam 18 Kabinet yang berbeda, selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus; sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966), utamanya di Kementerian Kesehatan dan Sosial. Bahkan ia pun pernah menjadi pejabat Presiden. Selain itu, Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL ketika ia menjadi anggota dari KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dalam rangka Trikora.

Kepedulian sosial-keagamaannya mulai bangkit saat ia menempuh pendidikan kedokteran tingkat rendah di STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen) di Jakarta dan NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) di Surabaya. Pada masa ini, keprihatiannya atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa memberinya motivasi untuk aktif pada “Gerakan Oikumene”. Penghayatan religiositasnya tumbuh bersamaan dengan kesadaran sosialnya. Pada 1926, Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung, yang kemudian melahirkan Organisasi Oikumene pertama di kalangan pemuda Kristen, Cristelijke Studenten Vereeniging (CSV), yang merupakan cikal bakal berdirinya GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). Selain itu, sebagai aktivis Jong Ambon, ia juga ikut mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia II, yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Setelah menempuh pendidikan kedokteran tingkat rendah di NIAS Surabaya (1930), ia melanjutkan studinya untuk meraih dokter penuh di Geneeskunde Hogeschool (GHS – Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta. Ia meraih gelar doktor pada 17 November 1939 dengan disertasi Leverfunctie-proeven bij Inheemschen”, yang mengkaji kasus-kasus penyakit yang dijumpainya selama bertugas. Setelah itu, ia berjuang melalui profesi kedokterannya untuk mengembangkan kemanusiaan; bukan hanya kemanusiaan secara fisik sesuai dengan profesinya sebagai dokter, melainkan juga humanisme transendental yang diwujudkan dalam tindakan. Pemikiran kesehatannya melebihi batas-batas ilmu kedokteran dan kesehatan yang digelutinya.

Dengan humanisme transendentalnya, Leimena menjelma menjadi sosok seorang dokter yang memiliki jiwa dan sifat kesetiakawanan yang tinggi. Sebagai orang beriman, ia mengamalkan ajaran Kristennya ke dalam pergaulan bermasyarakat dan berbangsa. Bagi Oom Jo, beragama dan beribadah adalah “suatu kesadaran yang bertanggung jawab” sehingga dalam prakteknya adalah “berkewarganegaraan yang bertanggung jawab.”

Setelah menyandang gelar dokter, ia mulai diangkat sebagai dokter yang bertugas di CBZ (sekarang RS Cipto Mangunkusumo). Komitmen kemanusiaannya tersentuh saat membantu pasien korban letusan Gunung Merapi, dan tambah menguat ketika bertugas di rumah sakit Immanuel Bandung dan rumah sakit milik pabrik kertas di Padalarang.

Leimena terkenal karena keberhasilannya menemukan racikan obat salep untuk mengobati penyakit kulit ringan, yang banyak diidap rakyat kecil, dengan label “salep Leimena”. Salep yang sangat terkenal mujarab pada zamannya itu membuktikan seorang Leimena sebagai dokter yang inovatif dan peduli kebutuhan rakyatnya.

Oom Jo merasa tak cukup melayani pasien yang ada di poliklinik atau rumah sakit. Ia sering berkunjung ke daerah sekitar Bandung melihat kondisi kesehatan di masyarakat seperti di Sumedang, Padalarang, Majalaya, dan Ciparay. Kelak, hasil persentuhannya dengan masyarakat ini membuatnya memiliki gagasan membentuk poliklinik untuk melayani masyarakat, khususnya petani.

Ketika menjabat Menteri Kesehatan (1953-1955), Oom Jo merumuskan rencana pembangunan kesehatan yang komprehensif yang dikenal dengan nama Rencana Leimena. Rencana ini mengkonsepsikan pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penyembuhan (preventif dan kuratif) dan perimbangan fasilitas layanan kesehatan di kota dan desa. Melihat kondisi kesehatan masyarakat yang disaksikan, menumbuhkan kepedulian pada Leimena. Kepedulian kemanusiaan inilah yang membuatnya sangat mempedulikan kesehatan masyarakat Indonesia, dengan mengembangkan pendirian layanan kesehatan yang sekarang dikenal sebagai Puskesmas.

Sedemikian kuat komitmen dan integritasnya dalam kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, tak heran kalau Mohammad Roem, yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, menyebut Leimena sebagai “pribadi yang memiliki integritas, kejujuran penuh dedikasi”. Sri Sultan Hamengkubowono IX (1979) pun pernah mengenang arti penting sosok Leimena, “Andaikata Oom Jo sekarang ini masih berada di tengah-tengah kita, niscaya dia akan menjadi tauladan kita semua sebagai pemimpin politik yang jujur dan sebagai pemimpin yang tetap hidup sederhana dengan murni” (Zuhdi, 2010).

Bahkan tak kurang dari Bung Karno sendiri memberikan testimoni atas dirinya: “Ambillah misalnya Leimena—seorang dokter desa. Kami pernah berjumpa sebentar di masa perang ketika ia mengobati sakit kepalaku dan kemudian, juga sebentar, ketika aku berkunjung ke kotanya setelah kemerdekaan. Tidak lama setelah itu seorang pembantuku menjemputnya untuk dibawa ke Jakarta. Sebagai seorang Kristen dari Maluku, ia mewakili dua minoritas yang kuinginkan dalam kabinetku, untuk mewujudkan semboyan kami: Bhinneka Tunggal Ika. Yang lebih penting, saat bertemu dengannya aku merasakan rangsangan indra keenam, dan bila gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah. Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah kutemui” (Adams, 2011: 289).

Jejak langkah Dokter Leimena merupakan contoh ekselen dari semangat ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Dirinya merupakan penjelmaan dari tiga peran sosial dalam mewujudkan keadilan sosial: peran penyelenggara negara, peran pasar/pelaku usaha (sebagai dokter dan pemegang merek “salep Leimena”) dan peran masyarakat sipil (sejak aktivis mahasiswa) yang secara bergotong-royong menghadirkan kesejahteraan sosial.

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Sumber: WAG Revolusi Mental

Penulis: Yudi Latif

Dipublikasi di ARTIKEL | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Marbinda di Siborongborong

20161224_074329Barangkali kita masih asing dengan kata ‘binda’? Bagi masyarakat Batak kata binda atau marbinda tentu sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagi masyarakat Batak perantau khususnya generasi muda, mungkin sudah sangat asing di telinga, atau jikalaupun masih akrab, banyak yang tidak tahu arti kata tersebut.

Op. Pangihutan Lumbantoruan (74), tetua masyarakat Siborongborong yang saya temui di lokasi binda di Jalan Makmur Sabtu pagi ini (24/12/2016) memberikan penjelasan mengenai ‘binda’. Binda merupakan tradisi yang lazim di masyarakat Batak untuk memotong hewan peliharaan (pinahan). Binda memiliki arti ‘bagi’.

Sedangkan ‘marbinda’ memiliki pengertian musyawarah atau kesepakatan yang dilakukan suatu kelompok masyarakat untuk memotong hewan peliharaan dan dibagi sama rata baik daging, tulang, kulit, bagian dalaman maupun bagian lainnya kepada orang yang bersepakat melakukan ‘binda’.

Op. Pangihutan menjelaskan lebih lanjut bahwa ‘marbinda’ bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan setahun sebelumnya seperti untuk menyambut pesta Natal yang lazim dilakukan setiap tahunnya. Masyarakat Jalan Makmur sebagaimana kita saksikan hari ini sudah merencanakan ‘marbinda’ sejak setahun sebelumnya dengan jumlah anggota 30 orang dan memberi iuran lima puluh ribu rupiah tiap bulannya. Lalu pada waktu yang telah ditentukan, masyarakat membeli kerbau lalu dipotong dan dibagi kepada orang-orang yang telah bersepakat dan memberikan iuran.

Namun demikian, lanjut Op. Pangihutan, kegiatan ‘marbinda’ tidak selalu direncanakan. Misalnya karena kerbau atau babi sakit, lalu dibicarakan untuk dipotong dan dibagi ke orang-orang yang telah bersepakat. Demikian pula, ‘marbinda’ tidak selalu dikaitkan dengan perayaan tertentu, tetapi segala kegiatan yang patut disyukuri (suka cita) atau berhubungan dengan harapan (cita-cita). Misalnya kegiatan semai, tanam/tabur, atau panen padi. “Ini dahulunya sering dilakukan oleh masyarakat Batak yang hidup bertani, bahkan sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak”. Terang Op. Pangihutan.

Dalam konteks nilai, ‘marbinda’ memiliki nilai-nilai yang baik di antaranya gotong-royong, musyawarah dan bermufakat, kebersamaan, dan keadilan. Kiranya tradisi masyarakat yang masih ‘dipelihara’ ini mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat Batak yang telah mulai melupakan dan bagi bangsa Indonesia yang sedang diuji dalam bingkai persatuan di tengah-tengah keberagaman.

Penulis: Jhohannes Marbun

Dipublikasi di Warisan Budaya | Tag , , | Meninggalkan komentar

GERAKAN CINTA DANAU TOBA

Revisi Poster Gerakan Cinta Danau Toba 2015 Final

Gerakan Cinta Danau Toba merupakan sebuah gerakan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberi perhatian dan mewujudkan kecintaan terhadap Danau Toba. Gerakan sosial bersama ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi Danau Toba yang semakin rusak akibat dari penebangan hutan dan juga industri Keramba Jaring Apung skala besar yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air Danau Toba. Dengan adanya kecintaan, maka akan lahir pengorbanan sekaligus pengharapan untuk menyelamatkan dan memelihara Kawasan Danau Toba. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 27 – 30 Desember 2015 merupakan strategi membangun sebuah kebersamaan dan harapan, agar tercipta suatu kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bersahabat. Tunggu apalagi? silahkan jadwalkan diri ada untuk mengikuti acara yang akan digelar serentak di 7 (tujuh) Kabupaten Kawasan Danau Toba.

Dipublikasi di KEGIATAN | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Michael Hatcher dan Konflik Kepentingan Pengelolaan BMKT di Indonesia

Hatcher meyelam sendiri,Geldermaison 2001Oleh Jhohannes Marbun

Michael Hatcher Tak Tersentuh Hukum
Pada bulan April – Mei 2010 lalu, Konsorsium Penyelamat Aset Bangsa (KPAB) dan Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) pernah mengungkapkan MAFIA LAUT, yaitu perburuan harta karun secara illegal dari perairan Blanakan, Cirebon oleh seorang penyelam internasional, Michael Hatcher. Mike sebutan Hatcher telah berulangkali melakukan penjarahan di Perairan Indonesia, baik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, namun tidak pernah disentuh oleh aparat penegak hukum di republik ini, atau sebaliknya bekerjasama dengan oknum pejabat tinggi penegakan hukum. Dugaan masuknya kembali Michael Hatcher ke wilayah Hukum Republik Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2015 ini. Padahal, pada tahun 2010 lalu, pihak Kepolisian RI melalui media menyatakan bahwa Michael Hatcher telah di Cekal (Cegah dan Tangkal) atas kasusnya di Perairan Blanakan . Pencekalan ini sebenarnya pernah juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akibat pencurian (pengangkatan secara illegal) Barang Muatan atas Kapal Tenggelam (BMKT) di Perairan Riau beberapa kali. Bahkan aksi Hatcher ini, telah menguras banyak dana, tenaga, maupun pikiran dari Pihak Pemerintah mengejar barang jarahan ke Australia maupun Jerman sampai terakhir pada April – Mei 2010 terungkap kembali peran Pengangkatan Illegal yang dilakukan oleh Michael Hatcher di Perairan Blanakan, Cirebon. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di ARTIKEL | Tag , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Kepolisian didesak bentuk tim cari koleksi Sonobudoyo

*Lima Tahun Kasus Sonobudoyo

Yogyakarta, (Antara Jogja) – Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi warisan budaya, Madya mendesak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim khusus pencarian koleksi Museum Sonobudoyo yang telah hilang selama lima tahun.

“Selama lima tahun sejak 87 koleksi emas `masterpiece` Museum Sonobudoyo hilang, sepertinya tidak ada perkembangan apapun dari proses penyelidikan maupun pengungkapan pencurian ini. Oleh karena itu, kami minta agar Kepolisian DIY segera membentuk tim khusus dan melakukan gelar perkara terbuka,” kata Koordinator Madya Jhohannes Marbun di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui perkembangan proses penyelidikan dan pengungkapan kasus pencurian yang telah dilakukan oleh kepolisian.

Selain mengirimkan surat ke Polda DIY, lembaga nirlaba tersebut juga mengirimkan surat ke Dinas Kebudayaan DIY dan DPRD DIY untuk meminta audiensi mengenai proses penyelidikan kasus tersebut dan upaya agar kasus serupa tidak lagi terulang.

Pencurian koleksi emas “masterpiece” Museum Sonobudoyo diketahui terjadi pada 11 Agustus 2010. Namun, selama proses penyelidikan hingga saat ini, lanjut Marbun, tidak diketahui keberadaan koleksi yang hilang maupun pelakunya.

“Kepolisian selalu beralasan bahwa mereka sulit melacak koleksi dan mengungkap pelaku karena terbatasnya alat bukti. Kami menilai, kepolisian tidak transparan dalam penanganan kasus ini,” katanya.

Ia menambahkan, kasus hilangnya koleksi Museum Sonobudoyo tidak hanya terjadi pada 2010, tetapi terdapat kasus serupa yaitu hilangnya koleksi senjata dari museum berupa keris dan tombak.

“Jangan sampai kejadian ini terulang akibat lemahnya pengawasan dan manajemen museum. Museum Nasional yang memiliki sistem keamanan terbaik saja mengalami pencurian. Ini membuktikan bahwa museum di Indonesia masih rentan terhadap kasus seperti ini,” katanya.

Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawal pengungkapan kasus pencurian tersebut hingga dalangnya terungkap.

“Jika pencurian ini tidak terungkap, maka kasus seperti ini bisa terus berulang. Pemburu benda-benda bersejarah akan bebas beraksi dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengamanan museum,” katanya. ***2***

(E013)
sumber: jogja.antaranews.com

Dipublikasi di BERITA, Heritage, Warisan Budaya | Tag , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Megawati Merestui Jokowi sebagai Calon Presiden Pada Pilpres 2014 ?

Bocoran Intelijen Singapura, Megawati: Jokowi Kehendak Sejarah

Image

jokowi ahok saat mencalonkan sebagai cagub/cawagub by. CiriCara.com

JAKARTA, baranews – Megawati tidak ada keraguan memajukan Jokowi sebagai Capres PDI Perjuangan 2014. Menurut Megawati, Jokowi adalah kehendak sejarah yang tidak bisa dihambat siapa pun.

Demikian informasi bocoran National Security Agency (NSA) Singapura yang diperoleh baranews.co Jumat (3/1) siang. “NSA Singapura memantau percakapan Megawati dengan berbagai pihak,” kata sumber itu.

Dikatakan, dalam kelompok-kelompok kecil yang dekat dengan Megawati, malah banyak yang tidak tahu, apa sebetulnya yang ada di kepala Megawati, apakah memajukan Jokowi atau memajukan dirinya sendiri.

Dari semua percakapan Megawati dengan Jokowi selama ini, yang rata-rata bertemu tiga kali seminggu, tidak ada staf yang ikut sehingga tidak ada yang tahu detail pertemuan kedua tokoh. Persisnya, hanya Megawati dan Jokowi yang tahu.

“Tentu saja Megawati berpikir untuk bangsa. Kepentingan PDI Perjuangan, bagi Mega masih kalah dibanding kepentingan bangsa. Makanya memajukan Jokowi,” tambahnya.

Tidak dirinci, bagaimana NSA Singapura memantau Megawati. Dalam berbagai berita, sebelumnya dikatakan, Singapura, Korea Selatan, Australia, membantu NSA Amerika. Namun yang menjadi polemik, hanya aktivitas NSA Australia.

Menurut sumber yang dekat intelijen asing, Megawati sekarang tinggal mencari Cawapres mendampingi Jokowi. “Dengan membaca bahasa tubuh Megawati, sebetulnya publik sudah tahu siapa yang akan dimajukan mendampingi Jokowi,” katanya.

Ditanya, apakah Megawati akan memajukan Pranda Prabowo atau Puan Maharani, sumber menampik. “Ibu Megawati berpikir untuk bangsa, bukan hanya untuk PDI Perjuangan. Jadi bukan salah satu dari kedua anaknya.” tandasnya. (sm)

sumber: http://baranews.co, 03 Januari 2014

Dipublikasi di BERITA, OPINI, Warisan Budaya | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Perlengkapan Sembahyang Berumur 3.000 Tahun Dicuri

Pencurian terhadap benda antik yang dapat dimasukkan dalam kategori benda cagar budaya (BCB) kembali di curi di Kota Palembang. Pelestarian warisan budaya pada awal tahun 2014 menjadi ternodai karena ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab. Keamanan seharusnya menjadi faktor penting dan wajib menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pengelola warisan budaya.

Perlengkapan Sembahyang Berumur 3.000 Tahun Dicuri

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Rumah induk di Kampung Kapiten yang merupakan peninggalan keturunan kesepuluh dari kapitan zaman Belanda, Cua Ham Him dibobol kawanan maling. Sebanyak 30 tempat membakar garu (Hio) yang terbuat dari kuningan, timah dan wadah lilin yang berada di altar sembahyang lenyap. Diduga kawanan pelaku masuk ke rumah tersebut dari bagian belakang rumah yang telah memang telah ambruk.

Mulyadi alias Tyoa Tiong Gie (52), ahli waris yang ditemui Kamis (2/1/2014) mengatakan, semua barang yang hilang merupakan barang antik yang berusia mencapai tiga ribu tahun.

Mulyadi menyatakan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2014 pukul 16.00 sore. Orang yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian itu adalah anak buahnya yang bernama Ayang (36). Ketika itu, saat mau mengantarkan orang yang ingin pergi sembahyang, tetapi saat menuju altar semua barang peralatan sembahyang sudah tidak ada lagi.

Dari inventarisasi, barang yang hilang seperti 27 wadah dupa dari kuningan, 1 wadah garu kuningan, serta 2 buah wadah lilin dari timah. Menurutnya total kerugian belum dapat diperkirakan karena semua barang tersebut termasuk barang antik yang telah berumur tiga ribu tahun. Barang tersebut telah ada sejak turun temurun.

“Pukul 16.00, saat ada orang yang ingin sembahyang dan dibantu oleh Ayang yang mengantar ke altar, tapi ternyata semuanya sudah hilang. Kalau ditanya berapa kerugian yang jelas mahal sekali karena barang tersebut merupakan peninggalan leluhur kami yang sudah ada sejak tiga ribu tahun lalu,” ujar Mulyadi.

Ia menambahkan, sebenarnya dirinya sudah melapor saat terjadi kejadian ke Polsek SU I, tapi Polsek SU I memintanya melapor ke Polresta Palembang. Oleh karena itu baru hari ini dia melapor.

Mulyadi selaku ahli waris menyatakan, sekarang ia hanya bisa berharap barang tersebut dapat ditemukan, karena itu merupakan barang peninggalan leluhur yang harus dijaga. Ia juga berharap polisi dapat secepatnya mengungkap kasus pencurian tersebut.

Saat korban melapor ke Polresta Palembang, tim Identifikasi Polresta bersama Ka SPKT Polresta Palembang Iptu Syamsul Fitri langsung mendatangi TKP yang berada di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) 1 Palembang, dan langsung melakukan olah TKP.

Pantauan Sriwijaya Post (Tribunnews.com Network) di lapangan kondisi di dalam altar tempat sembahyang, terlihat banyak abu berserakan di lantai serta pintu belakang masih terbuka karena memang rumah tersebut tidak ditinggali, hanya sesekali dibuka saat ada orang yang ingin sembahyang. Oleh karena itu banyak genteng yang berserakan dan dinding rumah yang jebol.

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Djoko Julianto Sik MH mengatakan, kasus pencurian barang antik yang berada di rumah induk Kampung Kapiten masih dalam penyelidikan petugas. Barang yang hilang berupa alat sembahyang yang berbahan kuningan dan timah kemungkinan akan dijual pelaku kepada penadah atau pecinta koleksi barang antik.

“Setelah mendapat laporan polisi langsung menuju TKP dengan didampingi tim Identifikasi dan bagian Reskrim langsung melakukan pengejaran kepada pelaku. Dilihat dari jejaknya diduga pelaku orang lama yang sering terlibat kasus pencurian,” ujarnya.

sumber: http://www.tribunnews.com

Dipublikasi di BERITA, Heritage, Warisan Budaya | Tag , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,800 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Dipublikasi di BERITA, TENTANG SAYA | Tag , | Meninggalkan komentar

Rangkaian Kegiatan Temu Nasional Aktivis/ Relawan Pelestari Warisan Budaya, 8-9 Januari 2014 @Yogyakarta

Rangkaian Kegiatan Temu Nasional Aktivis/ Relawan Pelestari Warisan Budaya, 8-9 Januari 2014 @Yogyakarta

Ayo Para Pejuang Pelestari Warisan Budaya,
Daftarkan dan kirimkan biodata anda melalui pesan (inbox) FB Madya Indonesia, email: advokasiwarisanbudaya@yahoo.com, advokasiwarisanbudaya@gmail.com, atau sms ke Ima 085643501617, dengan menuliskan:

Nama Lengkap/ Jenis Kelamin (L/P)/ tempat, tanggal lahir/Pekerjaan – Institusi/Alamat Tinggal/ HP/ Email/ Ikut Temu Nasional.

Pendaftaran selambatnya Hari Selasa 07 Januari 2014 Pukul 17.00 Wib
dengan memberikan Kontribusi sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk seluruh rangkaian kegiatan melalui rekening:
~Jhohannes Marbun~ Bank Mandiri Cabang UGM #No. Rek. 1370003015324#
(Mohon dibawa dan tunjukkan resi pembayaran kepada panitia saat pelaksanaan kegiatan)
Fasilias: Sertifikat, Seminar/Workshop Kit, Kontribusi masuk tempat wisata jelajah, snack dan makan selama kegiatan, dan souvenir menarik.

Gambar | Posted on by | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Citra Museum Dalam Pandangan Masyarakat

oleh: Jhohannes Marbun

Pendahuluan
Pengertian citra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rupa, gambar, atau gambaran. Jadi citra museum memiliki arti gambaran atau kesan yang diketahui mengenai museum. Sedangkan masyarakat mengandung arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Misalnya masyarakat terpelajar, masyarakat pelestari, masyarakat modern, dan masih banyak sebutan lainnya. Jadi, kembali pada tema tentang Citra Museum dalam Pandangan Masyarakat, maka masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang konsen terhadap museum, pelestarian warisan budaya, atau penikmat museum. Namun demikian, pandangan awam tentang museum dapat pula menjadi bagian yang akan disampaikan dalam makalah ini. Pandangan masyarakat sendiri, dapat diperoleh dari beberapa cara, diantaranya melalui forum pertemuan dialogis, diskusi, survei, maupun pandangan yang diperoleh melalui evaluasi pasca kunjungan museum.

makalah lengkap baca:

https://www.academia.edu/43182456/Citra_Museum_dalam_Pandangan_Masyarakat

(jangan lupa difollow academianya)

Dipublikasi di ARTIKEL, Museum, Warisan Budaya | Tag , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar