Blunder Pernyataan Monarki SBY terhadap Keistimewaan Yogyakarta

Demokrasi Bukan Berarti Memaksakan Kehendak di Yogya
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Pemerintah dinilai ahistoris soal sistem monarki dan sistem pemilihan Gubernur di Yogya. Pemerintah seharusnya membiarkan kearifan lokal terus berjalan dan tidak memaksakan sesuatu yang belum tentu cocok di suatu daerah.
“SBY sudah ahistoris dia tidak melihat persoalan-persoalan bangsa dari kacamata sejarah,” ujar Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Joe Marbun kepada detikcom, Selasa (30/11/2010).

Problem-Problem Pasca Bencana 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Problem-Problem Pasca Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
sebuah catatan lapangan: advokasi korban gempa
Oleh: Joe Marbun

Pengantar
Pagi itu tepat pukul 05.00 wib tanggal 27 Mei 2006, saya terbangun dari tidur. Saya dibangunkan oleh seorang teman yang bertugas sebagai tenaga medis untuk pengungsi merapi di daerah Keputran, Kemalang – Klaten yang berencana pagi itu akan pulang ke Jogja dan digantikan tim medis yang lain tentunya. Selang beberapa waktu kemudian saya kembali tertidur.
Tidak di sangka dan tidak di duga pada pukul 05.55 wib terjadi guncangan yang sangat hebat. Sontak membangunkanku dari tidur. Yang saya pikirkan pada waktu itu adalah merapi meletus dan posisi kami semua baik yang masih tinggal di rumah sekitar gunung merapi maupun di pengungsian dalam keadaan bahaya. Hal ini wajar karena mendengar suara gemuruh yang sangat keras yang saya pikir adalah batu yang berhamburan dari gunung hingga mencapai daerah pengungsian (+ 10 km dari merapi). Berdoa sekitar dua puluh detik meminta pengampunan dosa dari Tuhan, kemudian saya langsung keluar dari tenda untuk melihat keadaan di luar tenda. Saya melihat banyak orang sudah berdiri di luar tenda dan melihat ke arah merapi. Tidak sedikit di antara mereka menangis menjerit-jerit mengingat keluarga mereka (umumnya suami/ bapak dan saudara/ anak lelaki dewasa) yang tidak ikut mengungsi. Yang kami lakukan pada waktu itu mencoba mengecek ruang-ruang pengungsian, dan keadaan aman. Setelah itu, kami berusaha mencari informasi baik dari petugas radio orari di lokasi pengungsian maupun mencoba menghubungi teman satu sama lainnya melalui HP/Telpon.

Kemiskinan Akibat dari Ketidakadilan dalam Pandangan Organisasi Masyarakat Sipil

Pendahuluan

MDGs 2015 yang anggotanya terdiri atas 189 negara termasuk Indonesia merupakan suatu cita-cita menciptakan masyarakat dunia yang sejahtera bebas dari kemiskinan, terciptanya keadilan hukum dan penegakan hak asasi manusia, terciptanya lingkungan yang produktif, terjaga naturalistiknya, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Faktor kemiskinan, dehumanisasi, perusakan hutan dan lain-lain merupakan paradoks keseharian masyarakat bangsa ini yang mana harus terus menerus diperangi hingga akhirnya kita dapat menggapai Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan bermartabat.
Tidak bertentangan dengan pendapat di atas, lebih dari setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2005, PBB menerbitkan laporan khusus mengenai pengurangan kemiskinan yang berjudul ‘Investing in Development’. Di balik dokumen setebal 3000 halaman tersebut ada ambisi PBB untuk mewujudkan salah satu tujuan yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu mengurangi kemiskinan hingga setengah jumlah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 per hari. Untuk memperjelas tindak lanjut rencana strategis PBB tersebut, PBB mengeluarkan standarisasi batasan kemiskinan sesuai dengan standar yang di buat oleh Bank Dunia yaitu (B. Hari Juliawan, 2005):